Orang Mabuk Mengganggu Ketertiban Umum, Bisakah Dilaporkan?

PERTANYAAN

Jika ada orang mabuk di jalan dan mengganggu ketertiban umum, bisakah ia dipidana? Dia beralasan bahwa yang dia minum itu air putih. Padahal, walaupun dia memegang botol air minum, tapi di dalamnya jelas-jelas itu minuman keras. Kami warga merasa terganggu sekali dengan fenomena itu. Adakah pasal mengganggu ketertiban umum yang dapat dikenakan kepada orang mabuk tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bolehkah Melaporkan Orang Mabuk yang Mengganggu di Jalan? Yang ditulis oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pada 1 Juli 2019, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 06 Februari 2024.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Karyawan Dipecat karena Minum Miras?

09 Jul, 2026

Bolehkah Memukul Orang yang Sedang Mabuk?

17 Des, 2018

Larangan PMA Mendirikan Usaha Minuman Beralkohol

24 Jul, 2018

Adakah Pembatasan Jumlah Pembelian Minuman Beralkohol?

11 Nov, 2015

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dapatkah Minum Miras Dipidana?

Sebelum mengetahui apakah orang mabuk minuman keras menggunakan botol air minum bisa dipidana atau tidak, pada dasarnya, kita perlu mengetahui bahwa perbuatan mabuk yang dapat dipidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 316 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang sudah berlaku pada 2 Januari 2026,[1] yaitu tahun 2026 sebagai berikut:

Pasal 492 ayat (1) KUHP

Pasal 316 ayat (1) UU 1/2023

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp375 ribu.[2]

Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp 10 juta.[3]

Adapun dalam Penjelasan Pasal 316 UU 1/2023, dinyatakan bahwa dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai atau mengontrol dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sehingga menurut hemat kami, bukan cara mabuknya (cara minum) yang menjadi unsur tindak pidana, yang penting adalah membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan orang itu sampai tidak dapat sepenuhnya menguasai atau mengontrol dirinya serta mengakibatkan mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain.

Baca juga: Jerat Pasal Kecelakaan karena Mabuk Saat Berkendara

Hak Melapor Jika Terganggu

Karena Anda merasa terganggu, Anda dan warga memiliki hak untuk melaporkan tindakan orang yang mabuk tersebut kepada pihak kepolisian.

Pengertian laporan secara historis dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, dan Pasal 1 angka 45 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang sudah berlaku pada 2 Januari 2026,[4] yang berbunyi:

Pasal 1 angka 24 KUHAP	Pasal 1 angka 45 UU 20/2025
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.	Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada penyelidik, penyidik Polri, PPNS, atau penyidik tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Kemudian, dalam KUHAP lama, hak melapor bagi seseorang dapat ditemukan dalam Pasal 108 ayat (1):

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Walau demikian, sepanjang penelusuran kami, UU 20/2025 tentang KUHAP baru tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak melapor bagi seseorang.

Lebih lanjut, meskipun nantinya pihak kepolisian yang menentukan apakah tindakan tersebut adalah tindak pidana atau bukan, namun, Anda sebagai warga memiliki hak untuk melapor atas perbuatan orang mabuk yang telah mengganggu Anda.

Setelah dilakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana, maka dilakukan penyelidikan yang wajib dilakukan oleh penyelidik setelah menerima laporan.[5] Terhadap hasil penyelidikan ini, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.[6]

Sebagai informasi, perihal gelar perkara dapat mengacu juga pada ketentuan Perkapolri 6/2019.

Dalam hal penyidik memutuskan status peristiwa orang mabuk tersebut sebagai tindak pidana, maka penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap penyidikan.[7] Kemudian, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, penyidik menyampaikan hasil penyidikan serta berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik.[8]

Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.[9] Nantinya, hakim yang memutuskan seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak.

Contoh Kasus

Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan berikan contoh kasus yang mengganggu ketertiban umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 78/Pid.C/2018/PN Blt. Di dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa izin minum minuman keras di tempat umum yang dilakukan dengan cara mabuk karena meminum 1/2 botol air minum oplosan MJ.

Lalu, yang menjadi perhatian Majelis Hakim dalam memutus terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 492 ayat (1) KUHP lama, bukan karena botol minum oplosan tetapi terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana mabuk-mabukan di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum. Akibat perbuatannya, hakim menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50 ribu dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 hari.

Maka sejalan dengan pendapat kami di atas, bahwa tindak pidana yang ditujukan kepada keadaan mabuknya seseorang di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum bukan bagaimana cara meminum minuman tersebut. Meskipun demikian, cara mabuk dengan menggunakan botol air minum tersebut penting untuk membuktikan tindak pidana dalam pembuktian di persidangan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 78/Pid.C/2018/PN Blt.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dilipatgandakan 1000 kali

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023

[4] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[5] Pasal 13 ayat (1) UU 20/2025

[6] Pasal 19 ayat (1) UU 20/2025

[7] Pasal 19 ayat (2) UU 20/2025

[8] Pasal 61 ayat (1) UU 20/2025

[9] Pasal 61 ayat (4) UU 20/2025