Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Bagaimana Hukumnya Pacaran Beda Agama?

Bagaimana Hukumnya Pacaran Beda Agama?
Bagaimana Hukumnya Pacaran Beda Agama?

PERTANYAAN

Saat ini saya dan pasangan saya (keduanya dewasa) sedang menjalin hubungan pacaran beda agama. Namun, sebenarnya apakah boleh pacaran beda agama? Bagaimana hukum pacaran beda agama?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 21 November 2013.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa Hukum Pacaran Beda Agama?

    Pertama-tama, perlu diketahui definisi dari berpacaran itu sendiri. Menurut KBBI, berpacaran adalah menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis, tetapi belum atau tidak terikat perkawinan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Karena belum atau tidak terikat perkawinan, pacaran bukan merupakan hubungan hukum seperti halnya suami dengan istri. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan pacaran beda agama. Akibatnya, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara kedua orang yang pacaran beda agama.

    Hubungan Pacaran yang Menimbulkan Akibat Hukum

    Sebagai contoh dari hubungan berpacaran yang tidak menimbulkan akibat hukum adalah seorang wanita yang hamil setelah berhubungan intim dengan pacarnya. Disarikan dari artikel Hukumnya Jika Pacar Tak Mau Bertanggung Jawab Menikahi, jika sepasang orang yang pacaran adalah orang dewasa dan melakukan hubungan seksual dengan penuh kesadaran dan atas dasar suka sama suka, maka tidak ada alasan bagi wanita untuk dapat melakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki tersebut.

    Dari sini kita bisa melihat bahwa jika salah satu pihak dirugikan dalam hubungan pacaran (wanita tersebut hamil), maka pihak lainnya tidak bisa dituntut oleh karena tidak ada hubungan hukum antara orang berpacaran itu tadi.

    Namun, berbeda halnya jika dalam hubungan pacaran, salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana karena zina. Tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, yang berbunyi:

    Pasal 284 KUHPPasal 411 UU 1/2023

    (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:

    1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

    b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

    2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

    b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

    (2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

    (3) terhadap pengaduan ini berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

    (4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

    (5) Jika bagi suami-istri berlaku 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

    1. setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karen perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[2]
    2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
    3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
    4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

    Penjelasan mengenai pasal perzinaan dapat Anda baca pada artikel Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah boleh pacaran beda agama? Menurut hemat kami, pacaran beda agama boleh saja dilakukan jika memperhatikan moral yang ada. Ini karena memang tidak ada aturan hukum yang melarangnya. Namun, apabila hubungan berpacaran itu berlanjut hingga ke jenjang perkawinan (terjadi perkawinan beda agama), maka ada kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah hukum di dalamnya.

    Baca juga: Dampak Perkawinan Beda Agama di Mata Ahli

    Keabsahan Perkawinan Beda Agama

    Jika hubungan pacaran beda agama dilanjutkan pada jenjang pernikahan, maka berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Sebagai contoh, masalah yang mungkin timbul adalah masalah keabsahan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

    Lebih lanjut, dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

    Sebagai contoh, dalam agama Kristen dan Katolik, mengenai pernikahan beda agama tercermin dalam 2 Korintus 6:14, yaitu “janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.” Pandangan Perjanjian Baru mengenai pernikahan tidak seiman adalah bahwa menikah dengan pasangan yang tidak seiman atau berbeda agama ditentang oleh Alkitab.[3]

    Kemudian, pacaran beda agama menurut Islam jika dilanjutkan ke jenjang pernikahan, dilarang. Dalam ajaran Islam, wanita maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam (Q.S. Al Baqarah ayat 221).

    Pasal 40 huruf c KHI menegaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

    Selain itu, Fatwa MUI 4/2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah (hal. 477).

    Selanjutnya, disarikan dari artikel Bolehkah Nikah Beda Agama di Indonesia? Ini Hukumnya, saat ini, telah diterbitkan SEMA 2/2023 (“SE”) tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

    Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

    1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
    2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

    Baca juga: Masih Soal Perkawinan Beda Agama

    Dengan demikian, dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan karena jika diajukan ke pengadilan, hakim tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinannya.

    Baca juga: Apakah Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama?

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    6. Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
    7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

    Referensi:

    1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama;
    2. Victoria Woen. Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman. Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan, vol. 4, no. 1, 2020;
    3. 2 Korintus 6:14, yang diakses pada 8 Oktober 2024, pukul 14.57 WIB;
    4. Berpacaran, yang diakses pada 7 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB;
    5. Q.S. Al Baqarah ayat 221, yang diakses pada 8 Oktober 2024, pukul 14.24 WIB.


    [2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [3] Victoria Woen. Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman. Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan, vol. 4, no. 1, 2020, hal. 60

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000