Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pertama-tama, kami asumsikan dituntut yang Anda maksud dalam pertanyaan yaitu dihukum secara pidana. Kemudian, kami asumsikan juga bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah Anda 20 tahun silam dilakukan sampai berhubungan badan. Jika demikian, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina.
Perzinaan sendiri diatur dalam Pasal 284 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, yang berbunyi:
Pasal 284 KUHP | Pasal 411 UU 1/2023 |
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
-
- seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
-
- seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
| - Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[2]
- Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
- suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- Pengaduan dapat ditarik selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
|
Penjelasan terhadap tindak pidana zina dapat Anda temukan pada artikel Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya ayah Anda dan juga selingkuhannya dapat dipidana atas dasar perzinaan. Namun, Anda menyebutkan bahwa perselingkuhan ini sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Jika demikian, maka harus diperhatikan ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan tindak pidana yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai daluwarsa dapat diperhatikan pada Pasal 78 KUHP lama dan Pasal 136 UU 1/2023 tentang KUHP baru, sebagai berikut:
Pasal 78 KUHP | Pasal 136 UU 1/2023 |
- Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
- mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun;
- mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
- mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
- mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.
- Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.
| - Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
- setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;[3]
- setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
- setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;
- setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan
- setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.
|
Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 92) diterangkan bahwa Pasal 78 KUHP di atas mengatur mengenai gugurnya hak penuntutan hukum karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman.
Lalu, dalam Penjelasan Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023, diterangkan bahwa ketentuan kedaluwarsa ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa ini disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.
Jika dilihat pada ketentuan di atas dan dihubungkan dengan kasus Anda, perbuatan zina diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan untuk KUHP lama dan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru. Dengan demikian, perbuatan zina pada KUHP lama masa daluwarsanya adalah 6 tahun, sedangkan pada UU 1/2023 tentang KUHP baru adalah 3 tahun.
Baca juga: Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?
Kemudian, menurut Pasal 79 KUHP lama dan Pasal 137 UU 1/2023, tenggang daluwarsa ini mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Melihat kasus Anda yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan 20 tahun yang lalu, maka perbuatan zina yang dilakukan oleh ayah Anda dan selingkuhannya sudah daluwarsa, artinya sudah tidak dapat dilakukan penuntutan pidana.
Berkaitan dengan perbuatan selingkuhan ayah Anda yang berbuat onar, sayangnya Anda tidak secara spesifik menjelaskan dengan cara apa selingkuhan ayah Anda berbuat onar. Namun, dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh selingkuhan ayah Anda sudah merugikan Anda, menurut hemat kami, Anda dapat melakukan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Adapun unsur-unsur PMH menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan (hal. 165-166) adalah sebagai berikut:
- harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan (schuld).
Jadi, jika memang dalam melakukan keonaran selingkuhan ayah Anda memenuhi unsur di atas, maka Anda dapat melakukan gugatan perdata PMH.
Baca juga: Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?
Kemudian, terkait selingkuhan ayah Anda yang ingin warisan, kami asumsikan bahwa ayah Anda dan selingkuhannya tidak memiliki hubungan perkawinan. Jika demikian maka, selingkuhan ayah Anda tidak dapat memiliki harta almarhum ayah Anda karena bukan merupakan ahli waris.
Hal ini karena pada dasarnya, ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri. Ketentuan mengenai hal tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c KHI bagi yang beragama Islam.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi:
- Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023;
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf a UU 1/2023
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023