KlinikBerita
New
Hukumonline Stream
Data PribadiJurnal
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Bolehkah Pemberian Bantuan Dianggap Sebagai Utang?

Share
Perdata

Bolehkah Pemberian Bantuan Dianggap Sebagai Utang?

Bolehkah Pemberian Bantuan Dianggap Sebagai Utang?
Sigar Aji Poerana, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

Bolehkah Pemberian Bantuan Dianggap Sebagai Utang?

PERTANYAAN

Beberapa tahun yang lalu, Ayah saya membeli rumah kemudian merenovasinya. Saat proses renovasi, suami dari saudari tiri saya memberi bantuan berupa material dan tenaga tukang, tanpa ada permintaan dari ayah saya. Selang beberapa tahun kemudian saudari tiri saya meninggal dan mempunyai anak laki-laki. Saat ini anak tersebut menagih uang biaya renovasi rumah yang dikeluarkan oleh ayahnya kepada ayah saya. Bagaimana hukumnya? Apa ayah saya harus mengembalikan? Sedangkan dari awal tidak ada akad utang piutang.

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    Perjanjian sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan, sepanjang terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak.
     
    Kesepakatan tersebut harus dinyatakan dalam pernyataan, bukan kehendak semata. Jika seseorang tidak pernah menyatakan bahwa bantuan tersebut menjadi utang bagi pihak lain, maka utang piutang tidak lahir di antara keduanya. Pihak lain tidak dapat menuntut pengembalian bantuan tersebut.
     
    Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.
     
    Sahnya Perjanjian
    Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) berbunyi:
     
    Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
     
    Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.[1]
     
    Subekti dalam buku Hukum Perjanjian (hal. 1) menerangkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.
     
    Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
    1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
    2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
    3. suatu pokok persoalan tertentu;
    4. suatu sebab yang tidak terlarang.
     
    Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian untuk saling melakukan sesuatu baru dipandang sah ketika telah memenuhi empat unsur di atas.
     
    Perjanjian Tertulis dan Perjanjian Lisan
    Lebih lanjut, Pasal 1867 KUH Perdata menguraikan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan.
     
    Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.[2]
     
    Sedangkan penjelasan atas tulisan di bawah tangan dapat ditemukan dalam Alinea Pertama Pasal 1874 KUH Perdata, yang berbunyi:
     
    Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.
     
    Di sisi lain, perjanjian yang dibuat secara lisan juga masih dipandang sebagai perjanjian yang sah. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1320 KUH Perdata tidak mengharuskan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis.
     
    Sebagai contoh, Pasal 1571 KUH Perdata menjelaskan bahwa:
     
    Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
     
    Maka KUH Perdata juga mengakui adanya perjanjian lisan sebagai perjanjian yang sah. Baik tertulis maupun lisan, perjanjian tetap tunduk pada akibat dari perjanjian tersebut, yang diuraikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata:
     
    Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
     
    Oleh karena itu, perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak dan hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak pula.
     
    Saat Lahirnya Perjanjian
    Subekti dalam buku yang telah disebut di atas (hal. 26) menerangkan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.
     
    Namun, Subekti menegaskan bahwa yang terpenting bukan lagi kehendak, melainkan apa yang dinyatakan oleh seseorang, karena pernyataan inilah yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk orang lain.
     
    Apabila ada perselisihan antara apa yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh suatu pihak, maka pernyataan itulah yang menentukannya. Suatu pernyataan yang diucapkan secara bersenda gurau tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar bagi suatu perjanjian. Lagipula, apabila suatu pernyataan yang senyatanya atau mungkin sekali keliru, tidak boleh dianggap sudah terbentuknya suatu kesepakatan dan dijadikan dasar bagi suatu perjanjian yang mengikat (hal. 26 – 27).
     
    Berdasarkan uraian tersebut, maka perjanjian utang piutang, seperti yang Anda tanyakan, lahir ketika para pihak memang menyatakan adanya utang piutang di antara keduanya, bukan hanya dalam bentuk kehendak. Pernyataan itu pun harus dinyatakan dengan layak, karena pernyataan yang mungkin saja ditafsirkan keliru, tidak melahirkan perjanjian.
     
    Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, jika memang tidak ada pernyataan dari ayah Anda maupun suami saudari tiri Anda yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan menjadi utang bagi ayah Anda, maka utang piutang tidak terjadi, karena tidak adanya kesepakatan dari para pihak tentang hal itu.
     
    Bantuan tersebut pun dapat dipandang sebagai perjanjian cuma-cuma yang diterangkan dalam Pasal 1314 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa:
     
    Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
     
    Jika memang suami saudari tiri Anda memberikan bantuan tersebut terhadap ayah Anda tanpa meminta imbalan apapun, maka hal tersebut dipandang sebagai perjanjian cuma-cuma. Suami saudari tiri Anda dianggap memberikan keuntungan pada ayah Anda tanpa menerima imbalan atau menjadikannya utang.
     
    Pembuktian
    Jika anak dari saudari tiri Anda masih bersikukuh, maka kami sarankan untuk melakukan pembuktian. Pasal 1866 KUH Perdata berbunyi:
     
    Alat pembuktian meliputi:
    bukti tertulis;
    bukti saksi;
    persangkaan;
    pengakuan;
    sumpah.
     
    Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.
     
    Oleh karena dalam kasus Anda tidak ada pernyataan tertulis, maka pembuktian dapat dilakukan dengan alat bukti lain, seperti saksi atau pengakuan dari suami saudari tiri Anda.
     
    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
     
    Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar Hukum:
    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
     
    Referensi:
    Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. 2014.
     

    [1] Pasal 1234 KUH Perdata
    [2] Pasal 1868 KUH Perdata

    Tags

    perjanjian
    hukumonline

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Powered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Somasi: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Membuatnya

    7 Jun 2023
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    dot
    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda di sini!