Dasar Hukum Vatikan Sebagai Subjek Hukum Internasional

PERTANYAAN

Apa alasan Vatikan menjadi salah satu subjek dari hukum internasional?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Vatikan Sebagai Subyek Hukum Internasional, yang dibuat oleh Davidson Samosir dan pertama kali dipublikasikan pada 22 September 2010.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Subjek Hukum Internasional

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam subjek hukum internasional.

Menurut Martin Dixon dalam buku Textbook on International Law, subjek hukum internasional adalah a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law (hal. 105). Subjek-subjek tersebut harus memiliki kecakapan hukum internasional, terutama untuk mewujudkan kepribadian hukum internasional, sebagai berikut:[1]

1. mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional dan nasional;
2. menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional;
3. mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional;
4. menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.

Sebagai informasi, dalam praktiknya, hanya negara dan organisasi internasional tertentu seperti United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") yang memiliki semua kecakapan hukum di atas.[2]

Pada dasarnya, terdapat 6 subjek hukum internasional, yakni:

1. Negara

Negara berdaulat adalah subjek utama dalam hukum internasional dan memiliki pemerintahannya sendiri.

2. Organisasi Internasional

Organisasi internasional, seperti PBB, International Monetary Fund ("IMF"), dan Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN"), bertugas untuk turut serta menyelesaikan pelanggaran hukum internasional.

3. Palang Merah Internasional

Dikenal sebagai subjek hukum internasional yang berfokus pada kemanusiaan. Kedaulatannya dilindungi oleh perjanjian dan konvensi serta harus independen dari intervensi negara.

4. Takhta Suci Vatikan

Diakui sebagai subjek hukum internasional melalui Pakta Lateran atau Lateran Treaty 1929, yang ditandatangani pada tahun 1929 antara Kerajaan Italia dan Takhta Suci Vatikan.

5. Pemberontak/Belligerent

Dalam hukum perang, kelompok pemberontak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi kriteria tertentu, seperti telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem wilayahnya sendiri.

6. Individu

Dalam Perjanjian Versailles atau Treaty of Versailles 1919 terdapat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional.

Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Pengertian Hukum Internasional dan 6 Subjek Hukumnya.

Sebagai informasi, disarikan dari artikel Pengertian, Tujuan dan Subjek Hukum Internasional, dalam perkembangannya, selain 6 subjek hukum internasional yang telah dijelaskan, terdapat beberapa ahli lain yang mengemukakan subjek hukum internasional lainnya:

1. International Non Government Organization (“INGO”);
2. Perusahaan transnasional; dan
3. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang memperjuangkan haknya.

Dasar Hukum Vatikan Sebagai Subjek HI

Dalam perkembangan hukum internasional modern, pengakuan terhadap subjek hukum internasional tidak lagi terbatas pada negara. Sebagaimana kami sampaikan, Takhta Suci Vatikan merupakan subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di seluruh dunia, menjadi pihak dalam perjanjian internasional dan menjadi anggota pada beberapa organisasi internasional. Takhta Suci Vatikan mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota terpenting di dunia, dan merupakan subjek hukum internasional yang kedudukannya sejajar dengan negara.[3]

Hal ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui pembentukan Negara Kota Vatikan sebagai entitas politik yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Perjanjian Lateran 1929 antara Italia dan Takhta Suci. Negara Kota Vatikan yang terletak di dalam wilayah Roma berfungsi sebagai pusat spiritual dan administratif Gereja Katolik Roma sekaligus kediaman resmi Paus, dengan yurisdiksi penuh dan eksklusif atas wilayahnya.[4]

