Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran

PERTANYAAN

Akhir-akhir ini, terdapat larangan jual rokok eceran. Menurut berita yang beredar, larangan penjualan rokok eceran tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah perokok usia 10-18 tahun yang terus meningkat. Selain itu, jual rokok eceran dianggap mematikan pedagang asongan. Pertanyaan saya, apa dasar hukum larangan jual rokok eceran? Adakah peraturan pemerintah yang melarang penjualan rokok eceran? Jika ada, apa sanksi bagi setiap orang yang masih melakukan transaksi penjualan rokok ketengan atau eceran per batang?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Ketentuan Produksi, Peredaran, dan Penggunaan Zat Adiktif

Menjawab pertanyaan Anda, bahwa benar saat ini terdapat peraturan pemerintah yang melarang penjualan rokok secara eceran. Ketentuan larangan ini terdapat pada PP 28/2024. Kemudian, disarikan dari Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan Akhirnya Berlaku! Industri Pangan Olahan dan Tembakau Waspadalah, salah satu alasan pemberlakuan PP 28/2024 adalah karena banyaknya warga Indonesia yang menjadi pecandu produk tembakau.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai larangan jual rokok eceran, penting untuk diketahui bahwa produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.[1]

Zat adiktif menurut Pasal 429 ayat (2) PP 28/2024 merupakan produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.

Adapun yang dimaksud dengan bentuk lain yang bersifat adiktif antara lain rokok elektronik dan/atau nikotin dalam berbagai bentuk dan kemasan, termasuk permen nikotin dan kantung nikotin.[2]

Selanjutnya, produk tembakau pada dasarnya merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.[3]

Produk tembakau meliputi:[4]

1. rokok;
2. cerutu;
3. rokok daun;
4. tembakau iris;
5. tembakau padat dan cair; dan
6. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Selain itu, terdapat juga rokok elektronik yang merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 429 ayat (5) PP 28/2024.

Selain rokok elektronik yang dimaksud dalam Pasal 429 ayat (5) PP 28/2024, terdapat rokok elektronik yang mengandung nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.[5]

Pada dasarnya, terhadap produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko kesehatan.[6] Penetapan standar dan/atau persyaratan ini dimaksudkan untuk menekan dan mencegah penggunaan zat adiktif yang mengganggu atau merugikan kesehatan.[7]

Larangan Jual Rokok Eceran

Mengenai larangan untuk menjual rokok eceran, hal ini sudah diatur dalam Pasal 434 ayat (1) PP 28/2024, yaitu:

1. Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

1. menggunakan mesin layan diri;
2. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil;
3. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
4. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
5. dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
6. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik dan media sosial.

Sebagai informasi, ketentuan larangan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial pada huruf f, dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.[8]

Sanksi Administratif dan Pidana

Berkaitan dengan sanksi, sepanjang penelusuran kami, PP 28/2024 tidak menyebutkan sanksi yang akan dijatuhkan bagi setiap orang yang masih melakukan transaksi penjualan rokok ketengan atau eceran per batang.

Dalam PP 28/2024, khususnya Pasal 433 ayat (1), sanksi baru akan dijatuhkan bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin, yang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan. Dalam ketentuan ini, pelarangan membuat kemasan rokok kurang dari 20 batang bertujuan agar harga rokok tidak mudah terjangkau oleh konsumen.[9]

Ketentuan ini tidak berlaku bagi produk tembakau selain rokok putih mesin, antara lain rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, rokok klobot, rokok kelembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.[10]

Adapun setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa:[11]

1. peringatan tertulis; dan
2. penarikan produk.

Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif

Sebagai informasi, larangan penjualan rokok eceran sejalan dengan penyelenggaraan pengamanan zat adiktif yang bertujuan untuk:[12]

1. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
2. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
3. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
4. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan
5. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

[1] Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

[2] Penjelasan Pasal 149 ayat (1) UU Kesehatan dan Penjelasan Pasal 429 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”)

[3] Penjelasan Pasal 149 ayat (3) UU Kesehatan dan Pasal 429 ayat (3) PP 28/2024

[4] Pasal 149 ayat (3) UU Kesehatan dan Pasal 429 ayat (4) PP 28/2024

[5] Pasal 429 ayat (6) PP 28/2024

[6] Pasal 149 ayat (4) UU Kesehatan

[7] Penjelasan Pasal 149 ayat (4) UU Kesehatan

[8] Pasal 434 ayat (2) PP 28/2024

[9] Penjelasan Pasal 433 ayat (1) PP 28/2024

[10] Pasal 433 ayat (2) PP 28/2024 dan penjelasannya

[11] Pasal 433 ayat (7) PP 28/2024

[12] Pasal 430 PP 28/2024