Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Cara Menghitung Pajak Reklame Berjalan

Cara Menghitung Pajak Reklame Berjalan
Cara Menghitung Pajak Reklame Berjalan

PERTANYAAN

Saya ingin memasang full stiker pada truk boks untuk tujuan komersial. Setahu saya, pemasangan stiker ini termasuk iklan/reklame berjalan. Sebagai informasi, ukuran truk boks saya 12m2, dan lokasi di Karawang. Lantas, bagaimana perhitungan pajak reklamenya? Terima kasih atas penjelasannya

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Cara Menghitung Pajak Reklame yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Agustus 2015.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Reklame dan Pajak Reklame

    Membahas mengenai pajak reklame, maka kami akan berpedoman pada UU 1/2022. Menurut KBBI, reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang menarik, gambar) supaya laku, atau iklan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sedangkan secara yuridis, pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 51 UU 1/2022.

    Lantas, apa yang dimaksud dengan pajak reklame? Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota,[1] dan merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.[2]

    Objek dan Subjek Pajak Reklame

    Kemudian, terdapat objek dan subjek pajak reklame. Pasal 60 UU 1/2022 secara khusus mengatur objek pajak reklame, yaitu semua penyelenggaraan reklame,[3] yang meliputi:[4]

    1. reklame papan/billboard/videtron/megatron’
    2. reklame kain;
    3. reklame melekat/stiker;
    4. reklame selebaran;
    5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    6. reklame udara;
    7. reklame apung;
    8. reklame film/slide; dan
    9. reklame peragaan.

    Namun, yang dikecualikan dari objek pajak reklame antara lain:[5]

    1. penyelenggararan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam peraturan kepala daerah (“Perkada”) dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
    4. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
    5. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
    6. reklame lainnya yang diatur dengan peraturan daerah (“Perda”).

    Lalu, perihal subjek pajak reklame diatur dalam Pasal 61 UU 1/2022, yaitu subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.[6] Adapun wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.[7]

    Baca juga: Simulasi Cara Menghitung Pajak Reklame

    Besaran Pokok Pajak Reklame

    Selanjutnya, perlu diketahui bahwa menurut Pasal 62 ayat (1) UU 1/2022, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.[8] Perhitungan nilai sewa reklame yang diselenggarakan sendiri lebih lanjut ditetapkan dengan Perkada.[9]

    Namun, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.[10] Akan tetapi, jika nilai kontrak reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor penghitungan nilai sewa reklame di atas (faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, dan seterusnya).[11]

    Selain itu, terdapat juga tarif pajak reklame yang ditetapkan dengan Perda masing-masing daerah, paling tinggi sebesar 25%.[12]

    Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame (Pasal 62 ayat (1) UU 1/2022) dengan tarif pajak reklame (Pasal 63 ayat (2) UU 1/2022).[13]

    Contoh Penghitungan Pajak Reklame

    Pemasangan iklan pada truk boks menurut hemat kami termasuk pada jenis reklame berjalan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.[14]

    Sebagai informasi, karena reklame termasuk reklame berjalan, maka pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.[15]

    Dalam pertanyaan Anda, pemasangan reklame dilakukan di Karawang. Sepanjang penelusuran kami, penghitungan pajak reklame di Karawang dapat ditemukan pada ketentuan Perbup Karawang 97/2012.

    Tarif pajak reklame di Karawang berdasarkan Pasal 5 Perbup Karawang 97/2012 adalah sebesar 25%.

    Perihal rumus menghitung besaran pokok pajak reklame, diatur dalam Pasal 9 Perbup Karawang 97/2012, yang berbunyi:

    Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

    1. Untuk Reklame Papan (Billboard, Papan Merk dan Thin Plate, Neonsign/Neon Box, Baligo) Megatron/Videotron dan LED, Reklame Spanduk, Banner kain, Poster, Etalase dan Branding.

    Rumus: Ukuran x (NJOPR + (Kelas x NS) x 25 %

    1. Untuk Reklame Melekat (Stiker) dan Pamflet.

    Rumus: Ukuran x (NJOPR x 25%)

    1. Untuk Reklame Berjalan

    Rumus: Ukuran x (NJOPR x 25 %) x 12 bln

    1. Untuk Reklame Balon Gas

    Rumus: Satuan x (1 minggu x NJOPR) x 25 %

    Perlu diketahui bahwa, yang dimaksud NJOPR di atas adalah nilai jual objek pajak reklame, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bengunan reklame selesa dipancangkan diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.[16] Adapun besaran NJOPR selengkapnya (termasuk reklame berjalan dengan kendaraan) dapat ditemukan dalam Lampiran I Perbup Karawang 97/2012.

    Dari ketentuan di atas, perlu diketahui juga bunyi Pasal 4 Perbup Karawang 97/2012, sebagai berikut:

    1. Besarnya Pokok Ketentuan Pajak (PKP) Reklame Tetap dihitung berdasarkan Nilai Pajak Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S) dan Jenis Produk.
    2. Untuk Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis produk selain rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus: PKP = NPS x L
    3. Untuk Reklame Tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus: PKP = NPS x L x S
    4. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap untuk kegiatan sosial, sosial keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
    5. Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insidentil dihitung berdasarkan Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dengan rumus: PKP = NPS x JS
    6. Nilai Pajak Per Satuan Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

    Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa reklame diselenggarakan sendiri, bukan melalui pihak ketiga. Maka perhitungan reklame berjalan pada kasus Anda adalah sebagai berikut:

    Ukuran x (NJOPR x 25%) x 12 bulan

    12m2 x (Rp250 ribu x 25%) x 12 bulan = Rp9 juta

    Jadi, pajak reklame yang harus dibayar adalah Rp9 juta per tahun.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami mengenai penghitungan pajak reklame berjalan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
    2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pajak Reklame.

    Referensi:

    KBBI, reklame, yang diakses pada 30 September 2024, pukul 16.00 WIB.


    [2] Pasal 1 angka 50 UU 1/2022

    [3] Pasal 60 ayat (1) UU 1/2022

    [4] Pasal 60 ayat (2) UU 1/2022

    [5] Pasal 60 ayat (3) UU 1/2022

    [6] Pasal 61 ayat (1) UU 1/2022

    [7] Pasal 61 ayat (2) UU 1/2022

    [8] Pasal 62 ayat (3) UU 1/2022

    [9] Pasal 62 ayat (5) UU 1/2022

    [10] Pasal 62 ayat (2) UU 1/2022

    [11] Pasal 62 ayat (4) UU 1/2022

    [12] Pasal 63 UU 1/2022

    [13] Pasal 64 ayat (1) UU /2022

    [15] Pasal 64 ayat (3) UU 1/2022

    [16] Pasal 1 angka 8 Perbup Karawang 97/2012

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000