Selain itu, Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional bersifat sui generis dan terbatas. Istilah sui generis dalam ilmu hukum diartikan sebagai karakter yang khas atau tersendiri. Sebagai subjek hukum internasional sui generis, dapat dikatakan Takhta Suci memiliki kekhususan dan keunikannya. Sifat sui generis Takhta Suci dapat dilihat pada fakta, antara lain, pertama, selama periode 1870–1929, Takhta Suci tidak memegang kedaulatan teritorial, akan tetapi terdapat sifat kenegaraan yang menonjol padanya. Maksudnya, esensi objek atau teritorial yang melekat pada negara tidak dikejar Takhta Suci, tetapi ia tetap menjalankan fungsi kenegaraan yang tergambar pada akses bebas terhadap dunia internasional dalam hal kepentingan keagamaan dan ekonomi yang terintegrasi langsung pada kepentingan politik negara.[5] Kedua, selama masa penyatuan Italia, Takhta Suci menikmati kedaulatan dalam situasi politik yang tidak stabil. Dengan gambaran bahwa hilangnya Negara Kepausan tidak mempengaruhi Takhta Suci karena ia secara aktif tetap dapat mendistribusikan kebutuhan komunitasnya dalam hal keagamaan. Ketiga, Article 4 Lateran Treaty 1929 memberikan hak sebagai negara bagi Takhta Suci, yaitu dengan memberikan kedaulatan dan yurisdiksi eksklusif atas Kota Vatikan.[6] Vatikan sendiri merupakan tempat dijalankannya kekuasaan Takhta Suci.[7]

Mengenai sifat terbatas yang dimiliki Takhta Suci berkaitan dengan otoritas, yurisdiksi, dan kedaulatan spiritualitas keagamaan. Hal itu hanya diberikan kepada Paus dan para penasihatnya yang didelegasikan untuk mengarahkan Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Sifat terbatas itu membuat Takhta Suci bergerak secara transnasional karena adanya umat Katolik di seluruh dunia, yaitu dengan adanya provinsi-provinsi gerejawi serta ordinariat militer di negara-negara di seluruh dunia. Maka, dapat dikatakan bahwa hanya Takhta Suci saja yang memiliki (secara terbatas) kemampuan (dalam hal spiritual keagamaan) tersebut.[8]

Baca juga: Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara

Dasar lain yang menjadikan Vatikan atau Takhta Suci sebagai salah satu subjek hukum internasional adalah mengacu juga pada Article 1 Montevideo Convention 1933, yang menyatakan bahwa Vatikan adalah pihak yang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut, antara lain:^[9]

1. Memiliki Populasi Permanen

Secara faktual, jumlah penduduk tetap Vatikan mencapai sekitar 800 orang.

2. Memiliki Wilayah Tertentu

Takhta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektare (0,44 kilometer persegi) yang terletak di tengah-tengah Kota Roma, Italia.

3. Terdapat Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Vatikan adalah monarki absolut yang dipimpin oleh seorang Paus sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

4. Memiliki Kapasitas untuk Terlibat dalam Hubungan Internasional

Vatikan terlibat dalam berbagai perjanjian internasional seperti International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

Sebagai informasi, Vatikan juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, dan sebaliknya, Vatikan memiliki perwakilan untuk Indonesia.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Treaty of Versailles 1919;
2. Lateran Treaty 1929;
3. Montevideo Convention 1933;
4. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961;
5. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Referensi:

1. Ahmad Syofyan. Hukum Internasional, Cet. 1. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022;
2. Martin Dixon. Textbook on International Law. Oxford University Press: Blackstone Press Limited, 2000;
3. Yustinus Stevanus Yanub (et al.). Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 2022.
4. Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010;
5. Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni, 2019;

---

[1] Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 102.

[2] Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 102.

[3] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni, 2019, hal. 100.

[4] Lihat Article 3 Lateran Treaty 1929.

[5] Yustinus Stevanus Yanub (et al.). Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 142-144.

[6] Lihat Article 4 Lateran Treaty 1929 yang menyatakan “The sovereignty and exclusive jurisdiction over Vatican City which Italy recognizes as pertaining to the Holy See means that within the same City there cannot be any interference on the part of the Italian Government and that there is no other authority there than that of the Holy See.”

[7] Yustinus Stevanus Yanub (et al.). Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 142-144.

[8] Yustinus Stevanus Yanub (et al.). Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara. Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 142-144.

^[9] Ahmad Syofyan. Hukum Internasional, Cet. 1. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022, hal. 52.