Bisakah Orang Gila Jadi Saksi di Persidangan Pidana?

PERTANYAAN

Ada kasus penganiayaan di mana korbannya mempunyai sakit jiwa (gila). Apakah pelakunya dapat dihukum dan apakah orang gila bisa jadi saksi?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Juni 2010, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 7 Maret 2023.

KLINIK TERKAIT

Jerat Pidana Menolak Panggilan Sebagai Saksi

05 Feb, 2026

Hukumnya Membayar Orang untuk Bersaksi di Pengadilan

12 Jan, 2026

Bunyi Sumpah Saksi di Pengadilan sesuai Kepercayaannya

14 Jun, 2024

Jerat Pasal Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam KUHP

27 Jan, 2023

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda tentang apakah orang gila bisa jadi saksi? Dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdapat adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “geen straf zonder schuld” yang diterjemahkan menjadi “tiada pidana tanpa kesalahan”. Makna adagium tersebut adalah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.

Prinsip ini tidak secara tegas tercantum dalam rumusan pasal, akan tetapi secara historis diakui dan dianut dalam KUHP lama yang sudah tidak berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1) KUHP	Pasal 36 ayat (1) UU 1/2023
Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.	Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, sepanjang kesalahan pelaku dapat dibuktikan, ia tetap dapat dihukum dan dikenai sanksi pidana. Sehingga, kondisi korban yang sakit jiwa atau gila tidak menjadi masalah.

Alat Bukti dalam Acara Pidana

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[2] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami akan membandingkannya juga dengan ketentuan dalam KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP	Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025
Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.	Alat bukti terdiri atas: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; keterangan terdakwa; barang bukti; bukti elektronik; pengamatan hakim; dan segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dilihat pada perbandingan pasal di atas, terdapat perbedaan antara jenis-jenis alat bukti pada KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Dalam UU 20/2025, petunjuk tidak diatur sebagai salah satu jenis alat bukti. Kemudian terdapat 4 jenis alat bukti baru, antara lain barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun dalam UU 20/2025, sepanjang penelusuran kami tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai keharusan minimal alat bukti yang sah sebagai parameter hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Namun demikian, minimal dua alat bukti tersebut masih diberlakukan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,[3] penangkapan,[4] ataupun syarat penahanan.[5] Sehingga menurut KUHAP baru, secara tidak langsung, minimal 2 alat bukti tersebut masih menjadi syarat dalam proses penegakan hukum pidana.

Pada intinya, dapat kami simpulkan bahwa makna alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah alat bukti yang memiliki hubungan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran tindak pidana yang dilakukan, karena pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam UU 20/2025, setiap jenis alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.^[6] Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.^[7] Dalam hal hakim menyatakan alat bukti tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.^[8]

Baca juga: Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru

Keterangan Saksi dalam KUHAP Baru

Dalam pertanyaan, Anda menyinggung terkait keterangan saksi. Meskipun keterangan saksi menjadi urutan yang pertama dalam pembuktian, tetap diperlukan alat bukti lainnya. Patut dicatat, tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk menggunakan alat bukti keterangan saksi. Sehingga, selama hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang disertai dengan dua alat bukti, hal itu sudah cukup.

Hal ini didukung pula oleh pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP	Pasal 237 ayat (1) dan (2) UU 20/2025
… Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.	Keterangan 1 orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.

Artinya, keterangan satu orang saksi jika disertai dengan suatu alat bukti yang lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Ini semakin menegaskan terkait pemenuhan minimal dua alat bukti.

Selain itu, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.[9]

Oleh karena itu, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa bahkan tanpa alat bukti keterangan saksi, tetapi tetap harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan disertai dengan keyakinan hakim. Jadi, seandainya korban tersebut tidak dijadikan sebagai saksi dalam persidangan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan selama memenuhi minimal dua alat bukti lainnya disertai dengan keyakinan hakim.

Apakah Orang Gila Bisa Jadi Saksi?

Selanjutnya, apakah orang gila bisa jadi saksi? Sebenarnya ada pengelompokan orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu diatur dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 218 UU 20/2025:

Pasal 168 KUHAP

Pasal 218 UU 20/2025

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, dalam hal: mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa; bersama-sama sebagai Tersangka atau Terdakwa walaupun perkaranya dipisah; mempunyai hubungan saudara dari Terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai dera-iat ketiga; dan/atau berstatus sebagai suami atau istri Terdakwa atau pernah sebagai suami atau istri Terdakwa.

Berdasarkan pasal tersebut, menjawab pertanyaan tentang apakah orang gila bisa jadi saksi? Sesungguhnya tidak ada yang menyebutkan saksi yang mengalami sakit jiwa (gila) termasuk orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi.

Lebih lanjut, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut. Hal ini selengkapnya diatur dalam pasal berikut:

Pasal 185 ayat (6) KUHAP

Pasal 237 ayat (5) UU 20/2025

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam menilai kebenaran Keterangan Saksi, Hakim wajib memperhatikan: kesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan yang lain; kesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu; cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut; dan/atau konsistensi keterangan dari Saksi sebelum dan Keterangan Saksi pada waktu sidang.

Artinya, hakim berhak menentukan apakah seseorang dapat didengar keterangannya atau tidak, termasuk saksi yang menderita sakit jiwa (gila) itu bisa didengar keterangannya atau tidak bergantung pada penilaian hakim.

Di sisi lain, Pasal 171 KUHAP lama dan Pasal 221 UU 20/2025 tentang KUHAP baru mengatur yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yakni:

Pasal 171 KUHAP	Pasal 221 UU 20/2025
Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin; orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.	Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah: anak yang belum berumur 14 tahun; atau Penyandang Disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Hal ini dikarenakan saksi yang memiliki gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.[10]

Dengan demikian, jika ditanya apakah orang gila bisa jadi saksi? Hakim yang berwenang untuk menentukan apakah seseorang mengalami sakit jiwa (gila). Selain itu, orang yang mengalami sakit jiwa masih dapat dimungkinkan untuk memberikan keterangan saksi di persidangan, walaupun tidak dapat dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dan hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Demikian jawaban dari kami tentang apakah orang gila bisa jadi saksi seperti yang ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[2] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[3] Pasal 1 angka 31 UU 20/2025

[4] Pasal 1 angka 32 UU 20/2025

[5] Pasal 100 ayat (5) UU 20/2025

[6] Pasal 235 ayat (3) UU 20/2025

[7] Pasal 235 ayat (4) UU 20/2025

[8] Pasal 235 ayat (5) UU 20/2025

[9] Pasal 240 ayat (4) UU 20/2025 dan lihat Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[10] Penjelasan Pasal 221 UU 20/2025