Perdata
Cara Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Perdata
Bacaan 5 Menit

PERTANYAAN
Menurut ketentuan hukum, apa syarat mengajukan PK atau peninjauan kembali dalam perkara perdata? Bagaimana caranya?


Bacaan 5 Menit

Menurut ketentuan hukum, apa syarat mengajukan PK atau peninjauan kembali dalam perkara perdata? Bagaimana caranya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Peninjauan kembali (“PK”) merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
Kami merangkum ketentuan PK secara umum yaitu:
Baca juga: Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata
Syarat pengajuan peninjauan kembali perkara perdata menurut Pasal 67 UU MA hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
Selain memenuhi syarat di atas, permohonan PK juga harus diajukan sesuai jangka waktu PK perdata yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 69 UU MA menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan PK adalah 180 hari untuk:
Pertama, permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau kuasanya. Jika dalam proses PK pemohon meninggal dunia, permohonan bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.
Kedua, pengajuan PK dimana? Permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agungmelalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pemohon juga perlu membayar biaya perkara yang diperlukan ketika mengajukan permohonan PK.
Ketiga, permohonan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. Jika diajukan secara tertulis, disebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dengan jelas (memori PK). Kemudian permohonan tersebut dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Sementara, jika pemohon tidak bisa menulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk. Nantinya akan dibuat catatan tentang permohonan tersebut.
Selanjutnya, jika permohonan telah diterima oleh ketua pengadilan negeri, panitera akan memberitahukan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dalam kurun waktu 14 hari. Pihak lawan mengajukan jawaban maksimal 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Kemudian, salinan jawaban dari pihak lawan tersebut dikirimkan kepada pihak pemohon.
Jika permohonan telah lengkap dengan berkas perkara dan biayanya, panitera akan mengirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari. Untuk permohonan PK ini, tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sejak 1 Mei 2024, berkas permohonan PK dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung. Sehingga, saat ini permohonan PK untuk semua jenis perkara diajukan oleh pemohon secara elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (“SIP”) atau E-court Mahkamah Agung. Akan tetapi, diterangkan dalam FAQ, sampai saat ini, pendaftaran pengguna terdaftar baru bisa dilakukan oleh advokat. Namun, ke depannya akan bisa.
Jika pemohon datang ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan PK atau PK secara lisan, maka panitera pengadilan negeri harus membantu pemohon menuangkan permohonan secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan PK.
Dengan demikian, jika Anda saat ini akan mengajukan PK perkara perdata, Anda dapat mengajukannya melalui kuasa hukum Anda via e-court Mahkamah Agung. Anda juga tetap dapat mengajukan PK melalui pengadilan negeri (baik secara tertulis atau lisan). Nantinya panitera pengadilan akan membantu menuangkan permohonan itu secara elektronik.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang syarat dan tata cara untuk mengajukan PK perkara perdata, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi: