Aturan Pengesahan Akta Pendirian PT oleh Menteri
Bacaan 4 Menit

PERTANYAAN
Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah perseroan terbatas pada Menteri Hukum? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja?


Bacaan 4 Menit

Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah perseroan terbatas pada Menteri Hukum? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengesahan Akta dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Juni 2004.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perseroan terbatas (perseroan/“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.[1]
Berdasarkan pengertian PT di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis PT, yaitu PT perseorangan dan PT persekutuan modal. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai PT persekutuan modal dan selanjutnya akan disebut PT.
Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai rechtpersoon, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, para pendiri (minimal dua orang) harus mendirikan PT berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[2]
Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja
Kedua, para pendiri secara bersama-sama atau direksi melalui notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).[3]
Hal ini mengingat ketentuan dalam UU PT yang mengatur bahwa dalam suatu akta pendirian PT, dimuat anggaran dasar dan keterangan lain seperti nomor dan tanggal keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum.[4] Pengesahan dari menteri tersebut diperoleh melalui permohonan yang diajukan oleh pendiri ketika telah memenuhi syarat.[5]
Ketiga, setelah mendapat keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum, data PT akan dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan pengesahan badan hukum.[6] Selanjutnya, menteri akan mengumumkan akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara.[7]
Baca juga: Pengumuman Akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara
Menjawab pertanyaan Anda, mengapa pengesahan akta pendirian PT harus kepada Menteri Hukum dan HAM, dan tidak cukup disahkan oleh notaris saja? Kami berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan fungsi dari pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan agar akta pendirian, termasuk anggaran dasar PT, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Baca juga: Cara Mengakses Daftar PT dalam Tambahan Berita Negara
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 5 jo. Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
[4] Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a UU PT
[5] Pasal 9 ayat (1) UU PT
[6] Pasal 29 ayat (3) huruf a UU PT
[7] Pasal 30 ayat (1) huruf a UU PT