Bacaan 5 Menit
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan sama yang dibuat oleh Ahmad Sadzali, Lc, M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 29 September 2020.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan tentang advokat yang Anda sebutkan, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang kedudukan dan kewenangan pengadilan agama.
Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani perkara bagi individu yang beragama Islam. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU 50/2009, yang menegaskan bahwa peradilan agama ditujukan untuk orang-orang beragama Islam.
Ketentuan ini semakin ditegaskan dalam Pasal 2 UU 3/2006, yang menyatakan bahwa pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang melayani pencari keadilan beragama Islam terkait perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam UU 7/1989 dan perubahannya. Selain itu, dalam hal yurisdiksi, pengadilan agama diberi tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam.
Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam. Dalam menjalankan fungsi ini, pengadilan agama berpedoman pada ketentuan hukum Islam dan juga mempertimbangkan hukum positif yang berlaku.[1] Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UU 7/1989 sebagai berikut.
Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Meskipun dalam Penjelasan Pasal 62 ayat (1) UU Peradilan Agama dinyatakan “cukup jelas,” Ahmad Sadzali (penulis sebelumnya) menerangkan hal ini dapat dimaknai bahwa sumber hukum tak tertulis tersebut merujuk pada sumber-sumber hukum Islam. Dengan demikian, ketentuan ini mempertegas bahwa pengadilan agama hanya diperuntukkan bagi para pihak beragama Islam.
Namun, sepanjang penelusuran kami, yang dimaksud dengan “orang Islam yang berperkara” adalah mereka yang terlibat langsung dalam perkara yang berada dalam lingkup kompetensi pengadilan agama, sehingga definisi ini tidak mencakup kuasa hukum yang menangani perkara di tersebut. Kuasa hukum tidak dianggap sebagai pihak yang berperkara langsung, melainkan hanya bertindak sebagai perwakilan dari pihak yang beragama Islam.
Kendati demikian, meskipun kuasa hukum tidak diharuskan beragama Islam, pengetahuan tentang hukum Islam tetap penting bagi mereka yang menangani perkara di pengadilan agama. Hal ini karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pengadilan agama berlandaskan pada hukum Islam.
Dalam melaksanakan tugasnya di berbagai pengadilan, termasuk di pengadilan agama, seorang advokat sebagai kuasa hukum tunduk pada ketentuan UU Advokat. Secara prinsip, advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dilindungi oleh hukum serta peraturan perundang-undangan.[2] Status ini menegaskan bahwa advokat, dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum, tidak dibatasi oleh latar belakang agamanya.
Ketentuan yang sama semakin dipertegas dalam Pasal 18 UU Advokat, yang menyatakan bahwa:
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah bagi seorang advokat non-muslim untuk menangani perkara di pengadilan agama. Menurut hemat kami, hal ini tentunya sepanjang advokat yang bersangkutan menguasai hal-hal seputar hukum Islam yang nantinya akan sangat berguna untuk membela klien di hadapan pengadilan.
Selain itu, hal ini juga disebabkan bahwa penunjukan kuasa hukum atau advokat dilakukan berdasarkan pilihan dari pihak yang berperkara. Lebih lanjut lagi, menurut Pasal 3 huruf a Kode Etik Profesi Advokat, advokat tidak diperkenankan untuk membedakan kliennya berdasarkan latar belakang agama. Dengan demikian, seorang advokat non-muslim dapat berperan dalam memberikan pembelaan hukum di pengadilan agama tanpa adanya kendala hukum yang menghalangi.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
