Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Bisakah Pelaku Pelecehan Verbal di Group Chat Dipidana?

Bisakah Pelaku Pelecehan Verbal di Group Chat Dipidana?
Bisakah Pelaku Pelecehan Verbal di Group Chat Dipidana?

PERTANYAAN

Belakangan ini tengah beredar tangkapan layar atau screenshot yang menunjukkan group chat mahasiswa FH salah satu kampus di Indonesia, yang berisi pelecehan verbal dan objektifikasi perempuan. Hal ini memicu kecaman dari publik. Dari kasus ini, pertanyaan saya: apakah terdapat kemungkinan pelaku dijerat pidana? Mengingat perbuatan pelecehan ini dilakukan di ruang private berupa group chat, bukan di muka umum.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Sebelumnya, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya pelecehan terhadap korban. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap individu.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa pelecehan seksual dilakukan dalam group chat. Menurut Cambridge Dictionary, yang dimaksud dengan group chat adalah:

    A discussion that involves sending messages between all of the members of a group using a messaging service.

    Jika diterjemahkan secara bebas, maka yang dimaksud dengan group chat adalah diskusi yang melibatkan pengiriman pesan antara semua anggota suatu grup menggunakan layanan pesan.

    Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

    Sebagai informasi, mengingat perbuatan pelecehan verbal dilakukan di ranah perguruan tinggi, maka kami akan merujuk pada ketentuan Permendikbudristek 55/2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

    Pada Pasal 7 ayat (1) Permendikbudristek 55/2024, diatur bahwa warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi dilarang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada lokasi di dalam atau di luar perguruan tinggi.

    Salah satu bentuk kekerasan yang dilarang adalah kekerasan seksual.[1] Menurut Pasal 12 ayat (1) Permendikbudristek 55/2024, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

    Adapun bentuk kekerasan seksual lebih lengkapnya dijabarkan pada Pasal 12 ayat (2) Permendikbudristek 55/2024, antara lain:

    1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
    2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
    3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual; dan lain-lain.

    Terhadap kekerasan seksual yang terjadi, dilakukan penanganan oleh:[2]

    1. perguruan tinggi, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (“satgas”) terhadap terlapor yang bukan merupakan pemimpin perguruan tinggi;
    2. Kementerian Pendidikan,[3] yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (“Itjen”) terhadap terlapor yang merupakan pemimpin perguruan tinggi.

    Penanganan ini dilakukan dengan tahapan:[4]

    1. pelaporan;
    2. tindak lanjut pelaporan;
    3. pemeriksaan;
    4. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
    5. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

    Penjelasan selengkapnya mengenai masing-masing tahapan dapat Anda baca dalam artikel Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.

    Sanksi Administratif Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus

    Adapun sanksi pelaku kekerasan seksual adalah berupa sanksi administratif yang terdiri atas:[5]

    1. sanksi administratif tingkat ringan;
    2. sanksi administratif tingkat sedang; dan
    3. sanksi administratif tingkat berat.

    Mengingat pelaku kekerasan seksual berstatus sebagai mahasiswa, pengenaan sanksi dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, dengan rincian sanksi administratif sebagai berikut:[6]

    1. Sanksi administratif tingkat ringan, berupa:
    1. teguran tertulis; atau
    2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.

    1. Sanksi administratif tingkat sedang, berupa:
    1. penundaan mengikuti perkuliahan;
    2. pencabutan beasiswa; atau
    3. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    1. Sanksi administratif tingkat berat, berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

    Kekerasan Seksual Nonfisik dalam UU TPKS

    Perihal apakah dapat dikenai sanksi pidana atau tidak, dapat berpedoman pada ketentuan UU TPKS.

    Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menerangkan jenis TPKS terdiri atas:

    1. pelecehan seksual nonfisik;
    2. pelecehan seksual fisik;
    3. pemaksaan kontrasepsi;
    4. pemaksaan sterilisasi;
    5. pemaksaan perkawinan;
    6. penyiksaan seksual;
    7. eksploitasi seksual;
    8. perbudakan seksual; dan
    9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

    Baca juga: Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS

    Selain itu, TPKS juga meliputi perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, misalnya perkosaan, perbuatan cabul, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, dan lain-lain.

    Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai TPKS adalah pelecehan seksual nonfisik. Sanksi pidana pelecehan seksual nonfisik dapat ditemukan pada Pasal 5 UU TPKS jo. Pasal II ayat (5) huruf b UU 1/2026, yang berbunyi:

    Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditunjuk terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[7]

    Adapun yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.[8]

    Penting untuk diperhatikan bahwa pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan,[9] yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh penyidik ketika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pada kasus ini, korban menjadi objek perbuatan pelecehan verbal dan objektifikasi perempuan.

    Namun, yang menjadi persoalan adalah perbuatan ini dilakukan di group chat yang anggotanya terbatas, bukan di muka umum. Menurut hemat kami, perbuatan ini tetap dapat dijerat berdasarkan ketentuan di atas, karena pada formulasi pasal pelecehan seksual nonfisik dalam UU TPKS tidak terdapat unsur yang mengharuskan “perbuatan pelecehan seksual nonfisik dilakukan di muka umum”.

