Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul surat pengakuan utang yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Mei 2004.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bisa atau tidaknya surat pengakuan utang dibuat di bawah tangan, kami akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa itu surat pengakuan utang.
Perlu diketahui sebelumnya, surat pengakuan di sini adalah surat pengakuan utang yang dibuat oleh debitur untuk mengakui bahwa ia benar berutang kepada kreditur. Surat pengakuan utang ini merupakan salah satu bentuk dari grosse akta.[1] Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 ayat (1) RBg, sebagai berikut.
Pasal 224 HIR:
Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.
Pasal 258 ayat (1) RBg:
Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “Atas nama Raja” (sekarang: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan.
Selain itu, pengaturan grosse akta juga dapat merujuk pada UU 30/2004 dan perubahannya. Dalam Pasal 1 angka 11 UU 2/2014 diterangkan mengenai yang dimaksud dengan grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
Melihat pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah dapat dilaksanakannya eksekusi (lelang) tanpa lebih dulu melalui proses pengadilan dan yang berkekuatan hukum tetap.[2]
Agar mempunyai kekuatan eksekutorial, grosse akta pengakuan utang harus dibuat di hadapan notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU 30/2004, sebagai berikut:
Grosse akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
Hal ini berarti grosse akta pengakuan utang harus berupa akta otentik atau akta notaril. Serta pada bagian kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan pada bagian akhir atau menutup akta memuat frasa “diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.[3]
Lantas, bolehkah surat pengakuan utang dibuat di bawah tangan?
Baca juga: Seluk Beluk Pengakuan Utang
Menurut Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara dalam bukunya Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek (hal. 58), agar grosse akta pengakuan utang berjalan lancar, maka harus memperhatikan persyaratan yang meliputi syarat formal dan syarat materil.
Adapun syarat formal yang dimaksud adalah:
- grosse akta harus dibuat dalam bentuk akta notaril (autentik);
- harus memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebab hanya dengan irah-irah tersebut grosse akta dapat dilaksanakan eksekusi karena kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sedangkan syarat materil merupakan syarat yang menyangkut rumusan dan isi yang harus dipenuhi oleh grosse akta tersebut. Syarat-syarat materil suatu akta harus memuat pernyataan sepihak dari debitur, yang meliputi:
- adanya pengakuan berutang dari debitur;
- wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
- merupakan akta pengakuan utang, artinya tidak bercampur aduk dengan akta hak tanggungan; dan
- jumlah utang sudah pasti (fixed loan) tidak boleh berupa kredit plapond. Artinya pada saat grosse akta itu dibuat jumla yang sudah terealisasi (yang terdiri dari utang pokok + bunga).
Menjawab pertanyaan Anda, kami berpendapat surat pengakuan utang dapat saja dibuat di bawah tangan namun tanpa adanya kekuatan eksekutorial sebagaimana sudah dijelaskan di atas.
Dalam praktiknya, untuk memberikan akibat yang sama dengan surat pengakuan utang secara notariil di atas, maka biasanya dimuat suatu klausula bahwa si pengaku utang (debitur) telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada si kreditur untuk dapat membuat dan menandatangani akta pengakuan utang secara notariil yang dimaksud di atas.
Syarat tidak dapat dicabut kembali dalam pemberian kuasa di atas bukan berarti mutlak namun berarti hingga urusan si pemberi kuasa selesai (Pasal 1807 jo. 1813-1814 KUH Perdata). Dalam hal ini, kuasa tersebut akan berakhir bila si pemberi kuasa (debitur) selesai membayar seluruh jumlah kewajiban pembayaran kepada si penerima kuasa (kreditur).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Herzien Inlandsch Reglement;
- Rechtreglement voor de Buitengewesten;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Referensi:
Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek. Bogor: Guepedia, 2020.
[1] Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek. Bogor: Guepedia, 2020, hal. 12
[2] Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara. Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek. Bogor: Guepedia, 2020, hal. 59