Berbisnis Toko Kelontong, Perlukah Izin Usaha?

PERTANYAAN

Saya mau menanyakan mengenai perizinan usaha. Saya baru membuka usaha kecil seperti toko kelontong dengan luas ruangan 4x3 meter²dengan penghasilan per hari Rp100-200 ribu. Tempat usaha tersebut saya kontrak dari pemilik tanah. Pertanyaan saya adalah apakah toko kelontong perlu izin? Apakah perusahaan termasuk UMKM? dan kapan perusahaan dikatakan UMKM?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Prosedur Perizinan Usaha Kecil, yang dibuat oleh Bimo Prasetio/Dwinanda Febriany dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Februari 2012, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 30 Oktober 2017, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Ferdinan Moratama, S.H. pada 05 Juli 2023.

Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].

Klasifikasi UMKM

Apakah perusahaan Anda UMKM? Guna menjawab pertanyaan Anda, haruslah dianalisis terlebih dahulu mengenai apakah usaha Anda termasuk ke dalam klasifikasi usaha mikro, kecil, atau menengah.

Berdasarkan Pasal 87 angka 1 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU UMKM, kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam PP 7/2021.[1]

Lebih lanjut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.[2] Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, dan terdiri atas:[3]

1. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM selain kriteria modal usaha, digunakan kriteria hasil penjualan tahunan, yang terdiri atas:[4]

1. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar;
2. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar; dan
3. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Namun, dikarenakan Anda tidak menyebutkan nilai modal usaha, maka untuk mengklasifikasikan usaha Anda, hanya dapat dihitung berdasarkan hasil penjualan tahunannya saja, yaitu dengan cara menghitung penghasilan usaha setiap harinya selama satu tahun. Dengan asumsi penghasilan maksimal per hari Rp200 ribu dikalikan selama 365 hari, maka nilai total hasil penjualan tahunan usaha Anda adalah Rp73 juta. Oleh karena itu, usaha Anda tersebut termasuk dalam kriteria usaha mikro.

Lantas, apakah toko kelontong harus punya izin usaha?

Izin Usaha Toko Kelontong

Pada dasarnya, baik usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha (“PB”), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP 7/2021.

Selain itu, hal yang serupa juga ditemukan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 28/2021, yang menyatakan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB, yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[5]

PB baru diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2021.[6] Adapun persyaratan dasar tersebut meliputi:[7]

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (“KKPR”);
2. Persetujuan Lingkungan (“PL”); dan
3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (“SLF”).

Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), maka pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[8]

Persyaratan dasar dan PB serta PB UMKU ini diproses secara elektronik melalui sistem Online Single Submission atau OSS, yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem kementerian/lembaga.[9]

Adapun PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi:[10]

1. 1. Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah adalah Nomor Induk Berusaha (“NIB“).[11]

1. 2. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah adalah NIB dan sertifikat standar.[12]

1. 3. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar.[13]

1. 4. Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi adalah NIB dan izin.[14]

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Cara Mendapatkan NIB dan Mengecek NIB.

Baca juga: Apa Itu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

Kembali pada izin usaha kelontong, melihat pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha Anda (toko kelontong) harus memenuhi izin usaha.

Namun, sebelum membahas izin usaha apa yang harus dipenuhi, perlu diketahui terlebih dahulu nomor KBLI toko kelontong.

Toko kelontong KBLI berapa? Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) yang dapat digunakan untuk usaha Anda adalah KBLI 47192 – Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store), yang memiliki uraian sebagai berikut:

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/department store. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong.

Merujuk pada Lampiran I.G – Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal PP 28/2025 (hal. I.G. 145), tingkat risiko untuk kode KBLI 47192 adalah rendah. Oleh karena itu, izin usaha toko kelontong yang harus dipenuhi adalah NIB. Lalu, terdapat PB UMKU yang wajib dimiliki berupa penetapan pusat penyedia bahan baku dan/atau bahan penolong.

Selain itu, bagi pelaku usaha toko kelontong juga terdapat kewajiban lainnya untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan.

Sebagai informasi, KBLI 47192 masuk pada bidang usaha yang dialokasikan untuk koperasi dan UMKM.[15] Pengalokasian bidang usaha untuk koperasi dan UMKM ini ditetapkan berdasarkan kriteria:[16]

1. 1. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
   2. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat apdat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
   3. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

Baca juga: Adakah Sanksi Jika Tidak Memiliki NIB?

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Referensi:

1. KBLI 47192, yang diakses pada tanggal 31 Oktober 2025, pukul 14.46 WIB;
2. OSS, yang diakses pada tanggal 31 Oktober 2025, pukul 13.43 WIB.

---

[1] Pasal 87 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[2] Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)

[3] Pasal 35 ayat (2) dan (3) PP 7/2021

[4] Pasal 35 ayat (4) dan (5) PP 7/2021

[5] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)

[6] Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025

[7] Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025

[8] Pasal 4 ayat (3) PP 28/2025

[9] Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP 28/2025

[10] Pasal 124 ayat (1) jo. Pasal 128 PP 28/2025

[11] Pasal 130 PP 28/2025

[12] Pasal 131 ayat (1) PP 28/2025

[13] Pasal 132 ayat (1) PP 28/2025

[14] Pasal 133 ayat (1) PP 28/2025

[15] Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, hal. 13

[16] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal