Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Bisakah Uang Penipuan Calo Tiket Konser Kembali?

Bisakah Uang Penipuan Calo Tiket Konser Kembali?
Bisakah Uang Penipuan Calo Tiket Konser Kembali?

PERTANYAAN

Saya merupakan korban penipuan tiket Coldplay. Menurut berita, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan disangkakan Pasal 378 dan 372 KUHP (penipuan dan penggelapan) dengan ancaman hukuman maksimal penjara 4 tahun. Lantas, jika pelaku kasus penipuan tiket Coldplay sudah ditahan, bagaimana nasib uang korban? Apakah uang hasil penipuan bisa dikembalikan kepada korban?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran pertama dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 24 November 2023.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana kepada Korban

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan disangkakan dengan Pasal 492 (Penipuan) dan Pasal 486 (Penggelapan) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1]

    Lalu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU TPPU, penggelapan dan penipuan termasuk dalam harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sehingga menurut hemat kami, terhadap kasus ini juga berlaku UU TPPU.

    Pada dasarnya, uang hasil penipuan dan penggelapan dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak (korban). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPPU yaitu:

    Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

    Baca juga: Jerat Pidana Penipuan Calo Tiket Konser

    Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

    Namun, untuk bisa mendapatkan kembali uang yang telah Anda keluarkan, Anda dapat mengajukan gugatan melalui peradilan perdata.[2] Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHAP lama yang sudah tidak berlaku dan Pasal 192 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] yang menyebutkan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang tidak diatur lain. Artinya pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan terpidana dapat mengajukan gugatan, bahkan setelah terdakwa diputuskan bersalah.

    Selanjutnya, dasar hukum permohonan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur untuk mengajukan gugatan ini adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian yang timbul, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.[4]

    Bersumber dari artikel 2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi Kepada Terpidana, hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak memerlukan somasi. Kapan saja, pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan. KUH Perdata sendiri tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, penggugat bisa mengajukan ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).[5]

    Adapun menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis gugatan PMH, antara lain:[6]

    1. ganti kerugian dalam bentuk uang;
    2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
    3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
    4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
    5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
    6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

    Proses pembagian kerugian uang yang diberikan kepada korban pun mengacu pada Pasal 1132 KUH Perdata yang memuat asas “pari passu pro rata parte”[7] yang artinya kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan harus mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara pari passu (secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan), dan secara pro rata parte (proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap harta kekayaan debitur tersebut).[8]

    Penggabungan Perkara Perdata dan Pidana dalam Ganti Rugi

    Kemudian, sebagai korban penipuan, Anda juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi yang diatur dalam Pasal 189 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sebelumnya diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP lama sebagai berikut:

    Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

    Berdasarkan ketentuan di atas, penggabungan perkara dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut. pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan kerugian yang dimaksud adalah kerugian bagi korban kejahatan.[9]

    Namun perlu diperhatikan, bahwa permintaan sebagaimana pasal di atas hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan dalam waktu paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.[10]

    Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHAP lama dan Pasal 192 UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:[11]

    1. harus ada permintaan dari pihak yang dirugikan;
    2. ada kerugian yang benar-benar terjadi akibat dari perbuatan/tindakan terdakwa; dan
    3. permintaan tuntutan ganti rugi ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

    Selanjutnya, jika pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.[12]

    Jika pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.[13] Lalu, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.[14]

    Penuntutan Ganti Rugi Atas Inisiatif Jaksa Agung

    Selain menggabungkan perkara perdata dan pidana, penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan atas inisiatif oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung 27/2014 sebagai berikut:

    Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Jaksa Agung memiliki kewenangan yang meliputi:

    1. menetapkan kebijakan agar kegiatan pemulihan aset oleh Pusat Pemulihan Aset dan satker kejaksaan lainnya, dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

    Artinya, Jaksa Agung akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak melalui Pusat Pemulihan Aset (“PPA”). PPA adalah peran kejaksaan dalam memastikan bahwa pemulihan aset di Indonesia bekerja secara optimal, tidak hanya pemulihan aset ke korban tetapi juga ke negara yang menjadi tanggung jawab PPA.[15]

    Restitusi untuk Korban

    Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, korban berhak mengajukan restitusi melalui tuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 huruf l UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Adapun yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.[16]

    Menurut Pasal 178 ayat (2) UU 20/2025 tentang KUHAP baru, restitusi ini berupa:

    1. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
    2. ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
    3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

    Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17] Dalam pelaksanaan restitusi, penyidik dan penuntut umum wajib memfasilitasi penghitungan restitusi.[18]

    Restitusi ini dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.[19] Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan negeri.[20]

    Pemberian restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.[21]

    Selengkapnya mengenai restitusi dapat ditemukan pada Pasal 178 s.d Pasal 182 UU 20/2025 tentang KUHAP baru.

    Contoh Kasus

    Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan contoh kasus pengembalian harta kekayaan (uang) hasil tindak pidana kepada yang berhak yaitu korban. Berdasarkan Putusan PN No. 664/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt,terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

    Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama dan Pasal 3 jo. Pasal 10 UU TPPU terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp3 miliar, dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Selain itu, dalam putusan ini Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban sebanyak 1449 orang melalui paguyuban yang terdaftar di Kemenkumham RI.

    Kemudian, terhadap putusan tersebut, penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum mengajukan permintaan banding yang diputus melalui Putusan PT Jakarta Nomor 24/Pid-Sus/2023/PT-DKI. Dalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan terdakwa melalui penasehat hukumnya atas Memori Banding. Sepanjang penelusuran kami, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan Pengadilan Negeri No.644/Pid-Sus/2022/PN.Jkt.Brt. yang dimintakan banding tersebut dikuatkan (hal. 118).

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
    6. Peraturan Kejaksaan Nomor 9 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
    7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

    Putusan:

    1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
    2. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/Pid-Sus/2023/PT-DKI

    Referensi:

    1. Hadi M. Shubhan. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012;
    2. Khalid Dhiya Ul Haqq. Pengembalian Kerugian Korban yang Disita oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online oleh Binary Option. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No.3, Oktober 2022;
    3. M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976;
    4. Muklis Suhendro. Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata. Jurnal Res Justitia, Vol. 3, No. 1, Januari 2023;
    5. R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan keempat. Bandung: Percetakan Binacipta, 1987;
    6. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, yang diakses pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB.


    [2] Muklis Suhendro. Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata. Jurnal Res Justitia, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, hal. 30.

    [4] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan keempat. Bandung: Percetakan Binacipta, 1987, hal. 75-76.

    [5] Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, yang diakses pada 26 Januari 2026, pukul 17.00 WIB.

    [6] M.A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976, hal. 102.

    [7] Hadi M. Shubhan. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 5.

    [8] Hadi M. Shubhan. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 4.

    [9] Khalid Dhiya Ul Haqq. Pengembalian Kerugian Korban yang Disita oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online oleh Binary Option. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No.3, Oktober 2022, hal. 373.

    [10] Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) UU 20/2025

    [11] Khalid Dhiya Ul Haqq. Pengembalian Kerugian Korban yang Disita oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online oleh Binary Option. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No.3, Oktober 2022, hal. 373.

    [12] Pasal 99 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 190 ayat (1) UU 20/2025.

    [13] Pasal 99 ayat (2) KUHAP lama dan Pasal 190 ayat (2) UU 20/2025.

    [14] Pasal 99 ayat (3) KUHAP lama dan Pasal 190 ayat (3) UU 20/2025.

    [15] Khalid Dhiya UI Haqq. Pengembalian Kerugian Korban yang Disita oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online oleh Binary Option. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 11, No.3, Oktober 2022, hal. 375.

    [16] Pasal 1 angka 43 UU 20/2025

    [17] Pasal 179 ayat (1) UU 20/2025

    [18] Pasal 179 ayat (2) UU 20/2025

    [19] Pasal 179 ayat (3) UU 20/2025

    [20] Pasal 179 ayat (4) UU 20/2025

    [21] Pasal 181 ayat (1) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000