Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Usaha Pariwisata
Terkait dengan rencana Anda mendirikan usaha jasa konsultan bagi pemilik hotel dalam bentuk persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (“CV”), kami akan menjawabnya berdasarkan beberapa aturan yang mengatur kegiatan usaha pariwisata.
daya tarik wisata;
kawasan pariwisata;
jasa transportasi wisata;
jasa perjalanan wisata;
jasa makanan dan minuman;
penyediaan akomodasi;
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
jasa informasi pariwisata;
jasa konsultan pariwisata;
jasa pramuwisata;
wisata tirta; dan
spa.
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami melihat bahwa kemungkinan kegiatan usaha yang akan dijalankan dapat dikategorikan sebagai jasa konsultan pariwisata. Lalu, apa yang dimaksud dengan usaha jasa konsultan pariwisata dan sejauh mana ruang lingkupnya? UU Pariwisata menyatakan bahwa usaha konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan
[2].
Dalam Perka BPS tersebut, jasa konsultan pariwisata memiliki kode 70201 (
Aktivitas Konsultasi Pariwisata). Uraian kegiatannya mencakup kegiatan konsultan pariwisata, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang kepariwisataan.[3] Sebagaimana kita tahu, hotel termasuk jenis usaha dalam ranah pariwisata sebagai kelompok penyedia akomodasi.
Bisakah CV Menjalankan Usaha Pariwisata?
Mengenai bentuk atau siapa yang berhak melakukan usaha di bidang pariwisata, Pasal 1 angka 8 UU Pariwisata menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
Lebih lanjut, Pasal 7 Permenpar 10/2018 menguraikan bahwa:
Pemohon perizinan berusaha sektor pariwisata terdiri atas:
Pelaku usaha perseorangan; dan
Pelaku usaha non perseorangan.
Pelaku usaha melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses Pendaftaran CV
Hal lain yang juga signifikan di Permenkumham 17/2018 adalah mengenai penamaan CV. Tata cara penamaan CV diatur dalam Pasal 5 Permenkumham, yang berbunyi:
Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
ditulis dengan huruf latin;
belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
Pengajuan nama dilakukan dengan mengisi Format Pengajuan Nama.
Format Pengajuan Nama paling sedikit memuat:
nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.
Dengan melihat aturan di atas, jelas bahwa penamaan CV tidak lagi sebebas dahulu, di mana satu nama bisa digunakan oleh beberapa CV sekaligus. Aturan terbaru justru menghindari hal tersebut. Artinya, sejak berlakunya Permenkumham 17/2018, nama CV yang sudah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham, tidak dapat digunakan oleh CV yang lain.
Namun demikian, masih ada toleransi bagi CV yang sudah didirikan sebelum aturan ini diterbitkan. Pasal 23 Permenkumham 17/2018 menguraikan bahwa:
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya.
Demikian penjelasan dari pertanyaan Anda. Jika masih mengalami kesulitan untuk mendirikan perusahaan di bidang pariwisata, silakan kontak
Easybiz pada nomor 0812-9966-7071 untuk solusi terbaik pendirian perusahaan dan perizinan berusaha yang legal dan tepat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 14 ayat (1) UU Pariwisata
[2] Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Pariwisata
[3] Lampiran Perka BPS 19/2017, hal. 421
[4] Pasal 6 ayat (3) huruf i PP 24/2018
[5] Pasal 3 Permenkumham 17/2018