Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menggunakan Hak Cuti dalam Masa One Month Notice yang dibuat oleh Jhony Mazmur Manurung, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Oktober 2012.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Cuti merupakan salah satu hak yang pekerja yang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.
Adapun, cuti yang dimaksud di atas adalah cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.[1] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2]
Selanjutnya, berkenaan dengan one month notice, istilah ini digunakan untuk pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh pekerja kepada perusahaan ketika ingin mengajukan pengunduran diri atau resign. Pemberitahuan tersebut pada umumnya harus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
Aturan one month notice terdapat Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i yang berbunyi:
Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
- mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
Jika Anda ingin mengundurkan diri pada bulan Juli, maka Anda harus mengajukan pengunduran diri setidak-tidaknya pada bulan Juni. Dari bulan Juni sampai dengan Juli tersebut, Anda tetap harus melaksanakan kewajiban Anda sebagai pekerja. Begitu pula perusahaan tempat Anda bekerja, juga harus memberikan hak yang seharusnya Anda diterima.
Hal ini karena selama masa one month notice tersebut, Anda dan perusahaan tempat Anda bekerja masih terikat hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang didasarkan pada perjanjian kerja serta memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[3]
Artinya, meskipun Anda bekerja pada bulan terakhir sebelum pengunduran diri efektif berlaku (masa one month notice), hubungan kerja antara Anda dan perusahaan masih tetap berlangsung.
Dengan demikian, selama hubungan kerja tersebut belum berakhir, hak-hak pekerja yang timbul dari hubungan kerja, termasuk hak untuk mengajukan cuti saat menjalani masa one month notice, pada prinsipnya masih tetap melekat pada Anda selaku pekerja. Sehingga, secara hukum, Anda tetap boleh mengajukan cuti selama masa one month notice.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[1] Pasal 81 angka 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan