Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam yang dibuat oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 03 Januari 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, menurut hukum perdata Barat, yaitu KUH Perdata, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1045 KUH Perdata:
Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.
Artinya, keputusan untuk menolak maupun menerima warisan merupakan hak sepenuhnya dari ahli waris,[1] sehingga tidak boleh ada paksaan dalam menolak maupun menerima warisan.
Lantas, bagaimana caranya untuk menolak warisan? Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUH Perdata.
Berkaitan dengan prosedur menolak warisan, dapat Anda simak dalam artikel Aturan Hukum Ahli Waris Tolak Warisan dan Prosedur Menolak Warisan.
J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris (hal. 340) mengatakan bahwa walaupun pertanyaan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan, pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.
Kemudian, berdasarkan Pasal 1062 KUH Perdata, wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu.
Lalu, apakah boleh penolakan warisan hanya untuk sebagian harta warisan? Dalam melakukan penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan, karena dengan hal dilakukannya penolakan warisan tersebut mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.[2] Secara singkat, dengan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, maka orang tersebut tidak berhak atas harta warisan.
Sebagai informasi, seseorang yang menolak warisan dapat diminta untuk menerima warisan atas permohonan kreditur dari orang yang menolak warisan tersebut. Akan tetapi, permohonan menerima warisan tersebut hanya sebesar utang debitur saja, dan penerimaan tersebut diwakilkan oleh kreditur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1061 KUH Perdata:
Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakkan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakkan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.
Masih bersumber dari buku yang sama, J. Satrio menyatakan bahwa alasan di balik ketentuan Pasal 1061 KUH Perdata tersebut adalah dalam hal seorang ahli waris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima. Dengan diterimanya warisan yang positif, maka warisan tersebut bercampur dengan harta si debitur, sehingga aktiva harta debitur bertambah. Namun, kalau saldo aktiva harta debitur sendiri jumlahnya cukup untuk memenuhi utang-utangnya terhadap kreditur yang bersangkutan, maka tidak ada masalah (hal. 345).
Dalam praktiknya, sebagai contoh, ahli waris yang sudah berkecukupan secara materi diperbolehkan untuk memilih menolak warisan agar warisan itu diterima oleh saudaranya saja yang masih kekurangan. Namun, perlu diketahui bahwa penolakan waris hanya dikenal dalam sistem pewarisan berdasarkan KUH Perdata saja.[3]
Baca juga: Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata
Hak untuk menolak warisan tidak dikenal di dalam hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Guru Besar Hukum Perdata Islam Universitas Indonesia, Tahir Azhary di dalam artikel Hukum Waris Islam Tak Mengenal Hak Ingkar.
Menurut Tahir Azhary, dalam hukum waris Islam, ahli waris tak boleh menolak warisan. KHI telah jelas mengatur yaitu orang Islam berlaku hukum waris Islam, kecuali, pewaris dan ahli waris pindah agama. Artinya, mereka sudah melepaskan diri dari hukum Islam.
Pemikiran Tahir Azhary tersebut sejalan dengan asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan Al-Hadits yaitu asas ijbari. Seperti dijelaskan Mohammad Daud Ali dalam buku Hukum Islam (hal. 281-282 dan hal. 289-290), yang mengutip Amir Syarifuddin, asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.
Unsur “memaksa” (ijbari = compulsory) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Asas ijbari ini dapat terlihat dari ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Selain itu juga pada Pasal 187 KHI mengatur hal sedemikian rupa yang berbunyi sebagai berikut:
- Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
- menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
Baca juga: Bisakah Menolak Warisan Utang dalam Hukum Waris Islam?
Akan tetapi, terdapat pendapat lain mengenai penolakan warisan menurut hukum waris Islam. Neng Djubaidah, dosen Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten, mengatakan bahwa ahli waris pun bisa menolak pewarisan. Menurutnya, seorang waris harus terlebih dahulu mengetahui nilai warisannya sebelum memutuskan menolak warisan tersebut. Dalam hal memang ahli waris tersebut sudah ikhlas bagian yang dimilikinya untuk diamalkan, hal itu diperbolehkan menurut hukum. Neng Djubaidah mengatakan syarat seorang ahli waris menolak warisan adalah orang yang sehat akal, telah dewasa dan tidak dalam keadaan terpaksa.
Pendapat Neng Djubaidah tersebut sejalan dengan pendapat M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Hukum Warisan dalam Islam (hal. 114-115). Menurutnya, dalam hukum waris Islam ada yang dinamakan takharuj yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada di antara mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan. Pengunduran diri itu ada kalanya ada imbalan, dan ada kalanya tanpa imbalan. Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang amat penting, supaya jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari.
Dari pendapat-pendapat di atas, menurut kami, pada prinsipnya dalam hukum waris Islam ahli waris tidak boleh menolak warisan. Namun, penolakan warisan oleh ahli waris dapat dilakukan jika disetujui oleh para ahli waris dan memang pengunduran diri tersebut atas dasar kerelaan dan niat yang baik.
Baca juga: Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi:
- J. Satrio. Hukum Waris. Bandung: Alumni Bandung, 1992;
- M. Ali Hasan. Hukum Warisan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1981;
- Mohammad Daud Ali. Hukum Islam. Depok: Rajawali Pers, 2017;
- Talitha Sapphira Zada (et al.). Penolakan Waris oleh Ahli Waris yang Berada di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal NOTARIUS, Vol. 14, No. 2, 2021.
[1] Talitha Sapphira Zada (et al.). Penolakan Waris oleh Ahli Waris yang Berada di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal NOTARIUS, Vol. 14, No. 2, 2021, hal. 775.
[3] Talitha Sapphira Zada (et al.). Penolakan Waris oleh Ahli Waris yang Berada di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal NOTARIUS, Vol. 14, No. 2, 2021, hal. 771.