Pidana
Bisakah Mencabut Pengaduan Jika Perkara Sudah Disidangkan?

PERTANYAAN
Bisakah mencabut pengaduan misalnya perzinaan atau pencemaran nama baik jika kasusnya sudah disidangkan?



Bisakah mencabut pengaduan misalnya perzinaan atau pencemaran nama baik jika kasusnya sudah disidangkan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengaduan dalam hukum acara pidana. Pengaduan merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.[1]
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaduan dilakukan khusus untuk kategori tindak pidana atau delik aduan. P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia (hal. 217) menjelaskan mengenai delik aduan (klacht delicten) sebagai tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Delik ini berbeda dengan delik biasa (gewone delicten) yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya pengaduan.
Contoh tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan antara lain perzinaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Tindak pidana aduan haruslah ditentukan secara tegas dalam undang-undang.[2]
Baca juga: Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan
Lantas, bisakah pengaduan atas suatu tindak pidana dicabut ketika perkara sudah masuk tahap persidangan? Pencabutan pengaduan pada dasarnya mengikuti ketentuan mengenai tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan sebagai berikut:
Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.
Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 30 UU 1/2023 tentang KUHP lama yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[3] yaitu tahun 2026 yang berbunyi:
Dalam konteks delik perzinaan, Pasal 284 ayat (4) KUHP dan Pasal 411 ayat (4) UU 1/2023 menerangkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap delik aduan tidak dapat dicabut apabila melebihi batas waktu 3 bulan setelah pengaduan dilakukan. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, pengaduan tetap diproses secara hukum sampai berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam delik aduan perzinaan, dapat dicabut selama pemeriksaan di muka persidangan pengadilan belum dimulai. Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, delik aduan yang telah disidangkan tidak dapat dicabut lagi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
[1] Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
[2] Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 624 UU 1/2023