Bacaan 7 Menit
Adakah referensi/dasar hukum yang mengatur larangan adanya transaksional rupiah di luar negeri? Lalu, bisakah membuka rekening rupiah di luar negeri? Selain itu, adakah syarat membuka kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia di luar negeri?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Juni 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Penggunaan rupiah sebagai alat transaksi pada dasarnya diatur dalam UU Mata Uang sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian oleh UU 4/2023.
Namun sepanjang penelusuran kami, dari peraturan di atas tidak ada larangan penggunaan rupiah untuk transaksi di luar negeri. Sebaliknya, larangan yang diatur adalah mengenai larangan menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.[1]
Larangan tersebut adalah konsekuensi logis dari adanya kewajiban penggunaan rupiah pada setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia, dengan beberapa pengecualian.[2] Menurut Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang, kewajiban menggunakan rupiah tidak berlaku bagi:
Penjelasan selengkapnya terkait kewajiban penggunaan rupiah dapat Anda simak dalam artikel Hukumnya Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok.
Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa dalam UU Mata Uang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mencakup kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia (“RI”), Kedutaan RI, dan kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri.[3]
Sehingga, sebagai contoh, apabila transaksi rupiah di luar negeri yang Anda maksud dilakukan di kedutaan RI atau perwakilan RI lainnya, maka hukum penggunaan rupiah adalah wajib kecuali untuk transaksi tertentu.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai boleh atau tidaknya pembukaan rekening rupiah di luar negeri, kami akan merujuk pada POJK 12/2021 yang mengatur tentang bank umum.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 12/2021, bank umum yang selanjutnya disebut bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kemudian, terdapat Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“KCBLN”), yaitu bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.[4] Sedangkan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“KPBLN”) adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.[5]
Adapun yang dimaksud dengan Bank Berbadan Hukum Indonesia (“Bank BHI”) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.[6]
Selanjutnya, kantor di luar negeri adalah kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dapat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan atau kantor lain yang mengikuti bentuk atau penamaan berdasarkan pengaturan di negara setempat kantor Bank BHI beroperasi.[7]
Dengan adanya ketentuan kantor di luar negeri (kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia), menurut hemat kami, dapat disimpulkan bank yang bersangkutan dapat melaksanakan berbagai aktivitas perbankan, salah satunya menerima pembukaan rekening, namun tetap harus memperhatikan regulasi dari negara tempat kantor tersebut berada.
Kemudian, pembukaan kantor di luar negeri wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan otoritas di negara setempat.[8] Bank BHI yang dapat mengajukan pembukaan kantor di luar negeri harus memenuhi kriteria:[9]
Bank BHI kemudian mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pembukaan kantor di luar negeri kepada otoritas negara setempat, yang mengacu pada aturan otoritas negara setempat. [10]
Permohonan izin tersebut diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan: [11]
Ketentuan selengkapnya mengenai pembukaan kantor Bank BHI di luar negeri dapat Anda temukan dalam Pasal 69 s.d. Pasal 71 POJK 12/2021.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”)
[2] Lihat Pasal 21 UU Mata Uang
[3] Pasal 1 angka 4 UU Mata Uang
[4] Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (“POJK 12/2021”)
[5] Pasal 1 angka 4 POJK 12/2021
[6] Pasal 1 angka 2 POJK 12/2021
[7] Pasal 1 angka 11 POJK 12/2021
[8] Pasal 69 ayat (1) POJK 12/2021
[9] Pasal 69 ayat (2) POJK 12/2021
[10] Pasal 69 ayat (3) POJK 12/2021
[11] Pasal 69 ayat (4) POJK 12/2021
