Sejak 28 Juni 2011 memang telah diundangkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”). Salah satu yang diatur dalam UU tersebut adalah kewajiban menggunakan Rupiah dalam semua transaksi yang dilakukan di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya,
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait hal yang Anda tanyakan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi berpendapat bahwa pembayaran upah atau gaji pekerja asing yang direkrut di luar negeri itu tetap dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing apabila pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening di luar negeri. Dengan demikian, transaksi terjadi di luar negeri, meskipun orang tersebut melakukan pekerjaannya di Indonesia.
Kecuali, Achsanul menambahkan, apabila pembayaran dilakukan di Indonesia (dikirim ke rekening di Indonesia) dan tenaga kerja asing tersebut menggunakan dana tersebut untuk melakukan transaksi di Indonesia, yang digunakan haruslah mata uang Rupiah. Hal demikian dia sampaikan dalam Seminar Hukumonline berjudul “Menghindari Risiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia” (147). Pendapat Achsanul tersebut juga diamini oleh Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M., salah seorang pengajar senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga mejadi narasumber dalam seminar tersebut. Simak juga artikel Pekerja Ekspatriat Harus Digaji Rupiah.
Jadi, menurut hemat kami, frasa kunci yang harus diperhatikan sebenarnya adalah “dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sehingga, sepanjang pembayaran/transaksi tersebut dilakukan/dibayarkan ke luar negeri, maka dapat menggunakan mata uang asing. Sebaliknya, apabila pembayaran dilakukan di Indonesia, mata uang Rupiahlah yang harus digunakan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.