Bacaan 6 Menit
Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Said Iqbal yang merupakan ketua Partai Buruh menjadi penasihat khusus presiden. Sebenarnya, apa sih jabatan penasihat khusus presiden?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menjawab pertanyaan Anda, dasar hukum penasihat khusus presiden berpedoman pada ketentuan Perpres 106/2025. Namun, perlu diketahui bahwa dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus definisi dari apa itu penasihat khusus presiden.
Jika meninjau Pasal 1 Perpres 106/2025, pembentukan penasihat khusus presiden bertujuan untuk memperlancar tugas presiden.
Adapun tugas dari penasihat khusus presiden adalah tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.[1]
Dalam melaksanakan tugasnya, penasihat khusus presiden bertanggung jawab kepada presiden.[2] Laporan pelaksanaan tugas penasihat khusus presiden dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.[3]
Pengangkatan dan pembidangan tugas penasihat khusus presiden ditetapkan dengan keputusan presiden.[4] Sebagai contoh, dalam artikel Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden, dijelaskan bahwa presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang didasarkan pada Keppres 58/P/2026.
Penasihat khusus presiden dapat berasal baik dari pegawai negeri sipil (“PNS”) atau non-PNS.[5]
Bagi penasihat khusus presiden yang berasal dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”), terdapat ketentuan khusus antara lain:[6]
Masa bakti dari seorang penasihat khusus presiden adalah paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan.[7]
Penasihat khusus presiden menerima hak keuangan dan fasilitas lainnya yang setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.[8] Namun, jika penasihat khusus presiden berhenti atau telah berakhir masa baktinya, maka tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.[9]
Kemudian, penasihat khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari Kementerian Sekretariat Negara.[10] Penasihat khusus presiden juga dibantu paling banyak 1 asisten dan setiap asisten dibantu paling banyak 2 pembantu asisten untuk mendukung kelancaran tugas.[11] Pembantu asisten ini didukung staf yang diperbantukan dari Kementerian Sekretariat Negara.[12]
Asisten dan pembantu asisten penasihat khusus presiden dapat berasal baik dari PNS atau non-PNS.[13]
Asisten sendiri merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.[14] Sedangkan, pembantu asisten merupakan jabatan yang disetarakan dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.[15]
Dalam hal asisten dijabat oleh orang bukan berasal dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural II.a.[16] Sedangkan, untuk pembantu asisten dijabat oleh orang yang bukan berasal dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, kepada yang bersangkutan yang diangkat dalam jabatan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.[17]
Asisten dan pembantu asisten yang berasal dari bukan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diberhentikan dari jabatannya, maka yang bersangkutan tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.[18]
Pengangkatan dan pemberhentian asisten dan pembantu asisten dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.[19] Masa tugas dari asisten dan pembantu asisten paling lama sama dengan sama jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas penasihat khusus presiden.[20]
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden, yang diakses pada tanggal 10 Juni 2026, pukul 15.26 WIB.
[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus PResiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (“Perpres 106/2025”)
[2] Pasal 2 ayat (2) Perpres 106/2025
[3] Pasal 2 Perpres 106/2025
[4] Pasal 3 ayat (1) Perpres 106/2025
[5] Pasal 3 ayat (2) Perpres 106/2025
[6] Pasal 4 jo. Pasal 5 Perpres 106/2025
[7] Pasal 7 Perpres 106/2025
[8] Pasal 6 Perpres 106/2025
[9] Pasal 8 Perpres 106/2025
[10] Pasal 9 Perpres 106/2025
[11] Pasal 10 ayat (1) Perpres 106/2025
[12] Pasal 10 ayat (2) Perpres 106/2025
[13] Pasal 11 Perpres 106/2025
[14] Pasal 12 ayat (1) Perpres 106/2025
[15] Pasal 12 ayat (2) Perpres 106/2025
[16] Pasal 13 ayat (1) Perpres 106/2025
[17] Pasal 13 ayat (2) Perpres 106/2025
[18] Pasal 13 ayat (3) Perpres 106/2025
[19] Pasal 14 ayat (1) Perpres 106/2025
[20] Pasal 14 ayat (2) Perpres 106/2025
