Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Berbuat Mesum di Taksi Online, Apa Pidananya?

Berbuat Mesum di Taksi Online, Apa Pidananya?
Berbuat Mesum di Taksi Online, Apa Pidananya?

PERTANYAAN

Belakangan ini, viral kasus tentang pasangan mesum di taksi online. Menurut berita yang beredar, pihak sopir menerima orderan dari wilayah Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan.

Saat setengah perjalanan, sopir mengaku curiga lantaran penumpang wanita terus-menerus tiduran dan meletakkan kepalanya pada bagian paha laki-laki. Untuk memastikan rasa curiganya, ia mencoba menggeser spion bagian tengah mobilnya dan mengaku melihat tindakan asusila yang terjadi dilakukan keduanya.

Lantas, apa sanksi pidana yang dapat dijerat kepada para pelaku tindakan mesum tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Aturan Mengenai Taksi Online

    Mengutip artikel Mengintip Isi Aturan Baru Taksi Online, pengaturan mengenai taksi online bisa ditemukan pada ketentuan Permenhub 118/2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus, sebagaimana telah diubah oleh Permenhub 17/2019.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berkaitan dengan taksi online, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.[1]

    Adapun penyelenggara jasa angkutan sewa khusus adalah perusahaan angkutan sewa khusus, yaitu badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa angkutan sewa khusus.[2]

    Lalu, pelayanan angkutan sewa khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:[3]

    1. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya;
    2. tidak berjadwal;
    3. pelayanan dari pintu ke pintu;
    4. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
    5. besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
    6. memenuhi standar pelayanan minimal; dan
    7. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

    Melihat definisi dan kriterianya, dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, taksi online merupakan angkutan sewa khusus.

    Lantas, bagaimana hukumnya berbuat mesum dalam taksi online?

    Sanksi Pidana Berbuat Mesum dalam Taksi Online

    Pada dasarnya, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai perbuatan mesum dalam taksi online. Namun, menurut hemat kami, kasus yang Anda tanyakan berhubungan dengan perbuatan asusila di muka umum.

    Tindak pidana asusila di muka umum dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 281 KUHP lama yang saat ini sudah tidak berlaku dan Pasal 406 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[4] yang berbunyi:

    Pasal 281 KUHPPasal 406 UU 1/2023

    Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:[5]

    1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
    2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

    Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta,[6] setiap orang yang:

    1. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
    2. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

    Penjelasan Pasal 406 huruf a UU 1/2023 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

    Kemudian, definisi di muka umum dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 158 UU 1/2023, yang berbunyi:

    Di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik.

    Melihat ketentuan di atas, perbuatan mesum di dalam taksi online dapat dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mempertunjukkan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut hemat kami, taksi online di mana perbuatan mesum terjadi dapat dikategorikan sebagai “di muka umum”, sebagai suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui atau disaksikan oleh orang lain. Adapun “orang lain” di sini adalah supir taksi online tersebut. Oleh karena itu, tindakan mesum yang dilakukan dalam taksi online bisa dijerat dengan tindak pidana asusila di muka umum.

    Baca juga: Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
    3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

    [2] Pasal 1 angka 8 Permenhub 118/2018.

    [3] Pasal 3 ayat (1) Permenhub 118/2018.

    [6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000