Jika ayah non Islam dan ibu beragama Islam, anak perempuan yang beragama Islam ketika akan menikah, siapa yang menjadi wali nikahnya? Kondisinya tidak punya saudara kandung laki-laki yang beragama Islam.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Wali nikah adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan bagi orang yang beragama Islam.[1] Tidak adanya wali nikah mengakibatkan perkawinannya tidak sah.[2]
Begitu pula jika perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak memenuhi syarat atau tidak berhak, maka hukumnya batal.[3]
Adapun, syarat wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.[4]
Ada dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan calon istri.
Wali nikah pada wali nasab memiliki urutan sebagai berikut.[5]
Apabila tidak ada wali nasab, maka wali nikah beralih ke wali hakim.[6] Yang menjadi wali hakim adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.[7] Apabila kepala KUA dijabat oleh selain penghulu, wali hakim merupakan penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.[8]
Dalam konteks Anda, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada yang beragama Islam.[9]
Baca juga: Kapan Wali Hakim Digunakan dalam Perkawinan?
Menjawab pertanyaan Anda, dengan asumsi anak perempuan (calon istri) lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, anak perempuan yang memiliki ayah dan saudara laki-laki kandung tidak beragama Islam, tetap dapat menggunakan wali nasab sebagai wali nikah sesuai urutan yang disebut di atas sepanjang memenuhi syarat wali nikah. Hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[10]
Namun, apabila tidak ada satu pun wali nasab yang memenuhi syarat, wali nikahnya adalah wali hakim.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Neng Djubaedah. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
[1] Pasal 14 jo. Pasal 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) jis. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (“Permenag 30/2024”)
[2] Pasal 10 ayat (1) Permenag 30/2024
[3] Neng Djubaedah. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 111.
[4] Pasal 12 ayat (2) Permenag 30/2024
[5] Pasal 12 ayat (3) Permenag 30/2024
[6] Pasal 13 ayat (1) Permenag 30/2024
[7] Pasal 13 ayat (2) Permenag 30/2024
[8] Pasal 13 ayat (3) dan (4) Permenag 30/2024
[9] Pasal 13 ayat (5) Permenag 30/2024
[10] Pasal 22 KHI
