Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Bolehkah Pakai Uang Pribadi untuk Kepentingan PT Perorangan?

Bolehkah Pakai Uang Pribadi untuk Kepentingan PT Perorangan?

PERTANYAAN

Saya membuat PT perorangan. Untuk membeli alat operasional PT perorangan tersebut, apakah bisa menggunakan uang pribadi saya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    PT Sebagai Badan Hukum

    Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU PT dan perubahannya. Definisi dari perseroan terbatas atau PT, secara historis dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 UU PT, yang berbunyi:

    Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Namun, saat ini definisi PT di atas sudah berubah. Hal ini karena berlakunya Perppu Cipta Kerja. Kini, definisi PT dapat ditemukan pada Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, sebagai berikut:

    Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

    Melihat definisi terbaru dari PT, sudah jelas bahwa saat ini PT tidak hanya berupa persekutuan modal, tetapi juga terdapat PT perorangan.

    Lebih lanjut, Pasal 2 Permenkum 49/2025 mengatur bahwa PT terdiri atas:

    1. PT persekutuan modal, yaitu badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
    2. PT perorangan, yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

    Baik PT persekutuan modal maupun PT perorangan merupakan badan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia (hal. 24), badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia berdasar pada undang-undang, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti manusia.

    Sebagai informasi, disarikan dari artikel Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja, dalam mendirikan PT, baik itu persekutuan modal maupun PT perorangan, terdapat syarat-syarat pendirian PT menurut peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Merujuk ketentuan PP 8/2021 ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi pendiri PT UMK atau PT perorangan, antara lain:

    1. PT perorangan harus didirikan oleh warga negara Indonesia (“WNI”) dengan mengisi persyaratan pendirian dalam bahasa Indonesia;[1]
    2. WNI tersebut harus memenuhi syarat usia minimal 17 tahun dan cakap hukum;[2]
    3. Jumlah pemegang saham hanya satu orang;[3] dan
    4. Pendiri PT perorangan hanya dapat mendirikan PT perorangan sebanyak satu kali dalam kurun waktu satu tahun.[4]

    Kemudian, PT sebagai badan hukum memiliki beberapa karakteristik, sebagaimana disebutkan pada artikel Perbedaan Karakteristik Badan Hukum dan Non Badan Hukum, antara lain:

    1. kepribadian hukum terpisah (separate legal personality);
    2. kekayaan terpisah;
    3. memiliki maksud dan tujuan;
    4. tanggung jawab terbatas;
    5. memiliki organ; dan
    6. kapasitas hukum penuh.

    Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas

    M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 74) menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas (limited liability) merupakan salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati oleh pemegang saham PT. Tanggung jawab terbatas pemegang saham ini bertitik tolak dari konsep dan prinsip separate entity atau corporate entity.

    Kemudian Nindyo Pramono menerangkan dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 607) bahwa limited liability adalah suatu kondisi ketika pemegang saham atau shareholder atau aandeelhouder dari suatu PT hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di PT tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) UU PT, yang berbunyi:

    Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

    Ketentuan ayat di atas mempertegas ciri PT bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[5]

    Baca juga: Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT

    Walaupun terdapat prinsip pertanggungjawaban terbatas, dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan (separate) PT dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir PT atas perisai tanggung jawab terbatas. Konsekuensi atas penyingkapan tabir ini yang biasa disebut piercing the corporate veil yang berarti:[6]

    1. hilangnya atau hapus perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham; dan
    2. dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul risiko bersama-sama dengan PT membayar utang PT dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

    UU PT juga telah memberikan pengaturan terhadap prinsip piercing the corporate veil melalui ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang mengatur mengenai batasan terhadap prinsip limited liability.[7] Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

    1. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
    2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
    3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
    4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

    Baca juga: Piercing the Corporate Veil pada Kepailitan Anak Perusahaan

    Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PT, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain, terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan PT sehingga PT didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

    Baca juga: Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

    Jika uraian di atas dihubungkan dengan pertanyaan Anda, dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya UU PT tidak melarang pemilik PT perorangan membeli barang atau membiayai kebutuhan operasional PT dengan uang pribadi. Praktik demikian lazim dilakukan, terutama pada PT perorangan atau usaha yang baru berjalan.

    Namun demikian, menurut hemat kami, penggunaan uang pribadi untuk kepentingan PT harus dicatat secara jelas dan dipisahkan dari harta kekayaan PT. Apabila tidak terdapat pemisahan yang tegas antara harta pribadi pemegang saham dan harta PT, hal tersebut berpotensi menimbulkan pencampuran kekayaan yang dapat mengakibatkan hilangnya prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham.

    Oleh karena itu, agar tetap terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi dan kekayaan PT, penggunaan uang pribadi sebaiknya dituangkan dalam mekanisme yang jelas, misalnya sebagai tambahan modal disetor, pinjaman pemegang saham kepada PT, atau reimbursement atas biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pemegang saham. Dengan demikian, pembelian alat operasional PT tetap dapat dilakukan tanpa mengaburkan pemisahan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan PT.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
    5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

    Referensi:

    1. Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019;
    2. M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2018;
    3. Nindyo Pramono. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

    [2] Pasal 6 ayat (2) PP 8/2021.

    [3] Pasal 9 ayat (1) huruf a PP 8/2021.

    [5] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT.

    [6] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 76.

    [7] Nindyo Pramono. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2025, hal. 615.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000