Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jika Utang Pewaris Lebih Besar dari Harta Warisan yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. yang dipublikasikan pertama kali pada 10 Maret 2012, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Rifdah Rudi, S.H. pada 12 Desember 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.
Selanjutnya, disarikan dari artikel Haruskah Ahli Waris Membayar Tagihan Kartu Kredit Pewaris?, segala harta peninggalan (harta warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia baik utang dan piutangnya diwariskan kepada para ahli waris. Dalam hal ini, seorang ahli waris dapat memilih apakah ingin menerima secara murni, menerima dengan catatan, atau menolak warisan.
Apabila seorang ahli waris memilih menerima secara murni, maka ia bertanggung gugat atas utang dari pewaris meskipun harta warisan yang diterimanya tidak mencukupi. Namun, apabila seseorang menerima warisan dengan catatan, maka ia turut bertanggung gugat sebatas harta warisan yang diterimanya. Sementara itu, apabila seorang ahli waris menolak warisan, maka secara hukum ia bukanlah ahli waris dan penolakan tersebut harus dinyatakan secara tegas di kepaniteraan pengadilan negeri. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1057 s.d Pasal 1058 KUH Perdata.
Dengan demikian, ahli waris dapat menanggung semua hak pewaris, termasuk utangnya. Bagi ahli waris yang bersedia menerima warisan, ahli waris tersebut harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.[1] Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.[2]
Selanjutnya, khusus pewaris dan ahli waris yang beragama Islam, berlaku KHI yang secara lebih rinci mengatur mengenai keadaan apabila warisan tidak mencukupi untuk membayar utang pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 175 ayat (2) KHI yang menerangkan ketentuan:
Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris? Menurut KHI, tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Oleh karena itu, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris.
Lantas bagaimana dengan utang biaya rumah sakit yang belum terbayarkan? Menurut hemat kami, sesuai dengan KUH Perdata, para ahli waris yang menolak harta warisan tidak berkewajiban membayar utang pewaris, termasuk biaya-biaya perawatan rumah sakit. Namun, jika ahli waris menerima secara murni warisan, maka ia wajib membayar utang pewaris meski harta warisannya tidak mencukupi.
Adapun menurut KHI, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang dari harta peninggalan pewaris, termasuk menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.[3] Artinya, sebelum harta warisan dibagi, utang yang berkaitan dengan pengobatan atau perawatan harus dibayarkan terlebih dahulu.
Namun, menurut KHI ahli waris tidak wajib menggunakan harta pribadinya untuk membayar utang-utang pewaris jika harta warisan tidak mencukupi, termasuk biaya perawatan selama pewaris berada di rumah sakit. Kecuali jika ahli waris dengan sukarela melakukan hal tersebut.
Untuk menghadapi debt collector atau penagih utang, sebaiknya para ahli waris bermusyawarah secara baik-baik dengan pihak penagih utang. Para ahli waris dapat menjelaskan segi hukum dari kewajiban pembayaran utang pewaris sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Namun, bagaimana apabila debt-collector bersikeras dan memaksa ahli waris melunasi utang pewaris?
Perlu diketahui bahwa terdapat serangkaian aturan bagi debitur dalam menagih utang. Misalnya, tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debitur, karena hal tersebut hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan.
Dalam hal debt collector melakukan penyitaan atau mengambil barang debitur secara paksa pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU 1/2023. Selanjutnya, apabila perbuatan mengambil barang debitur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka debt collector dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 479 ayat (1) UU/1 2023.
Baca juga: Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector
Demikian jawaban dari kami terkait jika utang pewaris lebih besar dari warisannya sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
[1] Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)
[2] Pasal 1045 KUH Perdata
[3] Pasal 175 ayat (1) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
