Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Dasar Hukum Arbitrase Daring di Indonesia

Dasar Hukum Arbitrase Daring di Indonesia

PERTANYAAN

Apakah Online Dispute Resolution (ODR) dapat dilakukan di Indonesia? Khususnya penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase online. Mohon pencerahannya

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Penyelenggaraan Arbitrase Online di Indonesia yang dibuat oleh Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 Mei 2022.

    Online Dispute Resolution di Indonesia

    Dalam praktiknya online dispute resolution (“ODR”) khususnya arbitrase online dapat dilakukan di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai ODR dan/atau arbitrase daring (online).

    ODR sendiri merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa secara daring yang menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa.[1] Adapun 2 jalur utama penyelesaian sengketa di Indonesia, yang meliputi jalur litigasi di pengadilan negeri dan non-litigasi (mencakup juga alternatif penyelesaian sengketa termasuk arbitrase).[2] Penyelesaian sengketa jalur litigasi di pengadilan negeri secara daring diatur melalui Perma 1/2019 sebagaimana diubah dengan Perma 7/2022.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sedangkan, penyelesaian sengketa jalur non-litigasi secara daring khususnya arbitrase belum secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, belum terdapat regulasi yang secara tegas menyebut dan mengatur mengenai “arbitrase elektronik” atau ODR itu sendiri.

    Pada dasarnya, pelaksanaan arbitrase di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Salah satu lembaga arbitrase yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pemanfaatan sarana elektronik adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”). Dalam menyelenggarakan arbitrase, BANI berpedoman pada UU 30/1999 sebagai dasar hukum di tingkat undang-undang, serta Peraturan BANI 2025 sebagai pedoman teknis bagi para pihak yang memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketanya.

    Arbitrase secara Online

    Meskipun belum diatur secara khusus dalam tingkat undang-undang, Peraturan BANI 2025 telah memberikan dasar bagi penyelenggaraan arbitrase secara daring. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan BANI 2025 yang menyatakan bahwa persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan atas kesepakatan para pihak. Tidak hanya itu, pelaksanaan rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dinyatakan dapat dilakukan melalui jaringan internet apabila dianggap perlu.

    Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik dalam proses arbitrase telah diakomodasi dan pada praktiknya membuka ruang bagi penyelenggaraan arbitrase daring.

    Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Lampiran II Peraturan BANI 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa arbitrase daring dapat diselenggarakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan peraturan BANI untuk perkara mereka. Dengan demikian, penyelenggaraan arbitrase daring pada dasarnya didasarkan pada prinsip konsensualitas, yaitu adanya persetujuan para pihak untuk menempuh proses arbitrase secara elektronik.

    Namun, kesepakatan untuk melaksanakan arbitrase secara daring tersebut harus dibuat secara tertulis yang setidaknya harus memuat pernyataan:[3]

    1. para pihak bersedia melaksanakan arbitrase secara elektronik;
    2. para pihak menjamin bahwa pada saat persidangan, termasuk pada saat menghadirkan saksi-saksi, tidak ada pihak di luar yang berhak atau kompeten, kecuali pihak-pihak yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan BANI;
    3. para pihak wajib konsisten dan patuh melaksanakan Tata Tertib Sidang Elektronik BANI, dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan peraturan BANI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) Lampiran II Peraturan BANI 2025 menegaskan bahwa arbitrase daring hanya dapat dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan para pihak dan/atau berdasarkan keputusan majelis arbitrase. Ketentuan ini semakin memperjelas bahwa pelaksanaan arbitrase daring di Indonesia dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan BANI 2025.

    Adapun mengenai alasan yang memungkinkan diterapkannya ketentuan dan prosedur arbitrase daring, menurut Pasal 1 ayat (5) Lampiran II Peraturan BANI 2025, antara lain:

    1. keadaan darurat bencana;
    2. keadaan khusus; atau
    3. kesepakatan para pihak.

