Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Bolehkah PT Mendirikan Sekolah?

Bolehkah PT Mendirikan Sekolah?
Bolehkah PT Mendirikan Sekolah?

PERTANYAAN

Umumnya sekolah itu kan didirikan oleh yayasan pendidikan. Nah apakah boleh jika sebuah PT yang dalam pendiriannya memiliki KBLI untuk menjalankan usaha jasa bidang pendidikan, mendirikan sebuah sekolah?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Syarat Pendirian Sekolah

    Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan sekolah adalah sekolah pada pendidikan formal khususnya pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar? Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.[1]

    Sedangkan pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah, menengah kejuruan, dan madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.[2]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Terkait dengan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh:[3]

    1. pemerintah;
    2. pemerintah daerah; atau
    3. masyarakat

    Adapun, berkenaan dengan pendirian sekolah atau pendirian satuan pendidikan, secara normatif disebut dengan pembukaan satuan pendidikan baru.[4] Untuk mendirikan sekolah maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

    Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendikbud 36/2014, persyaratan pendirian sekolah meliputi:

    1. hasil studi kelayakan;
    2. isi pendidikan;
    3. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
    4. sarana dan prasarana pendidikan;
    5. pembiayaan pendidikan;
    6. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
    7. manajemen dan proses pendidikan.

    Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pendirian sekolah juga harus melampirkan:[5]

    1. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
    2. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
    3. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
    4. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
    5. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
    6. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 tahun akademik berikutnya; dan
    7. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama badan penyelenggara.

    Syarat pendirian sekolah dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (“RIPS”),[6] sebagai pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 tahun.[7] Adapun RIPS meliputi:[8]

    1. visi dan misi;
    2. kurikulum;
    3. peserta didik;
    4. pendidik dan tenaga kependidikan;
    5. sarana dan prasarana;
    6. pendanaan;
    7. organisasi;
    8. manajemen satuan pendidikan; dan
    9. peran serta masyarakat.

    Lantas, apakah suatu perseroan terbatas (“PT”) dapat mendirikan sekolah?

    Bolehkah PT Mendirikan Sekolah?

    Dalam menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penyelenggara satuan pendidikan. Menurut Pasal 60 ayat (2) PP 66/2010, penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:

    1. Pemerintah daerah yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;
    2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;
    3. Kementerian yang menyelenggarakan satuan pendidikan tinggi; dan
    4. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan usia dini jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan/atau tinggi, melalui badan hukum yang berbentuk antara lain yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

    Berdasarkan penjelasan di atas, pendirian sekolah oleh masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis.

    Lantas, apakah PT boleh mendirikan sekolah? Dalam menjawab hal tersebut perlu diperhatikan Pasal 220E PP 66/2010 yang berbunyi:

    Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yang telah berstatus badan hukum, tetap menyelenggarakan satuan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum nirlaba.

    Hal ini pun diatur juga dalam ketentuan Pasal 7 Permendikbud 36/2014, yang mengatur bahwa pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Artinya, pendirian sekolah hanya dapat dilakukan oleh yayasan, perkumpulan, serta badan lain sejenis yang berstatus badan hukum dan memiliki prinsip nirlaba.

    Oleh karena itu, PT sebagai badan hukum tidak dapat mendirikan sekolah karena PT bukan merupakan badan hukum yang berprinsip nirlaba. PT merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam definisi PT pada Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, yang berbunyi:

    Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

    Walaupun demikian, suatu yayasan yang mendirikan sekolah dapat melakukan kegiatan usaha melalui pendirian badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, seperti PT untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya.[9] Dalam hal ini, yayasan tidak melakukan usaha secara langsung tetapi melalui badan usaha yang didirikan atau menyertakan kekayaannya melalui badan usaha lain.[10] Namun, patut dicatat bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.[11]

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
    3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

    [1] Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (“PP 66/2010”)

    [2] Pasal 1 angak 12 PP 66/2010

    [3] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (“Permendikbud 36/2014”)

    [4] Pasal 3 ayat (1) Permendikbud 36/2014

    [5] Pasal 4 ayat (2) Permendikbud 36/2014

    [6] Pasal 8 ayat (1) Permendikbud 36/2014

    [7] Pasal 8 ayat (2) Permendikbud 36/2014

    [8] Pasal 8 ayat (3) Permendikbud 36/2014

    [9] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)

    [10] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan

    [11] Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000