Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Perubahan Nama Yayasan yang dibuat oleh Sovia Hasanah S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 November 2017.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[1]
Selanjutnya, ketentuan mengenai nama yayasan diatur dalam UU 16/2001 dan UU 28/2004.
Pada dasarnya, yayasan tidak boleh memakai nama yang:[2]
- telah dipakai secara sah oleh yayasan lain; atau
- bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
Lebih lanjut, nama yayasan harus diawali dengan kata "Yayasan”. Dalam hal kekayaan yayasan bersumber dari wakaf, maka kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan”. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan nama yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.[3]
Baca juga: 3 Perbedaan Perkumpulan dan Yayasan
Kemudian, yayasan juga diperkenankan untuk mengubah namanya sebagaimana diatur dalam Permenkumham 2/2016 dan Permenkumham 13/2019.
Menurut Pasal 18 ayat (1) Permenkumham 2/2016, perubahan anggaran dasar tertentu wajib memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Perubahan anggaran dasar tersebut meliputi:[4]
- Nama yayasan; dan
- Kegiatan yayasan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, yayasan pada dasarnya dapat melakukan perubahan nama dengan mengubah anggaran dasar dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Lebih lanjut, perubahan anggaran dasar (termasuk nama yayasan) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.[5] Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada menteri, dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.[6] Apabila jangka waktu 60 hari telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada menteri.[7]
Pada dasarnya, perubahan anggaran dasar yang diputuskan pembina di luar rapat pembina harus dinyatakan dalam akta notaris.[8] Jika dalam permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama yayasan, permohonan tersebut diajukan setelah pemakaian nama memperoleh persetujuan dari menteri.[9]
Selanjutnya, pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar terkait nama dan kegiatan yayasan dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") dengan mengisi format perubahan serta melampirkan dokumen pendukung secara elektronik, termasuk pernyataan elektronik pemohon yang menegaskan kelengkapan dokumen perubahan anggaran dasar.[10]
Pemohon juga diwajibkan mengunggah akta perubahan anggaran dasar yang disimpan oleh notaris dengan mencakup:[11]
- Minuta akta perubahan anggaran dasar yayasan;
- Notulen rapat pembina atau keputusan pembina di luar rapat;
- Fotokopi kartu identitas;
- Bukti pembayaran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumuman;
- Bukti pembayaran persetujuan pemakaian nama yayasan (jika perubahan melibatkan nama yayasan); dan
- Surat pernyataan tidak dalam sengketa atau pailit.
Perlu dicatat bahwa surat pemberitahuan tahunan pajak tidak berlaku bagi yayasan yang mengubah anggaran dasar dalam waktu kurang dari satu tahun sejak penerbitan nomor pokok wajib pajak (NPWP).[12]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.
[2] Pasal 15 ayat (1) UU 16/2001
[3] Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4) 16/2001
[5] Pasal 18 ayat (3) Permenkumham 2/2016
[6] Pasal 18 ayat (4) Permenkumham 2/2016
[7] Pasal 18 ayat (5) Permenkumham 2/2016
[8] Pasal 19 Permenkumham 2/2016
[9] Pasal 21 Permenkumham 2/2016
[10] Pasal 20 dan 23 ayat (1) dan (2) Permenkumham 2/2016
[11] Pasal 23 ayat (3) dan (4) Permenkumham 2/2016
[12] Pasal 23 ayat (5) Permenkumham 2/2016