Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Melaporkan Hakim Curang yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 21 April 2010, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 22 April 2021.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya dalam pertanyaan Anda menyebutkan bahwa terpidana dalam hal ini diberikan abolisi oleh presiden. Mengenai pembahasan abolisi tersebut dapat Anda temukan pada artikel Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi.
Sebelum membahas mengenai melaporkan hakim kemana? Serta bagaimana cara melaporkan hakim? Perlu diketahui terlebih dahulu perihal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Menurut hemat kami, dasar dilaporkannya hakim tersebut karena terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Pada dasarnya, menurut Pasal 5 ayat (3) UU 48/2009 hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU 48/2009, diterangkan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung (“MA”) dan/atau Komisi Yudisial (“KY”).
Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut:[1]
- berperilaku adil;
- berperilaku jujur;
- berperilaku arif dan bijaksana;
- bersikap mandiri;
- berintegritas tinggi;
- bertanggung jawab;
- menjunjung tinggi harga diri;
- berdisiplin tinggi;
- berperilaku rendah hati; dan
- bersikap profesional.
Dalam pertanyaan, Anda menerangkan bahwa alasan dilaporkannya hakim karena tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut hemat kami, perbuatan tersebut melanggar prinsip berperilaku adil.
Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip berperilaku adil dapat ditemukan pada Huruf C poin 1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang menyatakan bahwa adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
Secara umum penerapan prinsip berperilaku adil ini yaitu sebagai berikut.[2]
- Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang Istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
- Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sudah, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
Jadi, berdasarkan prinsip berperilaku adil, hakim wajib untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, dugaan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dapat menjadi alasan untuk melaporkan hakim karena diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Baca juga: Arti Asas Praduga Tak Bersalah
Lantas, melaporkan hakim kemana?
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai melaporkan hakim kemana, perihal tersebut pada dasarnya sudah dibahas secara singkat sebelumnya. Intinya, hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat dilaporkan ke KY.
Hal ini karena KY melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dalam rangka dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.[3] Dalam melakukan pengawasan eksternal ini, KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[4]
Tugas sebagaimana diterangkan di atas, diuraikan lebih jauh pada Pasal 20 ayat (1) UU 18/2011, yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas:
- melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Dalam ketentuan di atas, disebutkan bahwa salah satu tugas KY yaitu menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Maka dari ketentuan tersebut dapat menjawab pertanyaan Anda mengenai melaporkan hakim kemana? Jawabannya yaitu ke KY.
Kemudian, dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, maka KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA.[5]
Sanksi tersebut terdiri dari:[6]
- sanksi ringan terdiri atas:
- teguran lisan;
- teguran tertulis; atau
- pernyataan tidak puas secara tertulis.
- sanksi sedang terdiri atas:
- penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
- penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun;
- penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun; atau
- hakim nonpalu paling lama 6 bulan.
- sanksi berat terdiri atas:
- pembebasan dari jabatan struktural;
- hakim nonpalu lebih dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun;
- pemberhentian sementara;
- pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
- pemberhentian tetap tidak dengan hormat.
Dalam hal ini, MA akan menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh KY dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.[7]
Berkaitan dengan cara melaporkan hakim, berdasarkan informasi dari laman Pelaporan Komisi Yudisial diterangkan bahwa pelaporan perilaku hakim dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
- secara online dengan mengisi formulir pelaporan online yang berada di website KY;
- mengirimkan laporan terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui surat ditujukan kepada ketua KY dengan disertai persyaratan yang telah ditentukan dan dokumen pendukung dikirim ke kantor KY; atau
- datang langsung ke kantor KY dan menyerahkan laporan kepada Petugas Penerima Laporan Masyarakat Subbagian Administrasi Pelaporan Masyarakat.
Lebih lanjut perihal pelaporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dijelaskan lebih lanjut dalam Tata Cara Laporan Masyarakat dari laman KY, dengan cara sebagai berikut:
- laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada ketua KY;
- mencantumkan idenetitas pelapor, meliputi: nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi: nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- mencantumkan identitas terlapor, meliputi: nama, jabatan, instansi dan/atau nomor perkara jika terkait dengan putusan;
- memuat pokok laporan, berisi hal penting/pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh KY;
- kronologis/kasus posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi;
- hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh KY;
- lampiran laporan (kelengkapan data):
- bukti formal:
- fotokopi identitas pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
- khusus advokat melampirkan fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA) yang masih berlaku;
- surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke KY (khusus yang menggunakan kuasa;
- bukti pendukung materiil:
Data dan/atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:
- fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali);
- video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada);
- foto, kliping koran (apabila ada);
- keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 orang saksi (apabila ada).
- terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan:
- alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi;
- fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi;
- fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi);
- fotokopi surat penetapan eksekusi;
- gfotokopi surat teguran (aanmaning);
- fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi;
- fotokopi berita acara eksekusi.
- laporan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Referensi:
- Pelaporan Komisi Yudisial, yang diakses pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 15. 34 WIB;
- Tata Cara Laporan Masyarakat, yang diakses pada tanggal 05 Agustus 2025, pukul 15.55 WIB.
[2] Huruf c poin 1 angka 1.1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
[4] Pasal 40 ayat (2) UU 48/2009
[6] Pasal 22D ayat (2) UU 18/2011
[7] Pasal 22D ayat (3) UU 18/2011
