Bacaan 2 Menit
Sebelum masuk pada pokok pertanyaan, kami sampaikan bahwa perlu dipahami terlebih dahulu konsep hukum nasional dan hukum di dunia maya. Prinsipnya, terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu tindakan. Dahulu sebelum adanya internet (reprensentasi dunia maya) semuanya harus didasarkan pada hal-hal yang sifatnya nyata. Demikian juga dalam konteks perdata, yang selalu didasarkan pada hal yang bersifat tertulis. Tidak demikian halnya dengan dunia cyber, aktiftas yang berlangsung bisa dipastikan tidak nyata. Baik dalam lingkup perdata maupun pidana.
Apakah diperlukan undang-undang khusus mengenai cyber? Menurut saya perlu dilihat karakteristik dari cybercrime dimaksud. Jika kemudian subtansi hukum (materi) dari perbuatan pidana di dunia cyber (cybercrime) memiliki persesuaian dengan materi di dalam KUHP mengapa harus dicari (dibuat) peraturan yang baru. Berbeda dengan tindakan yang benar-benar cyber, maka perlu dibuat ketentuan hukum (disisipkan dan atau lewat lex specialis) dari peraturan hukum yang ada.
Kesimpulannya, perlu diketahui lebih dahulu tindak pidana cybercrime yang memang secara subtantif tidak tercakup di dalam KUHP.
Rapin Mudiardjo, salah satu partner di Kantor Konsultan Hukum AMPM