    Hal ini berbeda dengan ketentuan yang mengharuskan adanya unsur “di muka umum” dalam perbuatan pidananya. Sebagai contoh, Pasal 406 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mengatur kesusilaan di muka umum berbunyi:

    Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta,[10] setiap orang yang:

    1. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
    2. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

    Perlu diketahui bahwa yang dimaksud di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik.[11]

    Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa walaupun pelecehan seksual nonfisik dilakukan di dalam group chat yang anggotanya terbatas, pelaku pelecehan tetap dapat dijerat berdasarkan pasal pelecehan seksual nonfisik dalam UU TPKS, karena dalam bunyi pasalnya tidak terdapat unsur bahwa perbuatan harus dilakukan di muka umum atau diketahui oleh umum. Jadi, selama korban yang dijadikan objek pelecehan seksual nonfisik melakukan pengaduan, delik dapat diproses oleh penyidik.

    Baca juga: Ketika Grup Chat Jadi Ruang Kekerasan Seksual, Tantangan Penegakan Hukum dan Mekanisme Etik

    Mens Rea dalam Pasal 5 UU TPKS

    Sebagai tambahan informasi, Teguh Arifiyadi Pendiri sekaligus Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community menjelaskan terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa sebagaimana Anda tanyakan, dalam perspektif pidana, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 5 UU TPKS terkait perbuatan seksual secara nonfisik. Namun demikian, yang harus dipastikan juga bahwa perbuatan dilakukan dengan mens rea atau niat jahat sebagaimana asas bahwa “perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya sikap batin yang salah (actus non facit reum nisi mens sit rea)”.

    Kemudian, beliau turut menerangkan pula bahwa substansi muatan dalam SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 (“SKB”) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE yang menyebutkan bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas adalah tidak dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi tunggal kecuali norma deliknya tidak mengalami perubahan atau pencabutan.

    Perihal tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagaimana direvisi oleh Pasal 27A UU 1/2024, setelah berlakunya KUHP baru, dan dijelaskan dalam Ketentuan Penutup Bab XXXVII UU 1/2023, pasal tentang pencemaran nama baik tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya, muatan yang ada dalam SKB tidak bisa lagi menjadi rujukan dalam penanganan perkara pencemaran nama baik, melainkan harus menggunakan norma Pasal 433 UU 1/2023. Termasuk muatan tentang batasan ruang privat, ruang terbatas, dan ruang publik dalam percakapan ataupun platform digital.

    Baca juga: Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik

    Teguh pun kembali menegaskan dalam kasus ini bahwa menempatkan asas praduga tidak bersalah juga harus diutamakan. “Menyidangkan” secara internal terduga pelaku kejahatan di ruang publik tanpa penjelasan yang utuh kepada publik berpotensi menciptakan perspektif yang tidak adil dengan membebankan bobot kesalahan yang seolah-olah setara kepada semua terduga pelaku. Untuk itu, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sebaiknya diutamakan, dibandingkan dengan penyelesaian internal yang bersifat terbuka.

    Contoh Putusan

    Sebagai contoh putusan pelecehan seksual verbal, kami sarikan Putusan PN Malang Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Kronologis singkatnya, terdakwa mengeluarkan suara siulan 3 kali kepada saksi korban yang sedang menyebrang jalan, dan saksi korban sempat merespons, namun terdakwa justru menjawab hal lain yang tidak berhubungan.

    Kemudian, terdakwa bersama teman-temannya mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motor hingga akhirnya terjadi cek-cok mulut dan perbuatan seksual secara nonfisik terhadap saksi korban.

    Para terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan kata-kata yang merupakan pernyataan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan maksud merendahkan harkat dan martabat kedua saksi korban, karena ungkapan tersebut mengandung makna hina, rendah, dan melabeli seseorang dengan profesi yang bermakna rendah karena identik dengan profesi yang berkubang dengan seksualitas.

    Dengan demikian, menurut majelis hakim unsur “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum (hal. 29-32).

    Pada bagian amar putusan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual nonfisik secara bersama-sama” berdasarkan Pasal 5 UU TPKS jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebelum diubah oleh UU 1/2023) dengan menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa pidana penjara selama 3 bulan (hal. 34).

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

    Putusan:

    Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

    Referensi:

    Group chat, Cambridge Dictionary, yang diakses pada tanggal 14 April 2026, pukul 13.17 WIB.

    Catatan:

    Kami telah melakukan wawancara dengan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community, Teguh Arifiyadi, pada Kamis, 15 April 2026 pukul 15.00 WIB.


    [2] Pasal 46 Permendikbudristek 55/2024

    [3] Pasal 1 angka 7 Permendikbudristek 55/2024

    [4] Pasal 48 Permendikbudristek 55/2024

    [5] Pasal 73 Permendikbudristek 55/2024

    [6] Pasal 75 Permendikbudristek 55/2024

    [7] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [9] Pasal 7 ayat (1) UU TPKS

    [10] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

    [11] Pasal 158 UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000