Cara Melapor Jika Ada Pungli di Instansi Pemerintah

PERTANYAAN

Saya baru mengetahui bahwa mengurus akte kelahiran itu tidak dipungut biaya alias gratis. Padahal saya sudah membayar Rp 300 ribu dalam pengurusannya. Ini merupakan pungutan liar. Saya ingin melapor, ke mana harus melapor?

ULASAN LENGKAP

Intisari:

 

 

Pungutan liar merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat dapat melakukan pengaduan pada Ombudsman.

 

Selain itu, sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pemberantasan kegiatan pungutan liar dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, di antaranya melalui aplikasi LAPOR!

 

Bagaimana cara pelaporannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Pungutan Liar

Kegiatan mengurus akta kelahiran merupakan kegiatan pelayanan publik, karena dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.[1]

 

Memang benar apa yang Anda katakan bahwa mengurus akta kelahiran tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.[2]

 

Pungutan liar (“pungli”) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim.

 

Jika ada oknum pemerintahan yang memungut biaya dalam pengurusan akta kelahiran tersebut, maka bisa disebut dengan pungutan liar karena bertentangan dengan peraturan yang lazim.

 

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi.

 

Maladministrasi

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.[3]

 

Oleh karena itu, kegiatan pungli merupakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat dapat melakukan pengaduan pada Ombudsman sebagai lembaga negara diberi wewenang oleh UU 37/2008 untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[4]

 

Pemberantasan Pungli Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (“Perpres 87/2016”), untuk pemberantasan kegiatan pungutan liar dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (“Satgas Saber Pungli”) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[5] Ombudsman menjadi salah satu anggota dari Satgas Saber Pungli.[6]

 

Satgas Saber Pungli ini mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.[7]

 

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:[8]

a.    intelijen;

b.    pencegahan;

c.    penindakan; dan

d.  yustisi

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:[9]

a.    membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;

b.    melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

c.    mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;

d.    melakukan operasi tangkap tangan;

e.    memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.     memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan

g.    melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

 

Perlu diketahui, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga melaksanakan pemberantasan pungutan liar dengan membentuk unit pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.[10] Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.[11]

 

Tata Cara Melapor Jika Ada Pungli

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

 

Menurut Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, dalam artikel Aplikasi LAPOR! Bila Anda Temui Pungli Oknum PNS, Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR! Masyarakat bisa kapan saja dan di mana saja menyampaikan laporan secara cepat, antara lain melalui kanal LAPOR! (lapor.go.id), SMS ke 1708, atau melalui media sosial Twitter @LAPOR1708, atau melalui e-mail [email protected].

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2.    Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4.    Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

 

---

[1] Lihat Pasal 1 angka 6  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”)

[2] Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 24/2013

[3] Pasal 1 angka 3 UU 37 /2008

[4] Pasal 1 angka 1 jo Pasal 7 huruf a dan c UU 37/2008

[5] Pasal 1 Perpres 87/2016

[6] Pasal 5 Perpres 87/2016

[7] Pasal 2 Perpres 87/2016

[8] Pasal 3 Perpres 87/2016

[9] Pasal 4 Perpres 87/2016

[10] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perpres 87/2016

[11] Pasal 8 ayat (5) Perpres 87/2016

[12] Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perpres 87/2016