Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Secara historis, tanah desa yang dikelola dan menjadi penghasilan langsung bagi aparat pemerintah desa disebut sebagai tanah bengkok.[1] Umumnya, tanah bengkok merupakan tanah pertanian milik desa yang diperuntukan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai “gaji”-nya selama menduduki jabatan tersebut. Namun, setelah tidak lagi menjabat, maka tanah tersebut dikembalikan ke desa untuk diberikan kepada pejabat yang baru.[2]
Namun, berdasarkan Instruksi Mendagri 26/1992 terjadi perubahan status tanah bengkok menjadi tanah kas desa yaitu tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa.[3]
Lebih lanjut, merujuk Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007, tanah bengkok merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang dikategorikan sebagai tanah desa selain kuburan dan titisara.[4]
Adapun, pengertian dari tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah desa dan tercatat dalam buku inventaris desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.[5]
Apabila tanah desa terdampak proyek pelebaran jalan, maka menurut pendapat kami, terjadi pelepasan hak untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Dengan demikian, tanah desa yang digunakan untuk proyek pelebaran jalan harus mendapatkan ganti rugi berupa tanah atau uang yang senilai atau menguntungkan.[6]
Ganti rugi atas pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut diberikan sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP).[7]
Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika terjadi pelepasan hak kepemilikan tanah desa, yaitu:
- Jika ganti rugi berupa uang, maka digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di desa setempat. Apabila tidak tersedia, maka bisa berlokasi di desa lain dalam 1 kecamatan atau di kecamatan lain dalam 1 wilayah kabupaten/kota.[8]
- Jika ganti rugi berupa tanah, maka tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat.[9] Apabila tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam 1 kecamatan, desa yang berbatasan langsung meski di kecamatan lain, atau di kecamatan lain dalam 1 wilayah kabupaten/kota.[10]
- Ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan izin tertulis dari bupati/wali kota dan gubernu[11]
Dapat disimpulkan bahwa tanah desa (tanah bengkok) yang terdampak proyek pelebaran jalan akan diberikan ganti rugi berupa uang atau tanah yang senilai atau menguntungkan.
Hal ini karena pada prinsipnya tanah bengkok merupakan kekayaan desa dan tidak dimiliki secara pribadi. Kepala desa atau perangkat desa hanya memiliki hak untuk menguasai secara fisik dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, jika tanah tersebut terdampak pembangunan bagi kepentingan umum seperti pelebaran jalan, maka ganti rugi yang diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau uang yang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa.
Referensi:
Gunawan Wiradi, et.al. Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Sleman: STPN, 2009.
[1] Butir I huruf A Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok dan yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa (“Instruksi Mendagri 26/1992”)
[2] Gunawan Wiradi, et.al. Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Sleman: STPN, 2009, hal. 110.
[3] Butir Kedua dan Butir I huruf B Instruksi Mendagri 26/1992
[4] Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 3/2024”)
[5] Pasal 1 angka 29 Permendagri 3/2024
[6] Pasal 33 jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (“Permendagri 4/2007”)
[7] Pasal 15 ayat (2) Permendagri 4/2007
[8] Pasal 37 jo. Pasal 32B jis. Pasal 32B Permendagri 3/2024
[9] Pasal 33C ayat (1) Permendagri 3/2024
[10] Pasal 33C ayat (2) dan (3) Permendagri 3/2024
[11] Pasal 15 ayat (4) dan (5) Permendagri 4/2007