Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2016.
Merujuk pada pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah kapan seseorang dapat diancam dengan hukuman pidana, apakah sebelum melakukan perbuatan atau sesudah melakukan perbuatan.
Pada dasarnya, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dapat diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia atau yang berada di luar Indonesia, sesuai dengan pasal-pasal berikut:
- Pasal 2 s.d. Pasal 8 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku; atau
- Pasal 4 s.d. Pasal 8 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[1], yaitu tahun 2026.
Baca juga: Bunyi Pasal 2 KUHP tentang Asas Teritorial
Kemudian, perlu diketahui bahwa hukuman pidana juga dapat diterapkan pada orang yang melakukan suatu tindak pidana meskipun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan atau tidak tercapai hasilnya sebagaimana diatur dalam pasal berikut:
Terkait Pasal 51 ayat (1) KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (hal. 68-69):
- niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
Kemudian, apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.[2]
Jadi, orang yang sudah berniat melakukan tindak pidana, dan telah mulai melakukan perbuatan tersebut, meskipun belum sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kemauan si pelaku, dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023, seseorang dapat dihukum jika ada permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
Mengenai tindak pidana itu sendiri, Lamintang sebagaimana mengutip Hazewinkel-Suringa dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 181-182) menjelaskan bahwa strafbaar feit (tindak pidana) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
Masih bersumber dari buku yang sama, menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (hal. 182).
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sifat-sifat dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap strafbaar feit oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja atau telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.
Baca juga: Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya
Dari rumusan pasal dalam KUHP, UU 1/2023, dan pendapat para ahli hukum pidana di atas, terlihat bahwa yang dapat diancam dengan hukuman pidana adalah tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku. Oleh karena itu, seseorang baru dapat diancam dengan hukuman pidana setelah orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun, percobaan melakukan tindak pidana (orang sudah memulai kejahatan itu) walaupun tindak pidana belum selesai, jika memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023 juga dapat dihukum.
Baca juga: Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi:
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997;
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.
[2] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 69.