Cara Tagih Utang Tanpa Ada Bukti Serah Terima Barang

PERTANYAAN

Saya adalah pedagang bawang. Saya mengirim bawang tapi pembayaran dari orang yang saya kirim telah macet selama 1 tahun sebesar Rp750 juta. Kelemahan saya adalah tidak adanya bukti serah terima barang. Bagaimana cara mengatasi dan atau mengikat pembeli tersebut secara hukum agar ia membayar tanggungannya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Bisakah Utang Ditagih Tanpa Bukti Serah Terima?

Dalam kasus ini, penjual telah mengirimkan barang kepada pembeli, tetapi pembayaran sebesar Rp750 juta belum dilunasi selama setahun. Persoalan utamanya adalah bagaimana penjual dapat membuktikan transaksi tersebut dan memperoleh pembayaran dari pembeli secara hukum.

KLINIK TERKAIT

Pembuktian Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis

15 Jun, 2026

Haruskah Ortu Melunasi Utang Anak yang Telah Dewasa?

10 Jun, 2026

Tak Bayar Utang, Ranah Hukum Perdata atau Pidana?

27 Mar, 2026

Wajibkah Melunasi Utang Keluarga?

19 Feb, 2026

Pada prinsipnya, dalam transaksi jual beli, tidak adanya bukti serah terima barang tidak otomatis menghapus hak penjual untuk menuntut pembayaran. Akan tetapi, penjual tetap perlu membuktikan bahwa transaksi jual beli tersebut benar-benar terjadi, barang telah diserahkan atau dikirim sesuai kesepakatan, serta terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh pembeli.

Pasal 1457 KUH Perdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Selanjutnya Pasal 1513 KUH Perdata mengatur bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan.

Dengan demikian, apabila penjual dapat membuktikan adanya transaksi dan kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi, penjual memiliki dasar untuk menuntut pelunasan. Ketiadaan dokumen serah terima memang dapat menjadi kendala pembuktian, tetapi bukan berarti tuntutan pembayaran otomatis lenyap.

Lantas, apa yang dapat dilakukan oleh penjual untuk menuntut pembayaran?

Kumpulkan Bukti Alternatif

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan seluruh bukti yang masih tersedia untuk menunjukan adanya hubungan jual beli, pengiriman, nilai transaksi, dan kewajiban pembayaran pembeli.

Bukti-bukti yang dapat dikumpulkan tersebut antara lain:

1. Percakapan WhatsApp atau komunikasi elektronik lainnya, terutama pesan mengenai pemesanan, jenis dan jumlah barang, harga, jadwal pengiriman, serta janji pembayaran.
2. Nota penjualan, faktur, atau catatan pembukuan, yang menunjukan tanggal transaksi, kuantitas barang, harga, dan saldo pembayaran yang belum dilunasi.
3. Bukti pengiriman barang, seperti surat jalan, resi ekspedisi, catatan sopir, rekaman penerimaan di gudang, atau dokumen dari pihak pengangkut.
4. Bukti pembayaran sebagian, apabila pembeli sebelumnya pernah membayar sebagian dari nilai transaksi. Pembayaran tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai adanya hubungan transaksi antara para pihak.
5. Pengakuan utang dari pembeli, baik melalui pesan elektronik, surat, maupun komunikasi lain yang dapat dibuktikan keasliannya.
6. Keterangan saksi, seperti sopir, pekerja gudang, karyawan, atau pihak lain yang mengetahui proses pemesanan dan pengiriman barang.

Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik hukum acara perdata, alat bukti elektronik juga dapat digunakan sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2024 mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Oleh karena itu, penjual sebaiknya menyimpan percakapan dalam bentuk aslinya, melakukan pencadangan data, dan menghindari pengubahan atau pemotongan pesan yang dapat menghilangkan konteks komunikasi. Semakin banyak bukti yang saling bersesuaian, semakin kuat dasar untuk membuktikan bahwa transaksi terjadi dan pembayaran masih terutang.

Mengirim Somasi

Somasi adalah teguran atau peringatan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibanya berdasarkan perjanjian atau hubungan hukum tertentu. Somasi bertujuan untuk meminta pihak tersebut segera memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu dan dapat digunakan dalam berbagai perjanjian, termasuk jual beli.[1]

Pasal 1238 KUH Perdata mengatur mengenai keadaan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis, atau dari perikatannya sendiri yaitu ketika dalam perikatan tersebut ditetapkan bahwa debitur dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam konteks persoalan Anda, kami berpendapat bahwa somasi dapat menjadi sarana untuk menegaskan tuntutan pembayaran sekaligus mendokumentasikan bahwa pembeli telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Namun, somasi bukan jaminan bahwa pembeli akan membayar. Jika tidak ada tanggapan atau pembeli tetap menolak melunasi utangnya, penjual dapat mempertimbangkan langkah hukum berikutnya.

Membuat Surat Pengakuan Utang dan Perjanjian Pembayaran

Penjual dapat mengupayakan surat pengakuan utang atau perjanjian penyelesaian utang secara tertulis. Dokumen tersebut sebaiknya mencantumkan jumlah utang yang diakui, rincian transaksi jadwal pelunasan, tanggal jatuh tempo, serta konsekuensi apabila pembeli kembali tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian, yang menjadikannya mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Apabila pembeli bersedia memberikan jaminan, para pihak dapat mempertimbangkan pengikatan jaminan sesuai jenis aset dan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, surat pengakuan utang tidak otomatis memberikan kewenangan kepada penjual untuk menyita atau melelang aset pembeli tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Mengajukan Gugatan Wanprestasi

Apabila pembeli tetap tidak membayar tagihan setelah somasi disampaikan, penjual dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi.

Pasal 1238 KUH Perdata menjadi salah satu dasar untuk menilai keadaan lalai, sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tuntutan biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perikatan.

Melalui gugatan, penjual dapat meminta pengadilan menyatakan bahwa pembeli telah melakukan wanprestasi dan menghukum pembeli membayar sisa kewajibannya, sepanjang transaksi dan utang tersebut dapat dibuktikan.

Dalam kasus ini, Anda mengatakan bahwa nilai tagihan mencapai Rp750 juta. Sebab nilai tagihan melebihi Rp500 juta, perkara ini tidak memenuhi batas nilai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PERMA 4/2019. Oleh karena itu, penjual dapat mempertimbangkan gugatan perdata biasa melalui pengadilan yang berwenang.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Referensi:

Jonaedi Efendi. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Kencana, 2016.

^[1] Jonaedi Efendi. Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Kencana, 2016, hal. 372.