Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Supriardoyo Simanjuntak, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Mei 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Supriardoyo Simanjuntak, S.H. (penulis sebelumnya), secara harfiah, outsourcing berarti alih daya. Alih daya juga dapat diartikan sebagai pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan kepada perusahaan lain. Dalam praktik ketenagakerjaan, outsourcing melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan alih daya (perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing), perusahaan pengguna tenaga kerja, dan tenaga kerja/karyawan outsourcing itu sendiri.
Adapun, perusahaan outsourcing merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan.[1]
Sementara itu, karyawan outsourcing adalah setiap orang yang bekerja dan digaji oleh perusahaan alih daya (penyedia tenaga kerja outsourcing) yang ditempatkan/dialihkan kepada perusahaan pengguna tenaga kerja.
Antara perusahaan alih daya (outsourcing) dengan karyawan outsourcing terjadi hubungan kerja yang menurut undang-undang didasarkan pada perjanjian kerja yang harus dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) maupun perjanjian waktu tidak tertentu (“PKWTT”).[2]
Sebab dalam outsourcing terdapat dua perusahaan yang terlibat yaitu perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna (user), maka kondisi ini menimbulkan persoalan. Menurut Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H, Guru Besar Bidang Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal ini karena karyawan outsourcing secara formal merupakan karyawan perusahaan outsourcing, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari juga menerima perintah dan arahan dari perusahaan user.
Dengan demikian, hubungan kerja alih daya terjadi antara karyawan outsourcing dengan perusahaan alih daya, bukan dengan perusahaan pengguna. Hubungan karyawan outsourcing dengan perusahaan pengguna sebatas melaksanakan pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan pengguna.
Berdasarkan Pasal 2 Permenaker 7/2026, perusahaan pemberi pekerjaan (user) dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.
Frasa “sebagian pelaksanaan pekerjaan” merupakan jenis dan bidang pekerjaan di perusahaan pemberi pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerjaan/buruh.[3] Jenis dan bidang pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penunjang, meliputi:[4]
- layanan kebersihan;
- penyediaan makanan dan minuman;
- pengamanan;
- penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh;
- layanan penunjang operasional; dan
- pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu jenis pekerjaan outsourcing adalah layanan penunjang operasional, yang dinilai masih membuka ruang interpretasi yang cukup luas.
Menurut Juanda Pangaribuan, Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan sekaligus Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (2006-2016), menjelaskan bahwa tidak ada definisi maupun batasan yang jelas mengenai “layanan penunjang operasional” dalam Permenaker 7/2026. Kondisi tersebut membuat masing-masing perusahaan dapat menafsirkan sendiri pekerjaan apa saja yang dianggap sebagai penunjang operasional sesuai dengan karakter bisnis dan sektor industrinya.
Perlu diketahui bahwa hak-hak karyawan outsourcing menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Hal ini diatur di dalam Pasal 18 ayat (3) PP 35/2021 yang berbunyi:
Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.
Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) Permenaker 7/2026 diatur bahwa pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya yang salah satunya adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan sekurang-kurangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
Pelindungan karyawan, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan sebagaimana dimaksud pasal di atas diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”)[5] dari perusahaan alih daya (outsourcing).
Lalu, apakah karyawan outsourcing berhak untuk naik gaji? Jawabannya berhak. Berdasarkan artikel Apakah Perusahaan Wajib Menaikkan Gaji Tiap Tahun?perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah yang akan menjadi dasar penetapan upah karyawan. Kemudian, dalam periode waktu tertentu, perusahaan juga wajib melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Peninjauan upah ini tergantung pada kebijakan perusahaan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB.
Struktur dan skala upah serta peninjauan upah secara berkala itulah yang menjadi dasar penetapan upah oleh perusahaan, termasuk berkenaan dengan kenaikan gaji karyawan.
Selain itu, dalam konteks perusahaan outsourcing, wajib memiliki bukti pencatatan perjanjian outsourcing kepada dinas ketenagakerjaan.[6] Ketentuan tersebut sebagai salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap pemenuhan hak pekerja outsourcing.[7]
Hal yang sama juga disampaikan oleh Juanda Pangaribuan, perusahaan pemberi kerja juga sebaiknya melakukan pengawasan terhadap vendor, misalnya dengan meminta draft perjanjian kerja pekerja outsourcing untuk memastikan hak-hak pekerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, karyawan outsourcing juga berhak atas kenaikan gaji, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan alih daya yang dituangkan di dalam perjanjian kerja, PP, dan PKB.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.
Catatan:
- Kami telah melakukan wawancara dengan Advokat Spesialisasi Ketenagakerjaan sekaligus Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (2006-2016), Juanda Pangaribuan, via Google Meet, pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 11.00 WIB.
- Kami telah melakukan wawancara dengan Guru Besar Bidang Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H, via Google Meet, pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 11.00 WIB.
[1] Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (“Permenaker 7/2026”)
[2] Pasal 81 angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)
[3] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 7/2026
[4] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 7/2026
[5] Pasal 18 ayat (4) PP 35/2021
[6] Pasal 5 ayat (1) Permenaker 7/2026
[7] Pasal 7 Permenaker 7/2026