Bacaan 7 Menit
Kami mendapat order/pesanan dari mitra kami di luar negeri untuk mengerjakan suatu proyek yang berlokasi di Indonesia. Pertanyaan kami, apakah kami diperbolehkan menentukan nilai kontrak atas proyek tersebut dalam US Dollar (USD) dan menerima pembayarannya juga dalam USD?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Agustus 2018.
Pada dasarnya, mata uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”), yang meliputi:[1]
Kewajiban ini berlaku bagi orang perseorangan baik penduduk atau bukan penduduk[2] atau korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum[3] yang melakukan transaksi di wilayah NKRI.
Meskipun demikian, Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang mengatur pengecualian penggunaan rupiah. Kewajiban penggunaan rupiah tidak berlaku bagi:
Adapun Pasal 8 ayat (1) PBI 17/2015 mengatur bahwa transaksi perdagangan internasional meliputi:
Menjawab pertanyaan Anda, pesanan dari pihak luar negeri yang merupakan mitra Anda kepada Anda untuk mengerjakan proyek di Indonesia tidak termasuk dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan demikian, mitra Anda memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam mata uang rupiah kepada Anda. Hal tersebut karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, sehingga setiap pihak yang akan melakukan transaksi di Indonesia wajib menggunakan rupiah.[4]
Selanjutnya, penting untuk diketahui bunyi Pasal 11 PBI 17/2015:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),[5] pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, menjawab pertanyaan Anda, nilai kontrak yang disepakati wajib tercantum pula dalam bentuk rupiah. Apabila Anda dan mitra Anda telah menyepakati nilai kontrak dalam bentuk mata uang US Dollar (“USD”) untuk pengerjaan proyek tersebut, maka dapat disarankan untuk melakukan konversi nilai kontrak tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal yang disepakati oleh para pihak dan hasil konversi tersebut dapat dicantumkan dalam kontrak.
Sebagai informasi, Pasal 1320 KUH Perdata secara imperatif mengatur 4 syarat sah sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu sepakat, cakap, objek tertentu, dan kausa yang diperbolehkan (halal).
Mengenai kausa yang diperbolehkan berkaitan dengan tujuan dan isi kontrak yang diatur dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya menentukan bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Baca juga: Pasal 1337 KUH Perdata sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak
Berdasarkan R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam buku Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), menjelaskan bahwa syarat kausa yang diperbolehkan termasuk dalam syarat objektif, di mana apabila dilanggar maka akibatnya kontrak batal demi hukum (nietig).[6] Meskipun demikian, dalam putusan-putusan pengadilan tidak langsung menyatakan transaksi yang menggunakan mata uang asing batal, melainkan dalam hal terjadi sengketa maka permintaan ganti ruginya diperbaiki untuk menggunakan kurs rupiah.
Baca juga: Wajibkah Transaksi Online Internasional Pakai Rupiah?
Dalam hal terjadi sengketa pada suatu kontrak yang menggunakan mata uang asing, pada umumnya, para pihak menggunakan satuan mata uang asing tersebut dalam tuntutannya. Mengacu pada Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Pdt/2018, permintaan ganti rugi yang ditentukan dalam mata uang asing harus memuat perintah kepada tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan agar sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.
Yurisprudensi ini telah diikuti secara konsisten dalam putusan pengadilan seperti Putusan MA No. 2992K/Pdt/2015. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dalam mata uang asing (USD) sebagaimana petitum penggugat. Putusan Pengadilan Negeri itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim memperbaiki amar putusan terkait ganti rugi tersebut agar dikonversi dari USD menjadi rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditentukan Bank Indonesia pada tanggal pembayaran dilakukan.
Lebih lanjut, dalam Putusan MA No. 663 PK/Pdt/2017, Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali memperbaiki amar putusan yang menghukum tergugat I dan II rekonvensi atau penggugat I dan II konvensi untuk membayar utang pokok dan bunga dalam USD agar dibayar dalam bentuk rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
[1] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”).
[2] Pasal I.A. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“SE BI 17/2015”).
[3] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”).
[4] Lihat Pasal 1 angka 1 PBI 17/2015.
[5] Lihat Pasal 2 ayat (1) PBI 17/2015 yang mengatur bahwa setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
[6] Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 29.
