Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?

Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?
Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?

PERTANYAAN

Saya melihat bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto, memihak kepada salah satu paslon dalam pilkada di Jawa Tengah. Sebagai orang awam dalam hal ini, saya tentu bertanya-tanya bolehkah presiden memihak kepada paslon tertentu?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada 13 November 2024.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pemilihan Kepala Daerah

    Pemilihan kepala daerah (“pilkada”) adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dengan cara memilih kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) secara langsung dan demokratis.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut Irtanto sebagaimana dikutip oleh Dewi Mustika Sari, pilkada merupakan suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah otonom tertentu yang mampu mewujudkan sistem politik yang stabil dan berkualitas, karena didukung oleh pendewasaan pemilih, partai politik, penyelenggara pilkada dan media.[2]

    Adapun, secara yuridis, Pasal 1 angka 1 UU 8/2015 menerangkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

    Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.[3] Adapun, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[4]

    Bolehkah Presiden Mendukung Paslon dalam Pilkada?

    Untuk menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa presiden termasuk ke dalam kategori pejabat negara. Dikutip dari artikel Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya, pejabat negara dapat diartikan sebagai pimpinan dan anggota dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial.

    Kemudian, menurut Pasal 1 angka 7 UU Keprotokolan, definisi pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat yang secara tegas ditetapkan dalam undang-undang. Lalu, Pasal 58 huruf a UU ASN secara tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan pejabat negara.

    Selanjutnya, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud dengan “memihak” adalah presiden menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon (“paslon”) dalam kontestasi pilkada di daerah tertentu.

    Dalam pilkada, terdapat larangan bagi presiden selaku pejabat negara untuk mendukung paslon tertentu. Hal itu diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 sebagai berikut:

    Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

    Selanjutnya, menurut Pasal 188 UU 1/2015, setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU 10/2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta rupiah.

    Namun, ketentuan Pasal 188 UU 1/2015 di atas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menurut Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024 (hal. 53 – 54) sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.

    Putusan MK 136/PUU-XXII/2024 tersebut menambahkan frasa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri dalam Pasal 188 UU 1/2015 sesuai dengan ketentuan larangan bagi para pihak yang diatur dalam Pasal 71 UU 10/2016. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa ketiadaan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri” dalam Pasal 188 UU 1/2015 menyebabkan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang melanggar ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 tersebut tidak dapat diproses atau dikenakan sanksi pidana. Padahal Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas melarang pejabat daerah dan anggota TNI/Polri untuk membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon dalam pilkada (hal. 44).

    Disarikan dari artikel Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu, presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara sudah seharusnya menjaga independensi dan netralitas pemilu, terutama di luar cuti kampanye. Selain itu, presiden juga harus memperhatikan asas pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

    Apabila keberpihakan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan, tindakan, ataupun keputusan tertentu maka hal tersebut berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.[5]

    Selanjutnya, pengadilan (dalam hal ini PTUN) berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.[6]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
    3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
    5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
    7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
    8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
    9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024.

    Referensi:

    1. Dewi Mustika Sari. Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kemudi: Jurnal ilmu Pemerintahan. Vol. 5, No. 2, 2021;
    2. Dina Lestari. Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. Jurnal Pendidikan Mandala. Vol. 4, No. 4, 2019.

    [1] Dina Lestari. Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. Jurnal Pendidikan Mandala. Vol.4, No.4, 2019, hal.12.

    [2] Dewi Mustika Sari. Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kemudi: Jurnal ilmu Pemerintahan. Vol.5, No.2, 2021, hal. 263

    [3] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (“UU 1/2022”)

    [4] Pasal 1 angka 4 UU 1/2022

    [5] Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”)

    [6] Pasal 21 ayat (1) UU 30/2014

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000