    Namun, penerapan ketentuan dan prosedur tersebut tidak berlaku secara otomatis. Penggunaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4]

    1. para pihak menyampaikan keinginannya untuk dilakukan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik;
    2. disampaikan pada saat hendak mengajukan permohonan arbitrase, pada saat suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan, atau pada saat persidangan arbitrase sedang berlangsung; dan
    3. ditetapkan mejelis yang menangani perkara atau oleh dewan pengurus BANI.

    Ketika para pihak sepakat untuk bersidang dengan menggunakan ketentuan dan prosedur dalam Peraturan BANI 2025, maka penyelenggaraan persidangan tersebut dianggap dilaksanakan di tempat BANI Jakarta atau di tempat BANI wilayah di mana permohonan arbitrase tersebut didaftarkan. Dengan demikian, isi dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan memberikan peluang bagi penyelenggaraan arbitrase daring di Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa arbitrase dapat diselenggarakan secara daring sesuai dengan keputusan BANI dan/atau kesepakatan para pihak, tentunya dengan mematuhi ketentuan dan prosedur yang termuat dalam Peraturan BANI 2025.

    Pada prinsipnya arbitrase daring dapat dikatakan sama dengan arbitrase luring (offline) dimana keduanya sama-sama diadakan berdasarkan perjanjian antara para pihak yang bersengketa dengan mengandalkan bantuan dari seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral untuk membuat suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, arbitrase luring dan daring haruslah bersumber pada perjanjian sehingga perlu merujuk juga pada ketentuan Pasal 1233, 1320, dan 1338 KUH Perdata.[5]

    Dalam konteks ini, yang membedakan antara arbitrase luring dan arbitrase daring hanyalah kehadiran pihak keempat, yaitu teknologi yang digunakan untuk membantu seorang arbiter dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa para pihak secara daring.[6]

    Perlu digarisbawahi juga bahwasannya arbitrase daring hadir sebagai bentuk pengembangan dari bentuk arbitrase konvensional. Arbitrase daring juga pada prinsipnya tidak dilarang karena tidak bertentangan dengan UU 30/1999.[7] Dengan demikian, arbitrase tetap dapat dilaksanakan secara daring dengan mengedepankan kesepakatan para pihak sesuai dengan regulasi-regulasi pada pembahasan sebelumnya.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
    3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
    4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
    5. Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2025.

    Referensi:

    1. Anggraini, Brezillya. Et al. Online Dispute Resolution (ODR) as an Alternative for Dispute Resolution in Indonesia. Proceedings International Seminar Tulungagung University, 2023;
    2. Indrani, Sarah Meilita dan Henawan Hadi. Keberadaan Arbitrase Online sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). Jurnal Privat Law, Vol. 5, No. 2, 2017;
    3. Maina, Karolina. Online Dispute Resolution: The Future of Justice. International Comparative Jurisprudence 1, 2015;
    4. Mauritz, Brian Austin dan Heru Suyanto. Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase Secara Online di BANI Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, 2021;
    5. Waluyo, M. Kenza Radhya E.A, dan Ersya Dwi Nurifanti. Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech di Era Industri 4.0. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, 2023.

    [1] Karolina Maina. Online Dispute Resolution: The Future of Justice. International Comparative Jurisprudence 1, 2015, hal. 78.

    [2] Brezillya Anggraini, et al. Online Dispute Resolution (ODR) as an Alternative for Dispute Resolution in Indonesia. Proceedings International Seminar Tulungagung University, 2023, hal. 282.

    [3] Pasal 2 ayat (3) Lampiran II Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 2025 (“Peraturan BANI 2025”)

    [4] Pasal 1 ayat (6) Lampiran II Peraturan BANI 2025

    [5] Brian Austin Mauritz dan Heru Suyanto, “Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase Secara Online di BANI Pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2 (2021), hal. 243-244.

    [6] Waluyo, M. Kenza Radhya E.A, dan Ersya Dwi Nurifanti, “Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Fintech di Era Industri 4.0,” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2 (2023), hal. 2060.

    [7] Sarah Meilita Indrani dan Henawan Hadi, “Keberadaan Arbitrase Online sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta),” Jurnal Privat Law, Vol. 5, No. 2 (2017), hal. 41.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000