Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Prosedur Mendapatkan Salinan Kedua dari Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 06 Desember 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akta pendirian perusahaan. Menurut Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini dalam jurnal Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan, akta pendirian perusahaan adalah dokumen dasar yang mendirikan perusahaan yang berisi informasi terkait nama perusahaan, tujuan perusahaan, alamat, modal dasar, pengurus, dan lain-lain. Akta tersebut disahkan oleh notaris.[1]
Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen krusial yang didalamnya memuat aturan dan struktur internal perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham, hak pengurus, termasuk aturan-aturan lainnya.[2] Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PT yang menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa menurut Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa notaris memiliki kewenangan dan peran penting untuk menyusun serta mengesahkan akta pendirian perusahaan. Peran notaris dimulai dari memeriksa dokumen akta pendirian, memastikan semua informasi yang dimasukkan telah benar, memberikan nasihat hukum kepada pihak yang hendak mendirikan perusahaan, sampai mengesahkan dokumen tersebut dengan tanda tangan dan cap notaris mereka.[3]
Baca juga: Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya
Dalam pembuatan akta pendirian perusahaan tersebut, salah satu peran notaris yaitu menyimpan dokumen akta pendirian perusahaan dengan tujuan menjaga catatan yang sah dan dapat diandalkan untuk kemudian digunakan sebagai referensi dan sebagai bukti legal. Notaris bertanggung jawab menyimpan akta pendirian perusahaan tersebut sebagai catatan resmi yang dapat digunakan dalam transaksi bisnis. Selain itu, notaris bertanggungjawab menjaga keterbatasan akses akta tersebut dengan disimpan dalam keadaan yang aman dan terlindungi dari kerusakan fisik, kebakaran, pencurian, atau berbagai akses yang tidak sah.[4]
Baca juga: Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa akta pendirian perseroan diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (“TBN”).[5] Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Cara Mengakses Daftar PT dalam Tambahan Berita Negara, TBN dapat diakses melalui laman Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. Data yang ditampilkan dalam laman tersebut berupa tabel dengan detail nama notaris yang mewakili PT, nama badan hukum, nomor SK pengesahan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, nomor berita negara, Nomor TBN, dan tahun terbit.
Bagaimana jika akta pendirian perusahaan hilang dan Anda tidak menyimpan copy-nya sama sekali?
Menjawab pertanyaan Anda, karena akta pendirian perusahaan telah diumumkan dalam TBN tersebut sudah memuat kutipan dari akta pendirian perusahaan, akta pendirian yang hilang sebenarnya sudah bisa di-cover dengan adanya Tambahan Berita Negara yang dapat diakses secara online.
Baca juga: Berapa Lama Tambahan Berita Negara untuk PT Terbit?
Namun demikian, jika perusahaan tetap menghendaki salinan akta pendirian, maka untuk memperoleh salinan kedua dari akta pendirian tersebut sebenarnya cukup dengan mengajukan permohonan penerbitan salinan kedua kepada notaris yang membuat akta dimaksud. Namun, karena notaris tersebut sudah pensiun, dan perusahaan tidak mengetahui siapa notaris pemegang protokolnya, maka langkah yang harus dilakukan menurut Irma Devita Purnamasari (penulis sebelumnya) adalah:
- Kita harus mengetahui terlebih dahulu tanggal dan nomor serta nama notaris yang membuat akta pendirian yang hilang tersebut. Jika copy akta tidak dimiliki sehingga tanggal dan nomornya tidak ada, tanggal dan nomor akta tersebut bisa dicek pada Surat Keputusan Menteri yang mengesahkan akta pendirian dimaksud, atau melihatnya pada salinan Tambahan Berita Negara.
- Setelah mengetahui tanggal dan nomor akta pendirian dimaksud, langkah berikutnya adalah mengetahui siapa notaris pemegang protokol, yang mengambil alih semua arsip dari notaris yang sudah pensiun tersebut.
Untuk mengetahui siapa pemegang protokol dari notaris yang sudah pensiun tersebut, Anda dapat menanyakan kepada Majelis Pengawas Daerah (“MPD”) notaris sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Misalnya, notaris yang sudah pensiun tersebut wilayah kerjanya di Jakarta Selatan, maka yang dicari adalah alamat MPD notaris Jakarta Selatan.
- Setelah mengetahui nama notaris pemegang protokol, maka Anda dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan untuk menerbitkan salinan kedua atas akta pendirian tersebut. Hal ini karena penyerahan protokol notaris dilakukan salah satunya dalam hal notaris telah berakhir masa jabatannya.[6] Selanjutnya, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas Daerah.[7]
Baca juga: Panduan dan Syarat Menjadi Notaris Terbaru
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
Referensi:
- Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini. Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2, 2024;
- Pengumuman Badan Hukum Dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara, yang diakses pada 17 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.
[1] Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini. Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 319
[2] Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini. Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 319
[3] Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini. Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 321
[4] Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini. Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 324-325