Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Cara Mengesahkan Perkawinan Campuran Secara Agama Islam yang dibuat oleh Arah Madani, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 Desember 2014, lalu pertama kali dimutakhirkan oleh Dian Dwi Jayanti,S.H. pada 31 Oktober 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa dalam hal terjadi perkawinan antara warga negara Indonesia (“WNI”) dan warga negara asing (“WNA”), maka hal tersebut merupakan perkawinan campuran.
Merujuk pada Pasal 57 UU Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Adapun perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:
- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjawab pertanyaan Anda, sehubungan dengan perkawinan Anda dilakukan menurut agama Islam, maka pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat,[1] yaitu pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.[2] Hal ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai pendaftaran pernikahan campuran, pada dasarnya jika merujuk pada Pasal 41 ayat (2) Permenag 30/2024, pernikahan campuran dicatat pada KUA atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Karena Anda melaksanakan pernikahan Anda di luar negeri, yaitu Thailand. Maka, untuk mempersingkat jawaban kami akan hanya berfokus pada pencatatan pernikahan campuran di luar negeri.
Terkait dengan pendaftaran pernikahan campuran yang dilakukan di luar negeri, terbagi menjadi dua tahap, yaitu pada tahap masih berada di luar negeri dan tahap sudah berada di Indonesia.
Pertama, saat di dalam negeri. Pencatatan pernikahan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri oleh pegawai pencatat nikah luar negeri (“PPN LN”) setelah memenuhi persyaratan.[3]
Bagaimana jika pernikahan tidak dicatatkan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri? Pernikahan campuran yang dilaksanakan tetap dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.[4] Kemudian bukti pernikahan yang dilakukan ini dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia luar dan PPN LN mendaftarkan bukti pernikahan tersebut dengan menerbitkan surat keterangan.[5]
Kedua, saat di dalam negeri. Terhadap pernikahan yang dicatat oleh PPN LN, maka buku nikahnya dapat diakui dan dilegalisasi oleh KUA.[6] Sedangkan, bagi pernikahan campuran yang dicatat oleh pemerintah setempat, mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 tahun setelah kembali ke tanah air.[7]
Jika pendaftaran pernikahan ini melebihi 1 tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.[8]
Pendaftaran bukti pernikahan campuran baik yang dicatat PPN LN maupun dicatat pemerintah setempat dilakukan dengan membawa buku nikah atau bukti nikah di luar negeri dan bukti lapor dari kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.[9]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
[2] Pasal 1 huruf d PP Perkawinan
[4] Pasal 32 ayat (1) Permenag 30/2024
[5] Pasal 32 ayat (3) Permenag 30/2024
[6] Pasal 33 ayat (1) Permenag 30/2024
[7] Pasal 33 ayat (2) Permenag 30/2024
[8] Pasal 33 ayat (3) Permenag 30/2024
[9] Pasal 33 ayat (4) Permenag 30/2024