Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Dasar Hukum SIM Internasional

Dasar Hukum SIM Internasional
Dasar Hukum SIM Internasional

PERTANYAAN

Apa dasar hukum SIM internasional? Mohon jelaskan pengertian dan ketentuan hukumnya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 02 Juni 2017.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Surat Izin Mengemudi

    Surat Izin Mengemudi (“SIM”) adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menurut UU LLAJ sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.[2]

    SIM berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, serta berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

    Namun, dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, SIM yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan SIM yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.[4] Lalu, pemegang SIM tersebut dapat memperoleh SIM internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.[5]

    Baca juga: Bisakah WNA Memiliki SIM di Indonesia?

    Surat Izin Mengemudi Internasional

    Menjawab pertanyaan Anda, SIM internasional adalah SIM yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mengemudikan kendaraan bermotor (“ranmor”) di luar wilayah Negara Indonesia.[6] SIM internasional dapat diperoleh setelah memiliki SIM ranmor perseorangan atau SIM ranmor umum.[7]

    Sebagai informasi, ranmor perseorangan adalah setiap ranmor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang tanpa dipungut bayaran.[8] Sedangkan ranmor umum adalah setiap ranmor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.[9]

    SIM internasional dapat diterbitkan di:[10]

      1. Indonesia; atau
      2. negara lain.

    SIM internasional yang diterbitkan di Indonesia, hanya berlaku di wilayah negara lain. Sedangkan SIM internasional yang diterbitkan di negara lain berlaku di Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) tentang lalu lintas jalan atau perjanjian internasional lainnya.[11] Konvensi tersebut dikenal dengan Konvensi Wina tentang Lalu Lintas Jalan 1968 (Vienna Convention on Road Traffic 1968), yaitu perjanjian internasional PBB yang memfasilitasi lalu lintas internasional dan meningkatkan keselamatan dengan menetapkan aturan lalu lintas seragam. Namun, sepanjang penelusuran kami, Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

    Persyaratan Penerbitan SIM Internasional

    Secara administratif, syarat penerbitan SIM internasional meliputi:[12]

    1. mengisi formulir pendaftaran SIM secara elektronik;
    1. mengunggah:
      1. pasfoto;
      2. foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
      3. foto SIM;
      4. foto paspor;
      5. foto kartu izin tinggal tetap, untuk Warga Negara Asing;
      6. foto SIM internasional, untuk perpanjangan SIM; dan
      7. foto tanda tangan;
    1. melaksanakan perekaman biometrik berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata; dan
    1. menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk penerbitan SIM internasional.

    Berdasarkan panduan Pendaftaran SIM Internasional yang dilansir dari laman resmi Korlantas POLRI, dokumen persyaratan diunggah dengan format JPG/JPEG dengan ukuran maksimal 500 KB. Lalu, apabila data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka pendaftaran SIM internasional dibatalkan dan biaya yang telah dikirimkan akan dikembalikan dengan adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Masih bersumber dari panduan yang sama, berkaitan dengan biaya, pembuatan SIM internasional baru adalah Rp250 ribu. Biaya pembuatan SIM internasional perpanjangan adalah Rp225 ribu. Adapun biaya jasa pengiriman sesuai dengan jasa yang dipilih dan jarak tempuh.

    Kemudian, penting untuk diketahui bahwa penerbitan SIM internasional meliputi:[13]

    1. verifikasi;
    2. identifikasi dan pencetakan; dan
    3. pengarsipan.

    Lalu, penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dilakukan oleh kelompok kerja pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (“Satpas”),[14] yaitu unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi.[15] Untuk penerbitan SIM internasional, Satpas berkedudukan di Korlantas POLRI.[16]

    Adapun pencetakan SIM dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan yang melakukan kegiatan:[17]

    1. verifikasi data pemohon;
    2. melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM;
    3. menerima tanda bukti pendaftaran pemohon; dan
    4. menyerahkan SIM kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional bagi pemohon yang belum menyerahkan pada saat pendaftaran.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
    5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

    Referensi:

    1. Vienna Convention on Road Traffic 1968;
    2. Pendaftaran SIM Internasional, Korlantas POLRI, yang diakses pada 30 April 2026, pukul 16.00 WIB.

    [3] Pasal 85 ayat (1) s.d. (3) UU LLAJ

    [4] Pasal 85 ayat (4) UU LLAJ

    [5] Pasal 85 ayat (5) UU LLAJ

    [6] Pasal 1 angka 7 Perkapolri 2/2023

    [7] Pasal 3 ayat (10) Perkapolri 2/2023

    [8] Pasal 1 angka 13 Perkapolri 2/2023

    [9] Pasal 1 angka 14 Perkapolri 2/2023

    [10] Pasal 3 ayat (11) Perkapolri 2/2023

    [11] Pasal 3 ayat (12) dan (13) Perkapolri 2/2023

    [12] Pasal 9 ayat (1) huruf b Perkapolri 2/2023

    [14] Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 5/2021

    [15] Pasal 1 angka 9 Perkapolri 2/2023

    [16] Pasal 30 ayat (1) Perkapolri 5/2021

    [17] Pasal 25 Perkapolri 2/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000