Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bimo Prasetio, S.H./Rizky Dwinanto, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Agustus 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Pasal 19 KUHD, Commanditaire Vennootschap (“CV“) atau Persekutuan Komanditer diartikan sebagai persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak sebagai sekutu komplementer untuk melakukan pengurusan terhadap CV.
Kemudian, ketentuan mengenai CV juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham 17/2018, yaitu:
Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.
Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat dua macam sekutu yang memiliki peran masing-masing dalam pendirian, struktur organisasi, maupun pertanggungjawaban CV. Sekutu komplementer (aktif) berhak memasukan modal, namun tugas pokoknya adalah melakukan pengurusan terhadap persekutuan tersebut di mana tanggung jawab dari para sekutu aktif tersebut bertanggung jawab hingga harta pribadinya secara keseluruhan.
Sedangkan sekutu komanditer (pasif) berkewajiban menyerahkan uang, benda dan atau tenaga sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya yang kemudian mendapatkan keuntungan dari persekutuan tersebut berdasarkan besaran modal yang telah disetorkannya. Oleh karena itu, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang telah disetorkannya dan tidak boleh melakukan pengurusan layaknya sekutu aktif.
Baca juga: Tanggung Jawab Sekutu Komanditer dalam CV
Namun, dalam hal sekutu komanditer turut serta melakukan pengurusan CV, maka tanggung jawab sekutu komanditer dapat diperluas hingga harta pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD.
Baca juga: Cara Membedakan Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif Pada CV
Lebih lanjut, CV bukanlah suatu badan hukum,[1] sehingga tidak ada pemisahan harta kekayaan antara pengurusnya dengan harta CV itu sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas CV merupakan tugas pribadi dari sekutu komplementer, hal ini dapat termasuk harta pribadinya. Berbeda dengan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan saja.[2]
Dikarenakan tidak adanya pemisahan harta antara pengurus dengan CV, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sekutu komplementer (aktif) yang berperan dalam pengurusan CV bertanggung jawab terhadap utang CV. Sehingga, dalam hal adanya kerugian yang diderita oleh CV, namun harta dari CV tersebut tidak cukup untuk menutupnya, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari sekutu komplementer.
Baca juga: Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui
Berdasarkan pertanyaan Anda, CV telah menyatakan pembubaran diri dengan menunjukkan Kesepakatan Pembubaran kepada PT. Namun, CV masih mempunyai tunggakan terhadap PT. Kemudian CV tersebut diwakili oleh sekutu pasif yang memberikan opsi untuk membagi tanggung jawab atas utang yang tersisa kepada empat sekutu secara pro rata termasuk sekutu pasif dan sekutu aktif.
Lantas, apakah pilihan tersebut sah secara hukum?
Menjawab pertanyaan pertama Anda, perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam pembubaran CV, sekutu aktif yang melakukan pengurusan terhadap CV harus membereskan urusan CV tersebut, kecuali terdapat perjanjian lain yang telah ditentukan.[3]
Selanjutnya, apabila kas CV yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utangnya, maka sekutu aktif yang bertugas membereskan keperluan tersebut dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing.[4]
Oleh karena itu, pada prinsipnya, utang dari suatu CV menjadi tanggung jawab sekutu komplementer atau sekutu aktif. Namun, apabila dibuat suatu kesepakatan mengenai pembagian pembayaran utang CV terhadap PT secara pro rata kepada setiap sekutu (pasif dan aktif), menurut hemat kami, hal tersebut dapat saja dilakukan sepanjang telah disepakati oleh seluruh sekutu.
Sedangkan, bagi PT yang memiliki piutang, menurut Bimo Prasetio dan Rizky Dwinanto (penulis sebelumnya), sebaiknya meminta agar dibuat suatu akta pengakuan utang oleh CV yang bersangkutan yang ditandatangani oleh semua sekutu baik sekutu aktif maupun sekutu pasif untuk menjamin kepastian hukum bagi PT tersebut di kemudian hari.
Selanjutnya, dalam pembubaran suatu CV tidak dapat dikatakan selesai apabila seluruh hak dan kewajiban dari CV tersebut belum diselesaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, para sekutu khususnya sekutu aktif, berkewajiban untuk menyelesaikan segala tunggakan-tunggakan utang maupun piutang atas nama CV yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.
Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tuntutan-tuntutan dari kreditur kepada CV tersebut, yang bertanggung jawab tentunya adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer hingga harta pribadinya. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua Anda, yakni dalam hal pembubaran CV telah terjadi, kreditur tetap dapat mengajukan gugatan kepada sekutu aktif tersebut secara pribadi, mengingat CV bukanlah suatu badan hukum.
Jika kemudian diketahui CV tersebut masih mempunyai piutang terhadap pihak ketiga, timbul pertanyaan hukum, dapatkah piutang tersebut dialihkan kepada PT (sebagai pembayaran utang)? Jika dapat, siapakah yang berhak melakukan pengalihan tersebut?
Menjawab pertanyaan ketiga Anda, pengalihan utang suatu CV kepada PT dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui mekanisme cessie yang diatur Pasal 613 KUH Perdata, sebagai berikut:
Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.
Tentunya, pihak yang berhak melakukan pengalihan tersebut adalah sekutu komplementer atau sekutu aktif. Selanjutnya, pengalihan utang tersebut harus diberitahukan atau dengan persetujuan tertulis yang diberikan oleh debitur dimaksud.
Baca juga: Bagaimana Cara Menghidupkan Kembali CV yang Vakum?
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
Referensi:
- Nito Rahmando Wicaksana Putra (et.al). Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14, No. 2, 2021;
- Ravicha Selvia (et.al). Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 4, 2024.
[1] Nito Rahmando Wicaksana Putra (et.al). Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 14, No. 2, 2021, hal. 853
[2] Ravicha Selvia (et.al). Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 4, 2024, hal. 3-4