Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?

PERTANYAAN

Saya merupakan PNS, untuk usaha sampingan agar mendapatkan uang tambahan ingin membuka usaha. Karena hal itu, saya memiliki beberapa pertanyaan, bolehkah PNS punya usaha sampingan? Bolehkah PNS mendirikan perusahaan? Selain itu, apakah PNS bisa bekerja di perusahaan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bukti yang Harus Dimiliki PNS atas Penghasilan Sampingan yang dibuat oleh Try Indiadi, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada 1 Mei 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 12 Januari 2023.

Siapa Saja yang Termasuk PNS?

KLINIK TERKAIT

Peraturan Perceraian PNS dan Pembagian Gajinya

18 Okt, 2024

Aturan Usia Pensiun Pekerja dan PNS Serta Manfaat yang Diterima

12 Sep, 2022

Cara Klaim Dana Pensiun PNS yang Meninggal Dunia

28 Jun, 2021

PNS Direkrut Jadi Tenaga Ahli, Bisakah?

08 Feb, 2021

Ketentuan umum mengenai Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dapat Anda temukan pada UU ASN. Pada dasarnya, PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (“ASN”) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[1]

Lalu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ASN, yang dimaksud dengan ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”) yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai ASN Adalah pegawai PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[2]

Sedangkan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.[3]

Lantas, bolehkah PNS punya usaha sampingan?

Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?

Secara historis, Pasal 3 ayat (1) huruf q PP 30/1980 mengatur bahwa PNS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha baik resmi, maupun sambilan (sampingan). Lalu, PNS juga dilarang menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan ruang IV/a keatas atau yang memangku jabatan eselon I.

Akan tetapi, peraturan tersebut tidak berlaku lagi pasca berlakunya PP 94/2021. Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang melarang dengan tegas PNS untuk mempunyai usaha sampingan, baik dalam UU ASN ataupun PP 94/2021.

Namun demikian, sebagai aparatur negara, ketika PNS yang mempunyai usaha sampingan tetap harus menjalankan kewajiban sebagaimana diatur di dalam UU ASN dan PP 94/2021. Berikut ulasannya.

Kewajiban PNS

Menurut Pasal 24 ayat (1) UU ASN, pegawai ASN wajib:

1. setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
4. menjaga netralitas; dan
5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Adapun Pasal 4 PP 94/2021 mengatur bahwa PNS wajib:

1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau golongan;
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PNS juga wajib:[4]

1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, PNS juga perlu memperhatikan Kode Etik PNS yang diatur di dalam PP 42/2004.

Baca juga: Aturan Hari Kerja dan Jam Kerja PNS

Lantas, apa saja larangan bagi seorang PNS?

Larangan PNS

Larangan PNS diatur dalam Pasal 5 PP 94/2021, antara lain:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
14. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    1. ikut kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Menjawab pertanyaan Anda mengenai bolehkah PNS mendirikan perusahaan dan bolehkah PNS punya usaha sampingan, berdasarkan penjelasan di atas, maka PNS ketika menjalankan usaha sampingannya tersebut dan/atau mendirikan usahanya tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai PNS atau melanggar larangan bagi PNS. Misalnya, dalam menjalankan usahanya, terjadi konflik kepentingan dengan jabatan atau melakukan kegiatan yang merugikan negara. Dengan demikian, seorang PNS dalam melakukan kegiatan usaha dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang akan mengakibatkan konflik kepentingan.

Selain terikat oleh kaidah norma sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS juga terikat oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AAUPB”). Sebagai contoh, PNS harus memastikan untuk memilih bidang usaha yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya di instansi pemerintahan tempatnya bekerja sesuai dengan hakikat dari asas kepatutan.

Baca juga: 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya

Berkaitan dengan apakah PNS bisa bekerja di perusahaan, kami asumsikan perusahaan yang Anda maksud adalah perusahaan swasta. Sama halnya dengan PNS yang membuka usaha, tidak terdapat larangan secara eksplisit mengenai PNS yang bekerja di perusahaan swasta. Terlebih, dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU ASN terdapat ketentuan mengenai mobilitas talenta sebagai sarana untuk pengembangan talenta dan karier yang dilakukan dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi.

Mobilitas talenta salah satunya dapat dilakukan ke luar instansi pemerintahan,[5] antara lain badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional, badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta.[6]

Oleh karena itu, mungkin saja bagi PNS untuk bekerja pada perusahaan swasta. Akan tetapi, tetap harus menaati kewajibannya dan menghindari larangannya.

Kewajiban PNS Melaporkan Kekayaan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf e PP 94/2021, PNS memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman pelaksanaan pelaporan harta kekayaan bagi PNS didasari pada SE Menpan RB 2/2023. Berdasarkan artikel Seluruh ASN, TNI, dan Polri Wajib Lapor Harta Kekayaan yang dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebelum adanya SE Menpan RB 2/2023, pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (“LHKPN”) untuk penyelenggaraan negara dan jabatan tertentu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (“LHKASN”) terhadap ASN selain wajib LHKPN, dan Surat Pemberitahuan (“SPT”) Tahunan yang dilaporkan oleh setiap aparatur negara sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (“WPOP”). Sementara untuk TNI dan Polri belum diatur khusus.

Setelah adanya SE Menpan RB 2/2023, aparatur negara mencakup seluruh personel aparatur yang terdiri dari:[7]

1. ASN, yaitu PNS dan PPPK;
2. anggota TNI; dan
3. anggota Polri.

Lalu, setiap aparatur negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (“LHKAN”), baik berupa LHKPN maupun SPT tahunan.[8]

Namun, bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai LHKAN bagi aparatur negara yang tidak wajib menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya.[9]

Baca juga: Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan LHKPN

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seorang PNS memiliki usaha, maka harta yang diperoleh dari usaha tersebut wajib disampaikan melalui LHKAN, baik berupa LHKPN maupun SPT tahunan.

Baca juga: Apakah ASN Boleh Resign?

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

Referensi:

Seluruh ASN, TNI, dan Polri Wajib Lapor Harta Kekayaan, yang diakses pada 28 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”)

[2] Pasal 1 angka 2 UU ASN

[3] Pasal 1 angka 4 UU ASN

[4] Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

[5] Pasal 46 ayat (3) huruf c UU ASN

[6] Penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU ASN

[7] Huruf E angka 2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) (“SE Menpan RB 2/2023”)

[8] Huruf E angka 3 SE Menpan RB 2/2023

[9] Huruf E angka 4 SE Menpan RB 2/2023