Kenegaraan
Aturan Penggunaan E-Meterai dan E-Sign
Bacaan 9 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana cara menggunakan e-materai? Apakah harus didampingi dengan e-sign?


Bacaan 9 Menit

Bagaimana cara menggunakan e-materai? Apakah harus didampingi dengan e-sign?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Meterai merupakan label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.[1]
Sedangkan, meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.[2] Berbeda dengan meterai tempel, meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu.[3]
Kode unik pada meterai elektronik merupakan kode yang dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi pemindai yang menampilkan informasi minimal 22 alfanumerik nomor seri meterai elektronik.[4] Sedangkan, kode tertentu terdiri atas:[5]
Adapun, meterai perlu dibubuhkan pada dokumen-dokumen yang menjadi objek bea meterai, yang terdiri atas:[6]
Meterai elektronik disediakan salah satunya oleh Perum Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permenkeu 78/2024 bahwa Perum Peruri bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak dalam pembuatan dan distribusi meterai elektronik, termasuk memastikan ketersediaan meterai elektronik.
Baca juga: Fungsi Meterai dan Objek Bea Meterai
Adapun, pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada dokumen yang terutang bea meterai yang berbentuk elektronik melalui sistem meterai elektronik, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem meterai elektronik.[7]
Sebagai informasi, sistem meterai elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan meterai elektronik.[8]
Dengan demikian, penggunaan meterai elektronik dinyatakan sah jika pembubuhannya dilakukan melalui sistem meterai elektronik. Selain itu, meterai elektronik yang dibubuhkan pada suatu dokumen memiliki kode unik serta keterangan tertentu.[9]
Menurut Pasal 1 angka 3 UU Bea Meterai, tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, dan tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik.
Adapun, tanda tangan elektronik atau e-sign adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.[10]
Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:[11]
Terdapat persyaratan agar suatu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, antara lain:[12]
Kemudian, tanda tangan elektronik sendiri terdiri atas:[13]
Lantas, apakah pembubuhan e-meterai harus selalu beriringan dengan e-sign? Pada dasarnya tidak ada aturan yang secara tegas mengharuskan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai) selalu beriringan dengan tanda tangan elektronik (e-sign) dalam suatu dokumen.
Selain itu, fungsi antara meterai elektronik dan tanda tangan elektronik juga pada prinsipnya berbeda. Meterai elektronik merupakan label sebagai tanda pembayaran pajak atas suatu dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Sedangkan tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan serta keautentikan informasi elektronik.
Keabsahan suatu meterai elektronik dengan tanda tangan elektronik juga berbeda sebagaimana kami jelaskan di atas. Dalam ketentuan mengenai keabsahan pembubuhan meterai elektronik tidak diatur bahwa harus beriringan dengan tanda tangan elektronik. Begitu pula sebaliknya.
Anda tidak menyebutkan dokumen apa yang Anda maksud dalam pertanyaan. Oleh sebab itu, untuk menyederhanakan jawaban, kami asumsikan bahwa dokumen yang Anda maksud adalah dokumen perjanjian.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 UU Bea Meterai, bea meterai terutang pada saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapannya. Artinya, pada saat dokumen perjanjian telah selesai dibuat, dan ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari para pihak, maka saat itulah terutang bea meterai.[14]
Menurut hemat kami, berdasarkan ketentuan tersebut, jika suatu perjanjian telah ditandatangani para pihak, maka pada saat itulah terutang bea meterai dengan cara membubuhkan meterai. Dalam hal perjanjian tersebut berbentuk dokumen elektronik, maka gunakan e-meterai yang beriringan dengan e-sign dengan ketentuan telah memenuhi syarat keabsahan menurut peraturan perundang-undangan.
Jika perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik tidak dibubuhi e-meterai segera setelah ditandatangani dengan e-sign, maka perlu dilakukan pemeteraian kemudian untuk bisa dijadikan alat bukti di pengadilan.[15]
Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa tidak selalu pembubuhan e-meterai harus beriringan dengan e-sign. Namun demikian, perlu diperhatikan kembali persyaratan pada jenis dokumen yang Anda maksud; apakah harus dibubuhi e-meterai dan e-sign secara bersamaan atau tidak. Pada prinsipnya, e-meterai dan e-sign didesain untuk digunakan pada dokumen-dokumen elektronik.[16]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”)
[2] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
[3] Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai (“Permenkeu 78/2024”)
[4] Pasal 17 ayat (2) Permenkeu 78/2024
[5] Pasal 17 ayat (3) Permenkeu 78/2024
[6] Pasal 3 UU Bea Meterai dan penjelasannya
[7] Pasal 16 Permenkeu 78/2024
[8] Pasal 1 angka 8 Permenkeu 78/2024
[9] Pasal 44 ayat (2) Permenkeu 78/2024
[10] Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[11] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (“Permenkominfo 11/2022”)
[12] Pasal 35 ayat (3) Permenkominfo 11/2022
[13] Pasal 35 ayat (2) jo. ayat (4) dan (5) Permenkominfo 11/2022
[14] Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Bea Meterai
[15] Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Bea Meterai dan penjelasannya jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Bea Meterai
[16] Lihat Pasal 16 Permenkeu 78/2024 dan Pasal 35 ayat (1) Permenkominfo 11/2022