Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Asas Unus Testis Nullus Testis di KUHAP Baru

Asas Unus Testis Nullus Testis di KUHAP Baru
Asas Unus Testis Nullus Testis di KUHAP Baru

PERTANYAAN

Apa isi Pasal 185 Ayat 2 KUHAP? Apakah benar asasunus testis nullus testis diatur dalam KUHAP? Mohon penjelasannya, apa maknaunus testis nullus testis?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bunyi dan Makna Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, yang dipublikasikan pada 20 Desember 2023, kemudian pertama kali dimutakhirkan oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 06 September 2024.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Unus Testis Nullus Testis

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa pada dasarnya hukum acara pidana mengatur soal asas unus testis nullus testis. Pada dasarnya, adagium hukum unus testis nullus testis yang merupakan suatu pepatah dari bahasa romawi atau dalam bahasa belanda dikenal Een Getuige is Geen Getuige,[1] yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi.[2]

    Namun, perlu diingat bahwa saat ini Pasal 185 ayat (2) KUHAP lama sudah tidak berlaku dan diganti dengan Pasal 237 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] yang berbunyi:

    Pasal 185 ayat (2) KUHAPPasal 237 ayat (1) UU 20/2025
    Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.Keterangan 1 orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

    Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengejawantahan unus testis nullus testis terdapat dalam Pasal 237 ayat (1) UU 20/2025 tentang KUHAP baru, dan secara historis pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP lama.

    Dalam melihat ketentuan di atas, pada dasarnya perlu memperhatikan ketentuan Pasal 237 ayat (2) dan (3) UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan KUHAP lama yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4).

    Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAPPasal 237 ayat (2) dan (3) UU 20/2025
    1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
    2. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
    1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
    2. keterangan beberapa saksi mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hal keterangan beberapa saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

    Lebih lanjut, sebagaimana diterangkan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP lama dapat dibandingkan dengan Pasal 300 ayat (1) HIR yang mengatakan bahwa hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain (hal. 269).

    Lalu, menurut D. Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri. Ajaran D. Simons tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP lama.[4]

    Sebagai informasi, pada KUHAP lama terdapat pengesampingan unus testis nullus testis dalam hal pemeriksaan cepat, sebagaimana dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 184 KUHAP lama yang menerangkan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

    Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, saat ini hal tersebut sudah tidak diatur lagi dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Sehingga dalam pemeriksaan cepat asas unus testis nullus testis tetap berlaku.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44);
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    Referensi:

    1. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012;
    2. Ni Made Yulia Chitta Dewi (et.al). Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021;
    3. Riyanto S Akhmadi. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, 2021.


    [1] Riyanto S Akhmadi. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, 2021, hal. 64

    [2] Ni Made Yulia Chitta Dewi (et.al). Asas Unus Testis Nullus Testis dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 192

    [4] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 269–270

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000