Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Teknologi

Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?

Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?
Bolehkah Perusahaan Mengakses E-mail Karyawannya?

PERTANYAAN

Saya staf bagian IT. Saya ditugaskan oleh pimpinan perusahaan untuk me-recorddatae-mailbeberapa staf yang jadi incaran manajemen. Apakah tindakan ini dibenarkan menurut hukum? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bolehkah Perusahaan Melacak E-mail Pekerjanya yang dibuat oleh Randy Arninto, S.H., LL.M. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 4 Oktober 2018, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 22 November 2022.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Suatu perusahaan dalam menjalankan usaha adakalanya memiliki kepentingan untuk mengakses e-mail pegawai. Kepentingan tersebut pada umumnya dalam rangka melindungi pembocoran data, rahasia perusahaan, ataupun rahasia dagang yang mungkin dikirimkan melalui e-mail oleh pegawai kepada pihak yang tidak berhak, bisa juga untuk kepentingan penanganan permasalahan ketenagakerjaan.

    Ketentuan Mengakses E-Mail Karyawan Menurut UU ITE

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Data e-mail, baik itu data mengenai e-mail yang masuk dan keluar ataupun konten lain dalam e-mail itu sendiri merupakan privasi (hak pribadi) setiap orang, termasuk pegawai di tempat Anda bekerja. Data e-mail dimungkinkan berupa tulisan, gambar, perilaku, karakter ataupun informasi pribadi lainnya mengenai pegawai.

    Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:[1]

    1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
    2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
    3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

    Oleh karena itu, untuk dapat mengakses data e-mail pegawai baik yang menggunakan akun e-mail kantor dan/atau akun e-mail pribadi karyawan, perusahaan memerlukan persetujuan dari karyawan yang bersangkutan.

    Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 ditentukan bahwa:

    Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

    Mengakses E-Mail Karyawan Menurut UU PDP

    Ketentuan mengenai data pribadi secara khusus diatur dalam UU PDP dan peraturan pelaksananya, yaitu PP 33/2026. Apabila dalam e-mail karyawan tersebut memuat informasi yang tergolong sebagai data pribadi, baik yang bersifat umum (seperti agama, status perkawinan) maupun yang bersifat khusus (seperti informasi kesehatan, data keuangan pribadi)[2] maka dilindungi ketentuan dalam UU PDP.

    Mengakses e-mail karyawan merupakan suatu tindakan pemrosesan data pribadi.[3] Perlu diketahui, bahwa perusahaan sebagai pengendali data pribadi, wajib untuk memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data pribadi.[4]

    Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU PDP dasar pemrosesan data pribadi meliputi:

    1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;
    2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
    3. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
    5. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    6. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

    Perusahaan yang mengakses data pribadi karyawan tanpa persetujuan yang bersangkutan ataupun atas dasar pemrosesan lainnya, maka dapat dikenai sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan/penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[5]

    Sebagai informasi, untuk dasar pemrosesan data pribadi berupa persetujuan yang sah, harus didapatkan dari subjek data pribadi secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.[6] Kemudian, dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh subjek data pribadi dalam rangka akuntabilitas pemrosesan data pribadi.[7]

    Sanksi Pelanggaran Data Pribadi oleh Perusahaan

    Perlu diketahui bahwa mengakses e-mail karyawan tanpa persetujuan dapat digugat secara perdata.[8] Selain itu, dapat juga dikenai sanksi pidana berdasarkan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[9] danUU PDP.

    Dalam KUHP baru, tindakan mengakses e-mail karyawan tanpa persetujuan dapat dijerat dengan Pasal VII angka 35 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 332 UU 1/2023, yang berbunyi:

    1. Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[10]
    2. Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[11]
    3. Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.[12]

    Selain dijerat dengan pasal di atas, perbuatan mengakses e-mail karyawan yang berisi data pribadi tanpa persetujuan yang bersangkutan melanggar Pasal 65 ayat (1) UU PDP, sebagai berikut.

    Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

    Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[13] yaitu sebesar Rp200 juta.[14]

    Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Adapun, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.[15]

    Selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:[16]

    1. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
    2. pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi;
    3. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
    4. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
    5. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
    6. pembayaran ganti kerugian;
    7. pencabutan izin; dan/atau
    8. pembubaran korporasi.

    Baca juga: Batasan Akses Data Pribadi Pegawai oleh Perusahaan

    Demikian jawaban kami, terima kasih.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

    [1] Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)

    [2] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”)

    [3] Pasal 16 ayat (1) huruf a UU PDP

    [4] Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”)

    [5] Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) UU PDP

    [6] Pasal 32 ayat (2) PP 33/2026

    [7] Pasal 36 PP 33/2026

    [8] Pasal 26 ayat (2) UU 19/2016 dan Pasal 12 UU PDP

    [9] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [10] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

    [11] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

    [12] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

    [13] Pasal 67 ayat (1) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

    [14] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

    [15] Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) UU PDP

    [16] Pasal 70 ayat (4) UU PDP

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000