Pidana
Bunyi Pasal 433 KUHP Baru tentang Pencemaran Nama Baik
Bacaan 4 Menit

PERTANYAAN
Sepengetahuan saya, Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik. Lalu dengan adanya KUHP baru saat ini, bagaimana bunyi pasal pencemaran nama baik?


Bacaan 4 Menit

Sepengetahuan saya, Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik. Lalu dengan adanya KUHP baru saat ini, bagaimana bunyi pasal pencemaran nama baik?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dengan judul Bunyi Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik yang dipublikasikan pertama kali pada 29 Januari 2024, dan pertama kali dimutakhirkan pada 29 April 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara historis, tindak pidana pencemaran nama baik dulunya diatur dalam Pasal 310 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan sudah tidak berlaku dengan bunyi sebagai berikut:
Sebagai informasi, dalam perkembangannya, Pasal 310 ayat (1) KUHP telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai (hal. 358):
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Kemudian, pasal pencemaran nama baik kini diatur dalam Pasal 433 UU 1/2023 yang selengkapnya berbunyi:
Adapun menurut Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.
Patut dicatat, tindak pidana pencemaran nama baik tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.[5]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
[1] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2012”), denda dilipatgandakan menjadi 1.000 kali
[2] Pasal 3 Perma 2/2012
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[5] Pasal 440 UU 1/2023