Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Bolehkah Penyandang Disabilitas Menjadi Kepala Desa?

Bolehkah Penyandang Disabilitas Menjadi Kepala Desa?
Bolehkah Penyandang Disabilitas Menjadi Kepala Desa?

PERTANYAAN

Saya lahir prematur, anggota badan lengkap, cuma tangan dan kaki kanan saya kurang bertenaga. Saya mampu berjalan tanpa bantuan alat, mengendarai sepeda, sepeda motor, berenang, dan lain-lain layaknya orang normal. Lantas, apakah saya tetap bisa menjadi kepala desa dengan kondisi saya yang tidak sempurna secara fisik tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama, yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 November 2016.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Syarat Menjadi Kepala Desa

    Berkaitan dengan kepala desa, kami akan berpedoman pada UU Desa dan perubahannya. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.[1]

    Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.[2] Kemudian, pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.[3]

    Jika seseorang hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:[4]

    1. warga negara Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
    5. berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
    6. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
    7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. berbadan sehat;
    11. tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan; dan
    12. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

    Sepanjang penelusuran kami, persyaratan untuk menjadi kepala desa di atas tidak menyebutkan secara eksplisit apakah seorang kepala desa tidak boleh memiliki cacat fisik atau dalam undang-undang disebut dengan disabilitas. Untuk menjadi kepala desa hanya disyaratkan berbadan sehat.

    Baca juga: Syarat Calon Kepala Desa

    Hak Politik Penyandang Disabilitas

    Walau demikian, hak seseorang menjadi kepala desa berhubungan dengan hak turut serta dalam pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU HAM, sebagai berikut:

    1. Setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
    3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

    Bagi penyandang disabilitas, hak ini diperkuat dengan adanya hak politik sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 13 UU 8/2016, di mana hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

    1. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
    2. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
    3. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
    4. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
    5. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
    6. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
    7. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
    8. memperoleh pendidikan politik.

    Dalam penjaminan hak politik penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.[5] Kemudian, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.[6]

    Baca juga: Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Bekerja

    Selanjutnya, Pasal 77 UU 8/2016 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keberagaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

    1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
    2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
    3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
    4. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
    5. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
    6. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
    7. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
    8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
    9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

    Baca juga: Mengenal 22 Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang

    Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas pada dasarnya dapat ikut berpartisipasi sebagai calon kepala desa dan dipilih untuk menjadi kepala desa, selama memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, seperti pendidikan minimal, usia, serta kemampuan menjalankan tugas jabatan. Terlebih, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan memegang jabatan.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
    4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
    5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


    [2] Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”).

    [3] Pasal 34 ayat (3) UU Desa.

    [4] Pasal 33 UU 3/2024.

    [6] Pasal 75 ayat (2) UU 8/2016.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000