Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Aturan Pembelian Rumah Sakit Berbentuk Yayasan

Aturan Pembelian Rumah Sakit Berbentuk Yayasan

PERTANYAAN

Saya ditawarkan oleh pemilik suatu rumah sakit untuk membeli rumah sakitnya yang statusnya milik yayasan. Pertanyaannya, hal-hal apa yang harus saya perhatikan dalam jual beli ini?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Membeli Rumah Sakit yang Berbentuk Yayasan yang dibuat oleh Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juali 2012.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Menjawab pertanyaan Anda dalam hal hendak memberli rumah sakit milik yayasan, menurut hemat kami terdapat setidaknya 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan mekanisme pembelian yayasan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit yang diamanatkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

    Aspek Pendirian Yayasan

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sehubungan dengan rumah sakit yang Anda tanyakan merupakan milik yayasan, maka kami akan merujuk pada UU Yayasan yang telah diubah oleh UU 28/2004. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, pada dasarnya yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Ketentuan yang sama juga dapat dijumpai dalam Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan yang menekankan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

    Berdasarkan aturan tersebut, maka pertama-tama Anda harus memastikan bahwa rumah sakit yang ingin Anda beli tersebut memang merupakan badan usaha yang dimiliki dari yayasan. Selanjutnya, Anda juga harus memastikan bahwa memang yayasan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk bergerak di bidang yang berhubungan dengan perumahsakitan sehingga mendirikan badan usaha berupa rumah sakit.

    Setelah memastikan kedua hal tersebut, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Yayasan, dinyatakan bahwa pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina, oleh karena itu, Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa frasa “pemilik” yang dimaksud apakah merujuk kepada pembina, pengurus, pengawas atau pimpinan rumah sakit. Jika pemilik tersebut merupakan pembina yayasan atau dalam hal jual beli ini disetujui oleh pembina yayasan, maka jual beli tersebut dapat dilakukan.

    Aspek Penyelenggaraan Rumah Sakit

    Selanjutnya, yang harus diperhatikan juga yaitu penyelenggaraan rumah sakit yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU Kesehatan. Terkait penyelenggaraan rumah sakit ini, Pasal 185 UU Kesehatan mengatur sebagai berikut.

    1. Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
    2. Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaanm keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.
    4. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

    Untuk memperlancar kegiatan, rumah sakit memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan non medis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional.[1]

    Selanjutnya, perlu dicatat bahwa pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi pimpinan rumah sakit, yang dalam hal ini pemilik rumah sakit dapat berupa pemegang saham mayoritas, komisaris perusahaan, pendiri yayasan, atau pemerintah daerah.[2]

    Setelah memastikan beberapa hal yang dijelaskan di atas, selanjutnya kami menyarankan Anda juga mempertimbangkan tujuan membeli rumah sakit tersebut. Apakah Anda bermaksud untuk tetap mengelola rumah sakit tersebut melalui badan hukum yayasan, dengan catatan sisa hasil usaha yayasan bukan diberikan kepada Anda melainkan untuk kepentingan yayasan, atau Anda justru menginginkan badan hukum yang bertujuan profit. Jika demikian, maka perubahan bentuk badan hukum menjadi sangat penting untuk diketahui.

    Apabila Anda menginginkan rumah sakit dikelola oleh yayasan, maka yang perlu Anda lakukan adalah dengan melakukan perubahan organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Karena telah mengambil alih kekayaan yayasan tersebut, maka Anda kemudian dapat berperan menjadi pembina yang baru dalam yayasan tersebut dan menjalankan maksud dan tujuan yayasan yang bersifat nirlaba. Namun, jika Anda menginginkan rumah sakit tersebut dibeli dan bertujuan untuk mendapatkan profit, maka rumah sakit dapat berbentuk perseroan terbatas.[3]

    Sebagai informasi tambahan, Anda juga dapat memperhatikan kewajiban rumah sakit tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dalam Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan seperti di antaranya memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, dan lain-lain.

    Selain kewajiban, Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania (penulis sebelumnya) menerangkan bahwa Anda juga harus melakukan due diligence terhadap rumah sakit yang ingin Anda beli dengan memperhatikan beberapa aspek di antaranya legalitas dan kepatuhan pendirian yayasan, kondisi finansial yayasan dan badan usaha yang dimiliki, ada atau tidaknya perkara yang dihadapi yayasan, aspek ketenagakerjaan, perpajakan, serta perizinan lainnya sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa jika Anda hendak membeli sebuah rumah sakit berbentuk yayasan, maka Anda perlu memperhatikan setidaknya dua aspek yaitu pendirian yayasan dan penyelenggaraan rumah sakit tersebut apakah setiap proses dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
    5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000