Bisnis
Begini Tata Cara Pendirian BUM Desa
Bacaan 6 Menit

PERTANYAAN
Mohon penjelasannya bagaimana tata cara pendirian BUM Desa? Mohon sertakan syarat-syaratnya. Terima kasih.


Bacaan 6 Menit

Mohon penjelasannya bagaimana tata cara pendirian BUM Desa? Mohon sertakan syarat-syaratnya. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Berdasarkan Pasal 117 angka 1 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU Desa mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (“BUM Desa”) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Apa saja syarat mendirikan BUM Desa? PP 11/2021 membedakan antara BUM Desa dan BUM Desa bersama sebagai berikut:[1]
Patut dicatat, pendirian BUM Desa bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di desa masing-masing.
Adapun peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud di atas minimal memuat:[2]
Bagaimana tata cara pendirian BUM Desa? Pasal 8 dan Pasal 9 PP 11/2021 mengatur sebagai berikut.
Lebih lanjut, kami sarikan tahapan atau alur pendaftaran badan hukum BUM Desa dalam Permendes PDTT 3/2021:[3]
Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik di SID, yang meliputi:
Setelahnya, pemohon mengisi pernyataan secara elektronik, yang menyatakan:
Apabila nama yang diajukan ternyata tidak memenuhi ketentuan, pengajuan nama tersebut akan ditolak secara elektronik.
Sebaliknya, jika nama yang diajukan tersebut memenuhi ketentuan, maka sistem akan secara otomatis mengeluarkan surat persetujuan Menteri secara elektronik yang minimal memuat:
Melakukan musyawarah desa atau musyawaran antar desa untuk membuat peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa terkait anggaran dasar BUM Desa.
Pendaftaran BUM Desa dilakukan dengan cara mengisi formulir elektronik di SID, yang meliputi:
Selanjutnya, pengisian formulir pendaftaran dilengkapi dengan data pendukung, antara lain:
Selanjutnya, pendaftar mengisi pernyataan elektronik, yang meliputi:
Setelah data pendaftaran diverifikasi, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik.
Dalam praktiknya, kami menemukan seringkali terjadi kendala dalam proses pendaftaran badan hukum BUM Desa, yang mengakibatkan permohonan pendaftaran tersebut terhambat untuk waktu yang cukup lama dan bahkan akhirnya ditolak. Setelah ditelusuri, ternyata kendala teknis tersebut secara umum terjadi karena kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menentukan nama yang seharusnya dipilih untuk BUM Desa yang didirikannya.
Padahal, ketentuan nama BUM Desa telah diatur dalam Pasal 4 Permendes PDTT 3/2021, yang harus memenuhi ketentuan:
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 7 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (“PP 11/2021”)
[2] Pasal 7 ayat (6) PP 11/2021