Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Cara Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Perdata

Cara Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Perdata

PERTANYAAN

Menurut ketentuan hukum, apa syarat mengajukan PK atau peninjauan kembali dalam perkara perdata? Bagaimana caranya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Peninjauan Kembali

    Peninjauan kembali (“PK”) merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

    Kami merangkum ketentuan PK secara umum yaitu:

    1. hanya dapat diajukan 1 kali;
    2. tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;
    3. dapat dicabut selama belum diputus dan jika sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Baca juga: Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata

    Syarat Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Perdata

    Syarat pengajuan peninjauan kembali perkara perdata menurut Pasal 67 UU MA hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

    1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
    2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
    3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
    4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
    5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
    6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

    Selain memenuhi syarat di atas, permohonan PK juga harus diajukan sesuai jangka waktu PK perdata yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 69 UU MA menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan PK adalah 180 hari untuk:

    1. Pasal 67 huruf a UU MA, terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
    2. Pasal 67 huruf b UU MA, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
    3. Pasal 67 huruf c, d, dan f UU MA, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
    4. Pasal 67 huruf e UU MA, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

    Cara Mengajukan PK Perkara Perdata

    Pertama, permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau kuasanya. Jika dalam proses PK pemohon meninggal dunia, permohonan bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya.

    Kedua, pengajuan PK dimana? Permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agungmelalui ketua pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pemohon juga perlu membayar biaya perkara yang diperlukan ketika mengajukan permohonan PK.

    Ketiga, permohonan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan. Jika diajukan secara tertulis, disebutkan alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dengan jelas (memori PK). Kemudian permohonan tersebut dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Sementara, jika pemohon tidak bisa menulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri atau hakim yang ditunjuk. Nantinya akan dibuat catatan tentang permohonan tersebut.

    Selanjutnya, jika permohonan telah diterima oleh ketua pengadilan negeri, panitera akan memberitahukan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dalam kurun waktu 14 hari. Pihak lawan mengajukan jawaban maksimal 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Kemudian, salinan jawaban dari pihak lawan tersebut dikirimkan kepada pihak pemohon.

    Jika permohonan telah lengkap dengan berkas perkara dan biayanya, panitera akan mengirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari. Untuk permohonan PK ini, tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

    Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sejak 1 Mei 2024, berkas permohonan PK dikirimkan secara elektronik dan berkas perkara cetak tidak lagi dikirimkan ke Mahkamah Agung. Sehingga, saat ini permohonan PK untuk semua jenis perkara diajukan oleh pemohon secara elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (“SIP”) atau E-court Mahkamah Agung. Akan tetapi, diterangkan dalam FAQ, sampai saat ini, pendaftaran pengguna terdaftar baru bisa dilakukan oleh advokat. Namun, ke depannya akan bisa.

    Jika pemohon datang ke pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan PK atau PK secara lisan, maka panitera pengadilan negeri harus membantu pemohon menuangkan permohonan secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan PK.

    Dengan demikian, jika Anda saat ini akan mengajukan PK perkara perdata, Anda dapat mengajukannya melalui kuasa hukum Anda via e-court Mahkamah Agung. Anda juga tetap dapat mengajukan PK melalui pengadilan negeri (baik secara tertulis atau lisan). Nantinya panitera pengadilan akan membantu menuangkan permohonan itu secara elektronik.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami tentang syarat dan tata cara untuk mengajukan PK perkara perdata, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

    Referensi:

    1. Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 perihal Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;
    2. E-court Mahkamah Agung, yang diakses pada 23 September 2025 pukul 17.15 WIB;
    3. FAQ, yang diakses pada 23 September 2025 pukul 17.35 WIB.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000